wliliam, Batuampar
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, mengungkapkan pemerintah pusat bakal menggelontorkan anggaran tidak sedikit untuk Badan Pengusahaan Kawasan (BP Batam) tahun 3013 nanti sekitar Rp918 miliar. Anggaran ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan kawasan free trade zone (FTZ) Batam yang terkesan stagnan saat ini.
Karena kata Harry, tahun ini saja BP Batam mendapatkan anggaran sekitar Rp600 miliar dari APBN, tapi ia belum melihat ekonomi di Batam menggeliat seperti BP lainnya seperti di Subang.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberlakukan BP Batam secara istimewa. Anggarannya langsung dibahas di Komisi VI DPR RI sedangkan BP Kawasan Bintan dan Karimun tidak.
Harry Azhar Azis mengaku senang dengan anggaran yang cukup besar yang akan diterima BP Batam ini karena anggaran itu penting membantu pembangun Batam termasuk infrastruktur jalan dan penunjang industri lainnya.
Tapi dia ikut sedih karena BP Karimun dan Bintan tidak diperlakukan sama. “Yang kita sayangkan, BP Batam dapat, tapi BP Karimun dan Bintan tidak,” ujar Harry kepada wartawan di Hotel Novotel, Minggu (24/6).
Politisi Partai Golkar ini menilai ada semacam diskriminasi pemerintah pusat kepada BP Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.
“Saya heran, diperlakukan beda. Padahal sama-sama BP,” sambungnya.
Menyikapi kondisi ini, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Kepri memperhatikan kondisi ini. Ia berharap dalam penganggaran tahun 2013, pemprov diminta membantu anggaran untuk BP Karimun, Bintan dan Pinang. Bila perlu, untuk BP Batam cukup dari pusat karena anggarannya cukup.
Saat inimenurut Harry, BP Karimun dan Bintan hanya mengandalkan APBD kabupaten. Kondisi ini diakui menjadikan BP di daerah itu tidak bisa berbuat banyak.
”Kurangi perhatian Pemprov kepada BP Batam. Jadi. BP diluar Batam, bisa jadi perhatian pemerintah provinsi,” imbau Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini. Harry mengaku bangga dengan status BP Batam, dalam penganggaran yang saat ini tidak lagi menjadi bagian sub anggaran di Kementerian Keuangan.
“BP Batam sudah setingkat Badan. Sekarang BP langsung menjadi mitra DPR RI di Komisi VI,” katanya.
Kondisi ini, menurut dia, bagus dan anggarannya menjadi lebih meningkat karena ini pertama kali dalam sejarah Otorita dan BP, masuk dalam anggaran badan. Kondisi ini hanya diterima BP Batam dan BP Sabang.
“Ini pertama kali dalam sejarah dan ini sangat baik. Ini terobosan. Tapi penting, masyarakat berhak tahu atas penggunaan anggaraan,” tegasnya.
Dulu di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari pos anggaran bagian sub-sub di kementerian. Dulu namanya, Bea 99 yang perinciannya belum ada. BP Batam juga diakui akan lebih independen dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme proses pertanggungjawaban semakin jelas.
“Misalnya, dulu pelaporan UWTO dan lain-lain terdeteksi, sekarang sudah jelas. Kalau dulu, tidak kelihatan,” imbuhnya.
Jadi dengan anggaran Rp918 miliar itu nantinya, BP Batam jangan hanya mengurus UWTO saja tapi lebih berpikir ke depan untuk bagaimana menggaet lebih banyak lagi investor asing dari negara lain selain Singapura dan malaysia yang selama ini mendominasi investasi di kota ini.
“Jangan urus UWTO saja. BP Batam butuh SDM bertaraf nasional dan internasional yang profesional dan handal agar yang duduk di bidangnya sesuai dengan keahliannya,” pungkas Harry. ***
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, mengungkapkan pemerintah pusat bakal menggelontorkan anggaran tidak sedikit untuk Badan Pengusahaan Kawasan (BP Batam) tahun 3013 nanti sekitar Rp918 miliar. Anggaran ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan kawasan free trade zone (FTZ) Batam yang terkesan stagnan saat ini.
Karena kata Harry, tahun ini saja BP Batam mendapatkan anggaran sekitar Rp600 miliar dari APBN, tapi ia belum melihat ekonomi di Batam menggeliat seperti BP lainnya seperti di Subang.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberlakukan BP Batam secara istimewa. Anggarannya langsung dibahas di Komisi VI DPR RI sedangkan BP Kawasan Bintan dan Karimun tidak.
Harry Azhar Azis mengaku senang dengan anggaran yang cukup besar yang akan diterima BP Batam ini karena anggaran itu penting membantu pembangun Batam termasuk infrastruktur jalan dan penunjang industri lainnya.
Tapi dia ikut sedih karena BP Karimun dan Bintan tidak diperlakukan sama. “Yang kita sayangkan, BP Batam dapat, tapi BP Karimun dan Bintan tidak,” ujar Harry kepada wartawan di Hotel Novotel, Minggu (24/6).
Politisi Partai Golkar ini menilai ada semacam diskriminasi pemerintah pusat kepada BP Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.
“Saya heran, diperlakukan beda. Padahal sama-sama BP,” sambungnya.
Menyikapi kondisi ini, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Kepri memperhatikan kondisi ini. Ia berharap dalam penganggaran tahun 2013, pemprov diminta membantu anggaran untuk BP Karimun, Bintan dan Pinang. Bila perlu, untuk BP Batam cukup dari pusat karena anggarannya cukup.
Saat inimenurut Harry, BP Karimun dan Bintan hanya mengandalkan APBD kabupaten. Kondisi ini diakui menjadikan BP di daerah itu tidak bisa berbuat banyak.
”Kurangi perhatian Pemprov kepada BP Batam. Jadi. BP diluar Batam, bisa jadi perhatian pemerintah provinsi,” imbau Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini. Harry mengaku bangga dengan status BP Batam, dalam penganggaran yang saat ini tidak lagi menjadi bagian sub anggaran di Kementerian Keuangan.
“BP Batam sudah setingkat Badan. Sekarang BP langsung menjadi mitra DPR RI di Komisi VI,” katanya.
Kondisi ini, menurut dia, bagus dan anggarannya menjadi lebih meningkat karena ini pertama kali dalam sejarah Otorita dan BP, masuk dalam anggaran badan. Kondisi ini hanya diterima BP Batam dan BP Sabang.
“Ini pertama kali dalam sejarah dan ini sangat baik. Ini terobosan. Tapi penting, masyarakat berhak tahu atas penggunaan anggaraan,” tegasnya.
Dulu di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari pos anggaran bagian sub-sub di kementerian. Dulu namanya, Bea 99 yang perinciannya belum ada. BP Batam juga diakui akan lebih independen dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme proses pertanggungjawaban semakin jelas.
“Misalnya, dulu pelaporan UWTO dan lain-lain terdeteksi, sekarang sudah jelas. Kalau dulu, tidak kelihatan,” imbuhnya.
Jadi dengan anggaran Rp918 miliar itu nantinya, BP Batam jangan hanya mengurus UWTO saja tapi lebih berpikir ke depan untuk bagaimana menggaet lebih banyak lagi investor asing dari negara lain selain Singapura dan malaysia yang selama ini mendominasi investasi di kota ini.
“Jangan urus UWTO saja. BP Batam butuh SDM bertaraf nasional dan internasional yang profesional dan handal agar yang duduk di bidangnya sesuai dengan keahliannya,” pungkas Harry. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar