Sinergi Pemko dan BP Batam Turun

Rabu, 28 September 2011 00:00 (sumber haluan Kepri)

BATAM-Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo menilai hubungan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam belakangan ini kurang harmonis. Ia meminta agar sinergisitas antara kedua lembaga itu dirajut kembali sehingga tidak menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kota Batam.

"Sinergitas antara BP Batam dan Pemko Batam akhir-akhir ini semakin menurun. Ini akan menambah kompleksitas persoalan yang ada di Batam," ujar Soerya dalam pertemuan dengan para pengusha di Hotel Novotel, Sei Jodoh, Batam, Selasa (27/9).

Menurut Soerya, menurunnya sinergitas antara BP Batam dan Pemko Batam membuat kedua institusi tersebut sering saling lempar tanggung jawab atas berbagai persoalan pembangunan di Kota Batam. Ini membuat orang di luar kedua institusi tersebut menjadi kesal dan bingung. "Hal ini kalau terus dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak pada persoalan lainnya, seperti iklim investasi."

Sinergitas antara BP Batam dan Pemko Batam saat ini, lanjut Soerya berbeda dengan kondisi saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Batam.  Saat itu, kata Soerya, hubungan antara BP Batam dan Pemko Batam sangat harmonis. "BP Batam dan Pemko Batam harus menjalin komunikasi yang lebih intens kembali sehingga iklim usaha menjadi semakin bagus," harapnya.

Atas terjadinya penurunan sinergitas antara BP Batam dan Pemko Batam, Gubernur Provinsi Kepri HM Sani juga berharap agar kedua institusi tersebut duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan tidak mengganggu kinerja bagi pembangunan daerah. "Antara BP dan Pemko, perlu duduk bersama. Keduanya sama-sama punya dasar dalam bertindak. Tapi dicari jalan bersama, agar jangan sampai tidak baik," ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Johanes Kennedy Aritonang mengaku merasakan bahwa hubungan BP Batam dan Pemko Batam akhir-akhir ini kurang harmonis. Menurut dia, hal itu membuat bingung pengusaha. Salah satu bukti ketidakharmonisan kedua lembaga itu yang dirasakan pengusaha, kata Johannes, terkait persoalan lahan dan penimbunan yang kedua institusi tersebut sama-sama memiliki kewenangan meskipun berbeda. "Pengusaha mengurus izin lokasi ke Pemko, tapi pas waktu menimbun, OB (BP Batam) menagih. Ini permasalahan yang kita hadapi," keluhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua BP Batam Mustofa Widjaja berjanji akan memperbaiki hubungan antara lembaga yang dipimpinnya dengan Pemko Batam. Ia mengatakan akan melakukan pembicaraan dan komunikasi dengan Walikota Batam Ahmad Dahlan. "Dalam satu keluarga pun kadang ada perbedaan, nanti akan kami usahakan lagi untuk berbicara dengan Walikota," ujarnya.

Ahmad Dahlan sendiri tidak hadir dalam pertemuan itu. Ia hanya diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi, Sumber Daya Mineral Kota Batam Ahmad Hijazi. (wan)