Tribun Batam - Senin, 19 November 2012
Laporan Tribunnews Batam, Kartika
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Dewan
Pengupahan Kota Batam kembali membahas UMK 2013 rencanya digelar Senin
(19/11) dengan agenda membuat kesepakatan dalam satu keputusan mengenai
besaran nilai KHL sesuai penghitungan regresi.
"Kemudian
menentukan besaran UMK yang akan direkomendasikan ke Wali Kota Batam.
Dan terakhir membahas upah kelompok usaha," ujar anggota DPK dari
serikat pekerja, Surya Darma Sitompul beberapa waktu lalu usai rapat.
Ketua
Apindo Kepri Cahya berharap UMK yang ditetapkan nanti bersifat adil
untuk semua pihak. Jangan sampai mematikan usaha-usaha kecil menengah
dengan nilai UMK yang dirasa tak masuk akal. Ia berharap agar aliansi
serikat pekerja bersama Pemerintah Kota Batam mau mempertimbangkan
kemampuan pengusaha saat ini.
"Kami harap Wali
Kota bisa survei langsung bagaimana kemampuan pengusaha. Jangan asal
memakai patokan pada kemampuan beberapa perusahaan asing saja. Lantas
itu yang kemudian dijadikan kemampuan seluruh pengusaha," ujar Cahya,
Minggu (18/11). Menurutnya, hal ini bisa berakibat fatal bagi pengusaha
lainnya. Karena bisa dirasakan tidak adil bagi pengusaha kecil.
Dengan
pola pembahasan seperti sekarang ini, kata Cahya, Apindo pesimis bisa
mencapai angka UMK kesepakatan. Karena pola pembahasan sudah keluar dari
jalur mekanisme umumnya. "Serikat pekerja sering memakai angka survei
independen sebagai alasan. Padahal ada hasil survei bersama yang
dilakukan setiap bulan oleh tim bersama, dan ditanda tangani bersama,
apakah ini dianggap main-main," ujarnya.
Kalau
sampai tim pengupahan kota tidak menghasilkan kesepakatan, maka akan
timbul dua angka, yaitu dari Apindo dan Serikat Pekerja. Maka lagi-lagi
bola panas ini akan ada di tangan Wali Kota Batam. "Kalau tidak percaya
coba Pak Wali tanya ke UKM-UKM, para pemilik toko, restoran,
warung-warung, baby sitter, ibu-ibu pemakai pembantu rumah tangga, dan
lain-lain. Apakah mereka mampu seandainya UMK di Batam mencapai Rp 2
juta seperti yang dikehendaki oleh para pekerja," ujarnya.
Apindo meminta agar Wali Kota berlaku bijaksana dalam penentuan UMK ini. Bukan berdasarkan paksaan-paksaan pihak tertentu.
Editor : widodo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar