Batam, 30/10 (ANTARA) - Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun Muhammad Sani meminta Badan Pengusahaan Batam menertibkan lahan tidur yang sudah dikuasai pengusaha.
"BP Batam harus tegas dalam penertiban lahan di Batam," kata Ketua Dewan KPBPB BBK Muhammad Sani di Batam, Selasa.
Di Batam, lahan dikuasai BP Batam yang kemudian menyewakan tanah tersebut ke pengusaha-pengusaha.
Namun, setelah dialokasikan, banyak pengusaha yang tidak memanfaatkannya. Sani meminta BP untuk menertibkan lahan-lahan itu.
Menurut pria yang juga Gubernur Kepulauan Riau itu, Batam kekurangan lahan. Banyak penanam modal yang tidak mendapatkan tanah karena sebagian besar sudah dikuasai pemodal lainnya.
Ia mengatakan dari pada lahan tidur dibiarkan, lebih baik ditertibkan kembali agar bisa dialokasikan kepada pengusaha lain.
"Yang sudah di pengusaha, tapi belum dibangun, agar ditinjau ulang, kata dia.
Terpisah, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan BP sudah menarik banyak lahan tidur yang sudah dialokasikan pada pengusaha.
Ia mengatakan penarikan lahan tidur sudah berjalan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha lain yang ingin menanamkan modal.
Menurut dia, BP mengembalikan Uang Wajib Tahunan Otorita yang dibayarkan pengusaha untuk menyewa lahan.
BP mengembalikan UWTO kepada pengusaha yang lahannya ditarik. Namun, tidak 100 persen.
"Ada biaya yang dipotong untuk administrasi. Kalau UWTO dikembalikan," katanya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Kepulauan Riau Johanes Kennedy mengatakan akan dibentuk tim monitoring lahan untuk mengecek kekurangan lahan di wilayah FTZ Batam, Bintan dan Karimun.
Ia mengatakan permintaan lahan paling banyak untuk industri galangan kapal yang mayoritas dikuasai pemodal asing.
John meminta pemerintah mengutamakan pengusaha lokal dalam pengalokasian lahan agar industri dalam negeri dapat berkembang.
Selain Batam, Bintan juga kekurangan lahan pengembangan FTZ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar