Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Kamis, 29 September 2011

PENURUNAN SINERGI BP-PEMKOT LEMAHKAN EKONOMI BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Sep 27
Batam, 27/9 (ANTARA) - Penurunan sinergi antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Pemerintah Kota Batam membuat perekonomian di kota industri itu melemah.

"Sinergi Pemkot dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam semakin menurun. Ini yang membuat perekonomian (di Batam-red) melemah dan dalam setahun terakhir memasuki wilayah membahayakan" kata Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo dalam rapat Perkembangan FTZ BBK di Batam, Selasa.

Mencermati pemberitaan media, Wagub Kepri menilai Pemkot dan BP Batam saling melempar isyu dan tanggungjawab sehingga membuat pengusaha dan masyarakat bingung.
"Kedua lembaga ini harus lebih intens berkoordinasi agar iklim investasi semakin bagus," kata dia.
Di tempat yang sama Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Provinsi Kepulauan Riau Johanes Kennedy mengatakan hubungan dan kewenangan BP dan Pemkot Batam membuat bingung pengusaha.

"Kami harap pemerintah satu," kata dia.
Di antara ketentuan yang membingungkan adalah masalah lahan, kata dia. Pengusaha mengurus izin lokasi ke Pemkot, namun setelah dapat harus mengurus Uang Wajib Tahunan Otorita ke BP Batam.
Sementara itu, anggota Tim Ekonomi Provinsi Kepri, Kris Wiluan mengatakan isyu konflik yang terjadi di Batam ataupun daerah lain di Indonesia menghambat pertumbuhan investasi.

Kericuhan yang sempat terjadi di Kawasan Industri Kabil, kata dia, dibesar-besarkan media Singapura dan Malaysia, dan menjelekkan citra iklim investasi Batam.
"Padahal kericuhan kecil," kata dia.

Tim Ekonomi meminta pemerintah menstabilkan kondusifitas kota.
Hal senada dikatakan Ketua BP Batam Mustofa Widjaja.
Ia mengatakan konflik dan keamanan Batam dan daerah lain di Indonesia menjadi perhatian penanam modal asing.
"Bahkan kemarin ada pengusaha asing yang tanya, apakah Solo berdekatan dengan Batam," kata Mustofa.
Menurut dia, tingkat keamanan dan kepastian hukum menjadi penentu penanaman modal.
Mengenai kerenggangan hubungan BP KPBPB Batam dengan Pemkot Batam, Mustofa enggan menanggapi.

(T.Y011/B/A013/B/A013) 27-09-2011 14:19:26

Tidak ada komentar:

Posting Komentar