(sumber Batam Pos) 7 September 2011
Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku tidak bisa membantu Pemko Batam mengangkut sampah. Meski sebelumnya Wali Kota Batam berharap ada upaya dari BP Batam untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami tidak punya armada angkutan sampah,” kata Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Djoko Wiwoho, Selasa (6/9).
Djoko menjelaskan, sejak pengolahan sampah diambilalih Pemko Batam, BP Batam tidak pernah mengurusi sampah lagi. Sehingga aset-aset yang sebelumnya digunakan BP mengelola sampah, seperti truk sampah dan lainnya, sudah tidak ada lagi.
”Dulu kami punya truk-truk sampah, sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.
Selain itu, BP Batam juga tidak memiliki anggaran untuk pengelolaan sampah. Kalaupun BP Batam harus membantu Pemko Batam dengan menyewa truk sampah, harus melalui pengajuan anggaran yang bisa memakan waktu lama.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini Pemko Batam melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) diberi kewenangan swakelola sampah. Selama 45 hari ke depan, DKP akan menyewa 24 truk untuk mengangkut sampah.
Dengan total armada 40 unit, DKP mengaku belum sanggup mengakomodir angkutan sampah se-Kota Batam yang produksinya mencapai 700 ton hingga 1.000 ton per hari. Untuk itu Pemko Batam berharap bantuan dari masyarakat dan BP Batam.
Harus Transparan
Pengusaha meminta pemerintah transparan terkait upaya penanganan sampah di Batam, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kisruh sampah yang tidak terangkut saat ini.
“Apakah sampah yang tidak terangkut saat ini akan terus berlangsung setengah bulan, sebulan atau bahkan dua bulan, pemerintah mestinya transparan menyampaikan ke masyarakat,” kata salah seorang pengusaha sampah, sekaligus anggota
Himpunan Pengusaha Pengelola Limbah Industri di Batam Zikri, kepada Batam Pos, sore kemarin.
Menurutnya, jika ketiadaan anggaran jadi alasan, pemerintah juga harus menyampaikan masalah itu secara transparan.
“Kalau memang pemerintah tidak sanggup menangani sampah di Batam, ya sudah kibarkan bendera putih saja. Biar masyarakat mengelola sampah mereka secara swadaya. Meskipun layanan masyarakat seperti sampah merupakan kewajiban pemerintah,” katanya.
Ditambahkan Zikri, layanan sampah yang diberikan pemerintah saat ini sangat tidak memadai. Pemerintah juga dinilai tidak mampu memberikan layanan optimal ke masyarakat.
“Terbukti di hampir sejumlah kawasan bahkan di kawasan pusat kota pun sampah menumpuk,” katanya.
Daripada terus membicarakan ketiadaan anggaran, kata dia, pemerintah lebih baik menyampaikan solusi konkret. ”Apa jika anggaran tidak ada, lantas sampah dibiarkan? Kan lebih baik duduk bersama stakeholder membicarakan solusi apa yang bisa dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Jika pemerintah mengajak duduk bersama, saya rasa pengusaha akan mau kok,” tambahnya.
Soal swastanisasi sampah, Zikri menambahkan siapapun boleh menangani asal fair. “Jangan sampai ada kasak kusuk, dan pada akhirnya ada kepentingan tertentu. Siapapun boleh menangani sampah asal fair,” katanya. (hda/par)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar