Tribun Batam - Selasa, 27 September 2011
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Belum berfungsinya undang-undang Free Trade Zone (FTZ) menjadi salah satu alasan tidak adanya pertumbuhan investasi di Kepri. Dikatakan oleh Jhon Kennedy Ketua Kadin Kepri, undang-undang FTZ sebagai pemanis dan penarik perhatian bagi investor belum memberikan dampak besar. Bahkan beberapa perusahaan memilih melakukan ekspansi ke tempat lain karena tidak adanya kejelasan aturan PP nomor 02.
" PP 02 seolah menolak kembali wewenang Undang-Undang FTZ, dimana ada kesan berbenturan dengan kepabeaan. Belum harmonisnya UU FTZ dengan PP 02 membuat pertanyaan apakah investasi terbantu dengan PP 02 ini. Kami para pengusaha sebenarnya tidak mengharapkan banyak, namun sangat berharap akan pemerintah yang satu," ungkap Jhon kepada tribunnewsbatam.com, Selasa (27/9).
Sebagai satu-satunya propinsi di Indonesia yang memiliki undang-undang FTZ, Kepri tidak berkembang dan hanya begitu-begitu saja. Bahkan dikalahkan dengan propinsi lain, dimana propinsi Sulawesi Selatan mampu mendahului Kepri. Dikatakannya meski ada jumlah peningkatan permintaan tenaga kerja, menurut Jhon itu bukan berasal dari industri baru yang ada di Kepri melainkan industri lama yang sudah berjalan.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Belum berfungsinya undang-undang Free Trade Zone (FTZ) menjadi salah satu alasan tidak adanya pertumbuhan investasi di Kepri. Dikatakan oleh Jhon Kennedy Ketua Kadin Kepri, undang-undang FTZ sebagai pemanis dan penarik perhatian bagi investor belum memberikan dampak besar. Bahkan beberapa perusahaan memilih melakukan ekspansi ke tempat lain karena tidak adanya kejelasan aturan PP nomor 02.
" PP 02 seolah menolak kembali wewenang Undang-Undang FTZ, dimana ada kesan berbenturan dengan kepabeaan. Belum harmonisnya UU FTZ dengan PP 02 membuat pertanyaan apakah investasi terbantu dengan PP 02 ini. Kami para pengusaha sebenarnya tidak mengharapkan banyak, namun sangat berharap akan pemerintah yang satu," ungkap Jhon kepada tribunnewsbatam.com, Selasa (27/9).
Sebagai satu-satunya propinsi di Indonesia yang memiliki undang-undang FTZ, Kepri tidak berkembang dan hanya begitu-begitu saja. Bahkan dikalahkan dengan propinsi lain, dimana propinsi Sulawesi Selatan mampu mendahului Kepri. Dikatakannya meski ada jumlah peningkatan permintaan tenaga kerja, menurut Jhon itu bukan berasal dari industri baru yang ada di Kepri melainkan industri lama yang sudah berjalan.
Editor : dedy suwadha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar