Batam, 28/9 (ANTARA) - Dengan keterbukaan informasi publik, dapat diwujudkan demokratisasi dan penyelenggaraan negara yang baik, kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian komunikasi dan informasi, Freddy H Tulung.
"Sejak bergulirnya reformasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang terbuka mensyaratkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada setiap proses pembuatan kebijakan publik," kata Freddy dalam Forum Bakohumas dan Literasi Media yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Pengusahaan Batam di Planet Holiday Hotel Batam, Rabu.
Hanya saja, untuk menciptakan era keterbukaan informasi publik dan memberikan informasi yang bersifat edukatif, menyejukkan, mencerdaskan dan mencerahkan bangsa membutuhkan kemasan tertentu yang sulit dan mahal sementara keterampilan dan network pemerintah sangat terbatas.
"Sudah saatnya pemerintah lebih banyak menyiapkan informasi yang edukatif sehingga masyarakat bisa cerdas memilih walaupun banyak kendala yang dihadapi," kata Freddy.
Sebagai konsekuensi dari era demokrasi Indonesia, kata dia, tidak dikenal lagi era sensor, ataupun pembatasan dan juga pembredeilan, sehingga masyarakat harus menjadi masyarakat yang cerdas dan bisa memilih informasi apa yang dibutuhkan.
"Hal tersebut menjadikan tidak layak jika masyarakat hanya disuguhi informasi yang sifatnya komsumtif, menyesatkan dan untuk kepentingan sesaat," lanjut dia.
Sebenarnya, kata dia, Media memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah memberikan informasi pada masyarakat, namun apa yang disampaikan belum optimal.
"Media cetak atau elektronik kadang hanya memberitakan sebagian yang mereka anggap menjual, sedangkan informasi lain yang dianggap kurang menjual kurang mendapat perhatian media. Jadi infonya belum optimal," ujar dia.
Walaupun demikian, kata Freddy, informasi yang disampaikan oleh media lebih cepat direspon oleh masyarakat daripada kebijakan publik yang disampaikan lembaga pemerintah.
"Apapun yang disampaikan media akan lebih direspon dan berdampak pada masyarakat. Dibanding informasi yang disampaikan oleh pemerintah yang biasanya hanya dianggap pencitraan saja," tambah dia.
Karena, kata dia, walaupun informasi yang disampaikan oleh lembaga pemerintah benar, namun tetap dianggap hanya membangun citra kelembagaan negara saja.
"Lembaga pemerintah yang mengurusi bidang informasi di setiap daerah termasuk kehumasan harus bersinergi dengan media. Agar bisa memberikan informasi yang layak bagi masyarakat," harap Freddy.
(T.pso-292/B/E001/E001) 28-09-2011 20:38:10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar