Tribun Batam - Selasa, 27 September 2011
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Peraturan Pemerintah nomor 02 yang belum turun juga rupanya masih menjadi permasalahan di seputar dunia usaha dan investasi di Kota Batam. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri HM Sani dengan beberapa pengusaha di Novotel Batam, permasalahan tumpang tindih dalam birokrasi masih belum menemukan titik temu.
Seperti keluhan yang dipaparkan oleh Abidin Hasibuan salah satu pengusaha yang datang pada pertemuan tersebut, menurutnya saat ini sudah terlalu banyak aturan yang berlaku. Sehingga aturan-aturan tersebut bukannya memudahkan malah sangat menyusahkan pihak pengusaha.
Dipaparkan Abidin semestinya, sebelum sebuah aturan dibuat harus ada pengkajian, yang disusul kemudian sosialisasi terlebih dahulu, sehingga saat dijalankan bisa membantu kesemua pihak.
" Permasalahan ada, mulai dari PP nomor 02 yang belum turun juga, terus tentang standarisasi razia yang ada. Masa ada barang masuk sudah di cek, sudah masuk gudang, tiba-tiba di razia di toko. Kemudian untuk permasalahan barang konsumsi di Batam untuk apa pakai master list, toh tidak akan dibaca sampai habis. Kalau cuma untuk di Batam lebih baik tidak usah pakai master list supaya bisa menghemat cost, dan bisa mengurangi inflasi juga," jelas Abidin.
Tidak sekedar permasalahan peraturan, ditambahkan Abidin juga saat ini dunia usaha Batam masih kekurangan tenaga kerja wanita. Menurutnya masih diperlukan sekitar 30 ribu orang tenaga kerja wanita untuk usaha sektor industri, dengan demikian Abidin menyebutkan pemerintah mungkin bisa memfasilitasi dengan daerah-daerah lain yang mungkin tingkat penganggurannya masih tinggi.
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Peraturan Pemerintah nomor 02 yang belum turun juga rupanya masih menjadi permasalahan di seputar dunia usaha dan investasi di Kota Batam. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri HM Sani dengan beberapa pengusaha di Novotel Batam, permasalahan tumpang tindih dalam birokrasi masih belum menemukan titik temu.
Seperti keluhan yang dipaparkan oleh Abidin Hasibuan salah satu pengusaha yang datang pada pertemuan tersebut, menurutnya saat ini sudah terlalu banyak aturan yang berlaku. Sehingga aturan-aturan tersebut bukannya memudahkan malah sangat menyusahkan pihak pengusaha.
Dipaparkan Abidin semestinya, sebelum sebuah aturan dibuat harus ada pengkajian, yang disusul kemudian sosialisasi terlebih dahulu, sehingga saat dijalankan bisa membantu kesemua pihak.
" Permasalahan ada, mulai dari PP nomor 02 yang belum turun juga, terus tentang standarisasi razia yang ada. Masa ada barang masuk sudah di cek, sudah masuk gudang, tiba-tiba di razia di toko. Kemudian untuk permasalahan barang konsumsi di Batam untuk apa pakai master list, toh tidak akan dibaca sampai habis. Kalau cuma untuk di Batam lebih baik tidak usah pakai master list supaya bisa menghemat cost, dan bisa mengurangi inflasi juga," jelas Abidin.
Tidak sekedar permasalahan peraturan, ditambahkan Abidin juga saat ini dunia usaha Batam masih kekurangan tenaga kerja wanita. Menurutnya masih diperlukan sekitar 30 ribu orang tenaga kerja wanita untuk usaha sektor industri, dengan demikian Abidin menyebutkan pemerintah mungkin bisa memfasilitasi dengan daerah-daerah lain yang mungkin tingkat penganggurannya masih tinggi.
Editor : dedy suwadha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar