Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Senin, 05 September 2011

PEMKOT BATAM MINTA BP BEBASKAN UWTO SEKOLAH


* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 02

Batam, 2/9 (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menggratiskan biaya uang wajib tahunan otorita untuk lahan sekolah.

"Kami minta lahan untuk sekolah tidak usah bayar UWTO," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan,Jumat.

Lahan sekolah yang diminta adalah yang berada di sekitar lokasi pengembang.

Sebagai penguasa lahan di Pulau Batam, BP KPBPB Batam diminta untuk membuat kebijakan khusus pembayaran UWTO kepada pengembang yang hendak membangun sekolah di wilayah perumahan.

"Bisa saja, dari satu daerah itu, nanti pembayaran UWTO-nya dipotong lahan untuk sekolah," kata Wali Kota Batam.

Menurut dia, pembangunan sekolah di Batam terkendala keterbatasan lahan.

Meskipun UU Perumahan menetapkan setiap pengembang wajib menyisihkan enam persen dari lahannya untuk fasilitas umum dan sosial, kata dia, ternyata sulit diterapkan di Batam, kata Ahmad Dahlan.

Pemerintah kota tidak bisa memaksa pengembang menyerahkan enam persen lahannya untuk fasum dan fasos, kata dia.

"Maka kami berencana membuat nota kesepahaman bersama BP dan asosiasi pengembang," kata Wali Kota.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam menunda pembangunan empat sekolah baru karena keterbatasan lahan dan kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam defisit.

Wali Kota mengatakan kendala lahan, tidak sekadar ketersediaan tanah, melainkan juga kematangan lahan yang dialokasikan BP KPBPB Batam, selaku penguasa tanah.

"Lahan miring, cekungan, itu tidak bisa langsung dibangun. Biaya pematangannya juga besar," kata Wali Kota.

Pembangunan lahan miring, kata dia, memerlukan dana besar untuk pembangunan batu miring dan sebagainya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari menyayangkan keputusan batalnya rencana pembangunan empat sekolah itu.

Menurut Ricky Indrakari, pembangunan sekolah adalah yang terpenting dibanding proyek komisi IV lainnya.

"Kita akan hadapi persoalan jika pembangunan tidak terealisasi saat penerimaan siswa baru, tahun depan," kata dia.

Ricky mengatakan, harapan agar rencana pembangunan sekolah menjadi prioritas dalam anggaran 2012.

"Ke depan kita akan minta, di APBD tahun 2012 menjadi prioritas dan segera dilakukan pelelangan," kata dia.

(T.Y011/B/A011/A011) 02-09-2011 14:36:57

Tidak ada komentar:

Posting Komentar