13 Anggota DPRD Kota Batam bersama perwakilan BP Batam yang masuk
dalam Tim Tanjungsauh melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk
mempelajari metode pembangunan pelabuhan di Belanda. Belanda sengaja
dipilih sebagai tempat kunjungan kerja karena dianggap memiliki pola
pembangunan pelabuhan yang modern, bagus dan ekonomis.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov di ruangannya, Rabu (28/11). Ia mengatakan perjalanan ini diperuntukkan untuk ketua komisi atau perwakilan dan juga pimpinan DPRD Kota Batam
Selain dewan, sedikitya dua orang pejabat BP Batam ikut dalam perjalanan ini.
“Anggaran untuk keberangkatan berasal dari instansi masing-masing. Kalau anggota dewan yang berangkat, anggarannya dari APBD kalau BP Batam anggarannya dari mereka juga,”katanya.
Meski demikian Ruslan enggan berkomentar banyak tentang perjalanan ke Belanda ini. Politisi dari PDI Perjuangan tersebut dengan tegas mengaku tidak akan berangkat ke Belanda karena akhir tahun akan banyak aspirasi masyarakat yang perlu diberi perhatian. Selain itu ia mengaku bahwa masih banyak tugas-tugasnya yang belum selesai.
“Kalau mengenai perjalanan ini saya tidak komentar, yang jelas saya tidak ikut dalam perjalanan itu. Masih banyak tugas saya di dewan ini yang masih belum siap. Aspirasi dari masyarakat juga banyak yang masuk akhir tahun ini,”katanya.
Untuk keberangkatan tahap pertama, lima orang dari tim sudah lebih dulu berangkat ke Belanda via Singapura, Selasa (27/11) sore. Dalam melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Negeri Kincir Angin, Belanda. Setiap anggota dewan menghabiskan anggaran sebesar Rp74 juta selama empat hari kunjungan, termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
Pemilihan Belanda sebagai lokasi kunker menjadi pertanyaan. Sebab, Belanda bukan termasuk negara yang memberlakukan kawasan FTZ. Sementara, tujuan keberangkatan Tim Tanjugsauh itu berkaitan dengan keinginan memasukkan Tanjungsauh jadi kawasan pengembangan Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sekadar diketahui, Tanjungsauh belum termasuk kawasan FTZ sebagaimana Pulau Janda Berhias. (ian) (154)
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov di ruangannya, Rabu (28/11). Ia mengatakan perjalanan ini diperuntukkan untuk ketua komisi atau perwakilan dan juga pimpinan DPRD Kota Batam
Selain dewan, sedikitya dua orang pejabat BP Batam ikut dalam perjalanan ini.
“Anggaran untuk keberangkatan berasal dari instansi masing-masing. Kalau anggota dewan yang berangkat, anggarannya dari APBD kalau BP Batam anggarannya dari mereka juga,”katanya.
Meski demikian Ruslan enggan berkomentar banyak tentang perjalanan ke Belanda ini. Politisi dari PDI Perjuangan tersebut dengan tegas mengaku tidak akan berangkat ke Belanda karena akhir tahun akan banyak aspirasi masyarakat yang perlu diberi perhatian. Selain itu ia mengaku bahwa masih banyak tugas-tugasnya yang belum selesai.
“Kalau mengenai perjalanan ini saya tidak komentar, yang jelas saya tidak ikut dalam perjalanan itu. Masih banyak tugas saya di dewan ini yang masih belum siap. Aspirasi dari masyarakat juga banyak yang masuk akhir tahun ini,”katanya.
Untuk keberangkatan tahap pertama, lima orang dari tim sudah lebih dulu berangkat ke Belanda via Singapura, Selasa (27/11) sore. Dalam melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Negeri Kincir Angin, Belanda. Setiap anggota dewan menghabiskan anggaran sebesar Rp74 juta selama empat hari kunjungan, termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
Pemilihan Belanda sebagai lokasi kunker menjadi pertanyaan. Sebab, Belanda bukan termasuk negara yang memberlakukan kawasan FTZ. Sementara, tujuan keberangkatan Tim Tanjugsauh itu berkaitan dengan keinginan memasukkan Tanjungsauh jadi kawasan pengembangan Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sekadar diketahui, Tanjungsauh belum termasuk kawasan FTZ sebagaimana Pulau Janda Berhias. (ian) (154)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar