Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2013 oleh Dewan
Pengupahan Kota (DPK) Batam di Kantor Pemuda dan Olahraga, Rabu (21/11)
hari ini, diperkirakan bakal buntu lagi. Bola panas UMK Batam pun
beralih ke tangan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.
Sinyal pembahasan UMK hari ini bakal buntu bisa dideteksi dari pertemuan elite serikat pekerja dengan Ketua Apindo Kepri Cahya—yang dikemas dalam makan siang bersama di Mapolresta Barelang kemarin (20/11), tidak membuahkan hasil.
Para elit pekerja yang terdiri dari Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam Syaiful Badri, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Batam Ali Amran, dan Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Batam Yoni Mulyo Widodo, tetap bertahan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang juga akan ditetapkan menjadi UMK di angka Rp2,11 juta, sementara Ketua Apindo Kepri Cahya juga bertahan di angka Rp1,79 juta.
“Pertemuan hanya sebentar. Tak ada kesepakatan apapun,” kata Syaiful Badri yang dihubungi Batam Pos, kemarin.
Pertemuan para elit pekerja dan pengusaha itu hampir tak tercium pers. Sumber Batam Pos menyebut Cahya sengaja mengajak para pimpinan serikat pekerja itu dengan harapan ada kata sepakat dari diplomasi di meja makan itu.
“Memang kami diajak ketemu makan siang, tapi kami minta tempat yang netral, makanya bertemu di Polres,” kata Syaiful.
Dalam pertemuan itu, kata Syaiful, tak banyak yang dibicarakan. Cahya meminta pakerja menurunkan tuntutan angka UMK mereka sebesar Rp2,1 juta itu. Menurut Cahya, angka itu sangat tinggi dan pengusaha tak sanggup. “Tapi, saya bilang pengusaha mau enggak menaikkan angkanya. Pengusaha tetap di angka Rp1,79 juta itu. Jadi tak ada kesepakatan,” tukas Syaiful.
Sepintas, kata Saiful, angka Rp1,79 juta yang diusulkan pengusaha, terlihat cukup tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, gaji Rp2 juta pun tak cukup untuk satu bulan. “Saat ini, pekerja lajang yang gajinya Rp2 juta cuma makan dua kali sehari,” ujarnya.
Karena pertemuan para elit pengusaha dan pekerja gagal, Syaiful pesimis pembahasan UMK Batam hari ini menemukan kata sepakat. “Sekarang bolanya ada di Wali Kota Batam. Karena Wali Kotalah yang akan mengusulkan angka UMK ke Gubernur Kepri,” ujar Syaiful.
Para pekerja, kata Syaiful, sudah mengikuti tahapan-tahapan pembahasan UMK sesuai aturan yang ada. Jika besok rapat Dewan Pengupahan Kota Batam benar-benar tak ada kata sepakat, buruh akan menekan Wali Kota Batam.
“Kami akan tekan agar Wali Kota mengajukan nilai UMK sesuai aturan yang ada. Jangan melenceng dari aturan,” tuturnya.
Anggota DPK dari SBSI, Surya Sitompul, juga pesimis pertemuan hari ini akan sepakat jika perwakilan pengusaha tak menaikkan tawaran nilai KHL-nya. “Sekarang tergantung ketegasan pemerintah saja,” ujarnya.
Bagaimana jika pengusaha menaikkan tawarannya? “Dalam pertemuan para elit saja sudah tak sepakat, apalagi kami yang mewakili di DPK. Jika elit sudah satu kata, kami di DPK akan lebih mudah membahasnya. Kalau tidak ya, buntu,” katanya.
Pemerintah Kota Batam belum bersikap. Wali Kota Batam masih berharap pembahasan UMK oleh DPK menghasilkan kesepatakan. “Kita percayakan pada tripartit yang kembali berunding besok (hari ini, red),” ujar Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata, usai rapat pembahasan UMK bersama Wali Kota Batam, Selasa (20/11).
Pemko, lanjut Ardi, berharap tripartit dapat memutuskan nilai UMK tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pun pada akhirnya tripartit gagal bersepakat menentukan UMK, maka Pemko akan mengambil alih sesuai peraturan yang ada. Angka yang bakal diusulkan Wali Koita Batam ke Gubernur Kepri tetap memperhatikan aspirasi dari pengusaha dan pekerja.
“Kami akan berusaha cari jalan tengah antara pengusaha dan pekerja,” katanya.
Polda Seribu Personel, Buruh 5 Ribu Massa
Polda Kepri akan menurunkan 1.000 personel untuk mengawal ribuan buruh yang akan turun saat pembahasan akhir UMK hari ini. Seribu polisi itu diturunkan untuk mengantisipasi kerusuhan seperti tahun lalu.
“Polri dengan kekuatan penuh dibantu TNI akan menjaga stabilitas keamanan di Kota Batam,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Yotje Mende kepada Batam Pos, Selasa (20/11).
Pihaknya, lanjut Yotje, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas jika pengunjuk rasa melakukan sweeping atau tindakan anarkis. Ia menghimbau agar buruh menjaga situasi tetap aman dan tidak anarkis.
“Saya minta masyarakat atau buruh tidak terpancing provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ada sweeping,” jelasnya.
Hari ini merupakan rapat terakhir pembahasan UMK Batam oleh Dewan Pengupahan Kota Batam. Perwakilan tripartit yang ikut dalam pembahasan UMK tersebut di antaranya Surya Darma Sitompul dari SBSI, Tengku Afkanasri, Muhammad Supriadi dan Sukiryo dari SPSI. Sementara dari SPMI adalah Darmo dan Mustofa. Pemerintah diwakili Zarefriadi, Srianto, dan Jumardi. Sementara dari kalangan pengusaha adalah Yanuar Dahlan, Priyono dan Rafki.
Sekitar 5.000 buruh dari serikat aliansi pekerja di Kota Batam akan mengawal jalannya rapat final pembahasan UMK tersebut. Pengawalan dari serikat buruh ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada perwakilan pekerja yang ikut dalam anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK). Serikat buruh sendiri tetap bersikeras memintakan UMK sekitar Rp 2,1 juta.
Suprapto, koordinator garda metal FSPMI Kota Batam mengatakan, tidak adanya kesepakatan besaran UMK dalam rapat penetapan UMK kemarin memaksa FSPMI untuk mengerahkan lebih banyak lagi massanya untuk melakukan pengawalan.
“Ini sebagai bentuk dukungan kita kepada para perwakilan pekerja di DPK. Kami mintakan kepada pengusaha dan pemerintah untuk bijak dan bisa mendengarkan keluhan para buruh,” kata Suprapto
Hal yang sama juga diungkapkan Syaiful Badri, ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Batam. Ia mengatakan ratusan buruh yang tergabung dalam serikat SPSI akan kembali datang untuk memberikan dukungan kepada perwakilannya dalam rapat penentuan UMK.
“Kami akan datang lagi. Ini untuk memberikan dukungan sekaligus menuntut pemerintah untuk bisa memperhatikan nasib kami. Kami minta UMK sama dengan KHL,” kata Syaiful.
Sebelumnya rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) tidak menghasilkan kesepakatan. Pihak pengusaha dan serikat buruh tetap bertahan pada besaran UMK masing-masing, Pihak Pekerja menuntut UMK Rp 2.119.000 sedangkan pihak pengusaha pemerintah tetap bertahan Rp 1.790.000.
Ketua Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Zarefriadi berharap rapat yang akan diselenggarakan hari ini berlangsung aman, damai dan tertib. Ia berharap kepada semua pihak untuk menjaga kekondusifan dan kedamaian di Kota Batam.
Ia juga meminta agar tidak ada aksi sweeping atau pun pemaksaan terhadap buruh lain untuk ikut dalam aksi demonstrasi.(med/spt/gas/hgt/ian/eja) (82)
Sinyal pembahasan UMK hari ini bakal buntu bisa dideteksi dari pertemuan elite serikat pekerja dengan Ketua Apindo Kepri Cahya—yang dikemas dalam makan siang bersama di Mapolresta Barelang kemarin (20/11), tidak membuahkan hasil.
Para elit pekerja yang terdiri dari Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam Syaiful Badri, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Batam Ali Amran, dan Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Batam Yoni Mulyo Widodo, tetap bertahan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang juga akan ditetapkan menjadi UMK di angka Rp2,11 juta, sementara Ketua Apindo Kepri Cahya juga bertahan di angka Rp1,79 juta.
“Pertemuan hanya sebentar. Tak ada kesepakatan apapun,” kata Syaiful Badri yang dihubungi Batam Pos, kemarin.
Pertemuan para elit pekerja dan pengusaha itu hampir tak tercium pers. Sumber Batam Pos menyebut Cahya sengaja mengajak para pimpinan serikat pekerja itu dengan harapan ada kata sepakat dari diplomasi di meja makan itu.
“Memang kami diajak ketemu makan siang, tapi kami minta tempat yang netral, makanya bertemu di Polres,” kata Syaiful.
Dalam pertemuan itu, kata Syaiful, tak banyak yang dibicarakan. Cahya meminta pakerja menurunkan tuntutan angka UMK mereka sebesar Rp2,1 juta itu. Menurut Cahya, angka itu sangat tinggi dan pengusaha tak sanggup. “Tapi, saya bilang pengusaha mau enggak menaikkan angkanya. Pengusaha tetap di angka Rp1,79 juta itu. Jadi tak ada kesepakatan,” tukas Syaiful.
Sepintas, kata Saiful, angka Rp1,79 juta yang diusulkan pengusaha, terlihat cukup tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, gaji Rp2 juta pun tak cukup untuk satu bulan. “Saat ini, pekerja lajang yang gajinya Rp2 juta cuma makan dua kali sehari,” ujarnya.
Karena pertemuan para elit pengusaha dan pekerja gagal, Syaiful pesimis pembahasan UMK Batam hari ini menemukan kata sepakat. “Sekarang bolanya ada di Wali Kota Batam. Karena Wali Kotalah yang akan mengusulkan angka UMK ke Gubernur Kepri,” ujar Syaiful.
Para pekerja, kata Syaiful, sudah mengikuti tahapan-tahapan pembahasan UMK sesuai aturan yang ada. Jika besok rapat Dewan Pengupahan Kota Batam benar-benar tak ada kata sepakat, buruh akan menekan Wali Kota Batam.
“Kami akan tekan agar Wali Kota mengajukan nilai UMK sesuai aturan yang ada. Jangan melenceng dari aturan,” tuturnya.
Anggota DPK dari SBSI, Surya Sitompul, juga pesimis pertemuan hari ini akan sepakat jika perwakilan pengusaha tak menaikkan tawaran nilai KHL-nya. “Sekarang tergantung ketegasan pemerintah saja,” ujarnya.
Bagaimana jika pengusaha menaikkan tawarannya? “Dalam pertemuan para elit saja sudah tak sepakat, apalagi kami yang mewakili di DPK. Jika elit sudah satu kata, kami di DPK akan lebih mudah membahasnya. Kalau tidak ya, buntu,” katanya.
Pemerintah Kota Batam belum bersikap. Wali Kota Batam masih berharap pembahasan UMK oleh DPK menghasilkan kesepatakan. “Kita percayakan pada tripartit yang kembali berunding besok (hari ini, red),” ujar Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata, usai rapat pembahasan UMK bersama Wali Kota Batam, Selasa (20/11).
Pemko, lanjut Ardi, berharap tripartit dapat memutuskan nilai UMK tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pun pada akhirnya tripartit gagal bersepakat menentukan UMK, maka Pemko akan mengambil alih sesuai peraturan yang ada. Angka yang bakal diusulkan Wali Koita Batam ke Gubernur Kepri tetap memperhatikan aspirasi dari pengusaha dan pekerja.
“Kami akan berusaha cari jalan tengah antara pengusaha dan pekerja,” katanya.
Polda Seribu Personel, Buruh 5 Ribu Massa
Polda Kepri akan menurunkan 1.000 personel untuk mengawal ribuan buruh yang akan turun saat pembahasan akhir UMK hari ini. Seribu polisi itu diturunkan untuk mengantisipasi kerusuhan seperti tahun lalu.
“Polri dengan kekuatan penuh dibantu TNI akan menjaga stabilitas keamanan di Kota Batam,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Yotje Mende kepada Batam Pos, Selasa (20/11).
Pihaknya, lanjut Yotje, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas jika pengunjuk rasa melakukan sweeping atau tindakan anarkis. Ia menghimbau agar buruh menjaga situasi tetap aman dan tidak anarkis.
“Saya minta masyarakat atau buruh tidak terpancing provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ada sweeping,” jelasnya.
Hari ini merupakan rapat terakhir pembahasan UMK Batam oleh Dewan Pengupahan Kota Batam. Perwakilan tripartit yang ikut dalam pembahasan UMK tersebut di antaranya Surya Darma Sitompul dari SBSI, Tengku Afkanasri, Muhammad Supriadi dan Sukiryo dari SPSI. Sementara dari SPMI adalah Darmo dan Mustofa. Pemerintah diwakili Zarefriadi, Srianto, dan Jumardi. Sementara dari kalangan pengusaha adalah Yanuar Dahlan, Priyono dan Rafki.
Sekitar 5.000 buruh dari serikat aliansi pekerja di Kota Batam akan mengawal jalannya rapat final pembahasan UMK tersebut. Pengawalan dari serikat buruh ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada perwakilan pekerja yang ikut dalam anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK). Serikat buruh sendiri tetap bersikeras memintakan UMK sekitar Rp 2,1 juta.
Suprapto, koordinator garda metal FSPMI Kota Batam mengatakan, tidak adanya kesepakatan besaran UMK dalam rapat penetapan UMK kemarin memaksa FSPMI untuk mengerahkan lebih banyak lagi massanya untuk melakukan pengawalan.
“Ini sebagai bentuk dukungan kita kepada para perwakilan pekerja di DPK. Kami mintakan kepada pengusaha dan pemerintah untuk bijak dan bisa mendengarkan keluhan para buruh,” kata Suprapto
Hal yang sama juga diungkapkan Syaiful Badri, ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Batam. Ia mengatakan ratusan buruh yang tergabung dalam serikat SPSI akan kembali datang untuk memberikan dukungan kepada perwakilannya dalam rapat penentuan UMK.
“Kami akan datang lagi. Ini untuk memberikan dukungan sekaligus menuntut pemerintah untuk bisa memperhatikan nasib kami. Kami minta UMK sama dengan KHL,” kata Syaiful.
Sebelumnya rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) tidak menghasilkan kesepakatan. Pihak pengusaha dan serikat buruh tetap bertahan pada besaran UMK masing-masing, Pihak Pekerja menuntut UMK Rp 2.119.000 sedangkan pihak pengusaha pemerintah tetap bertahan Rp 1.790.000.
Ketua Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Zarefriadi berharap rapat yang akan diselenggarakan hari ini berlangsung aman, damai dan tertib. Ia berharap kepada semua pihak untuk menjaga kekondusifan dan kedamaian di Kota Batam.
Ia juga meminta agar tidak ada aksi sweeping atau pun pemaksaan terhadap buruh lain untuk ikut dalam aksi demonstrasi.(med/spt/gas/hgt/ian/eja) (82)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar