BATAMCENTRE- Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim meminta para pengusaha di Batam tidak asal mengeluarkan pernyataan sehingga membuat masyarakat bingung. Hal tersebut terkait dengan penolakan para pengusaha terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda yang akan maupun sudah dibahas di DPRD dan Pemko Batam.
Jumat, 30 September 2011
Pengusaha Diminta Tak Asal Ngomong
BATAMCENTRE- Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim meminta para pengusaha di Batam tidak asal mengeluarkan pernyataan sehingga membuat masyarakat bingung. Hal tersebut terkait dengan penolakan para pengusaha terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda yang akan maupun sudah dibahas di DPRD dan Pemko Batam.
Kasus Limbah B3 di Tembesi Mengendap
Kamis, 29 September 2011
Gubernur Kepri Binggung Soal Aturan FTZ di BBK
Tribun Batam - Selasa, 27 September 2011
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Peraturan Pemerintah nomor 02 yang belum turun juga rupanya masih menjadi permasalahan di seputar dunia usaha dan investasi di Kota Batam. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri HM Sani dengan beberapa pengusaha di Novotel Batam, permasalahan tumpang tindih dalam birokrasi masih belum menemukan titik temu.
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Peraturan Pemerintah nomor 02 yang belum turun juga rupanya masih menjadi permasalahan di seputar dunia usaha dan investasi di Kota Batam. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri HM Sani dengan beberapa pengusaha di Novotel Batam, permasalahan tumpang tindih dalam birokrasi masih belum menemukan titik temu.
Soerya Kecewa Dahlan Tidak Hadir di Rapat Tim Ekonomi Kepri
Tribun Batam - Rabu, 28 September 2011
Laporan kartika Kwartya, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo, mengaku kecewa atas ketidakhadiran Wali Kota Batam dalam rapat bersama Tim Ekonomi Kepri di Novotel, Selasa (27/9/2011). Padahal dalam forum tersebut membahas tentang keluhan pengusaha terkait pelaksanaan FTZ, yang lebih banyak difokuskan permasalahan di Batam.
UU FTZ Tidak Berfungsi Sebagai Pemanis Investor
Tribun Batam - Selasa, 27 September 2011
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Belum berfungsinya undang-undang Free Trade Zone (FTZ) menjadi salah satu alasan tidak adanya pertumbuhan investasi di Kepri. Dikatakan oleh Jhon Kennedy Ketua Kadin Kepri, undang-undang FTZ sebagai pemanis dan penarik perhatian bagi investor belum memberikan dampak besar. Bahkan beberapa perusahaan memilih melakukan ekspansi ke tempat lain karena tidak adanya kejelasan aturan PP nomor 02.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Belum berfungsinya undang-undang Free Trade Zone (FTZ) menjadi salah satu alasan tidak adanya pertumbuhan investasi di Kepri. Dikatakan oleh Jhon Kennedy Ketua Kadin Kepri, undang-undang FTZ sebagai pemanis dan penarik perhatian bagi investor belum memberikan dampak besar. Bahkan beberapa perusahaan memilih melakukan ekspansi ke tempat lain karena tidak adanya kejelasan aturan PP nomor 02.
Batam Butuh 30 Ribu Tenaga Kerja Siap Pakai
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Ketua Dewan Pembina Apindo Kepri, Abidin Hasibuan mengatakan ada tiga hal yang jika tersedia di Batam maka tidak perlu lagi promosi ke luar negeri, tapi secara otomatis investor akan banyak yang masuk. Ketiga hal tersebut yaitu kepastian hukum, harga yang kompetitif, serta ketersediaan tenaga kerja.
Apindo Perjuangkan Penolakan Ranperda Naker Hingga Pusat
Tribun Batam - Rabu, 28 September 2011
Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Ketua Apindo Kepri, Cahya menegaskan kembali bahwa pada intinya Apindo telah sepakat tidak setuju atas rencana pembentukan Ranperda Ketenagakerjaan. Masih dengan alasan yang sama, isi ranperda 80 persennya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.
Terlalu Banyak Raja-Raja Kecil
(sumber Batam Pos ) 29 september 2011
Hampir tiga tahun berjalan, implementasi Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun belum juga efektif. Para pengusaha mengaku dibuat bingung dengan aturan yang dinilai tidak jelas.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi penerapan FTZ BBK antara pengusaha dengan Dewan Kawasan dan Pemerintah Provinsi Kepri di Hotel Novotel Jodoh, Selasa (27/9). Dalam kesempatan tersebut para pengusaha mengeluhkan sejumlah hambatan yang ditemui di lapangan.
Ketua Tim Ekonomi Kepri yang juga Presiden Direktur PT Citra Tubindo Tbk, Kris T Wiluan, menyoroti banyaknya aturan di Kepri yang belum memiliki kepastian hukum bagi para pengusaha. Sehingga hal ini membuat pengusaha bingung.
DIRJEN IKP: KETERBUKAAN INFORMASI CIPTAKAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN
Batam, 28/9 (ANTARA) - Dengan keterbukaan informasi publik, dapat diwujudkan demokratisasi dan penyelenggaraan negara yang baik, kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian komunikasi dan informasi, Freddy H Tulung.
PEMERINTAH KEMBALI DIDESAK TINJAU KEMBALI FTZ
Tanjungpinang, 28/9 (ANTARA) - Pemerintah kembali didesak meninjau kembali kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun.
"FTZ (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) merugikan Kepulauan Riau," kata Pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, Rabu.
"FTZ (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) merugikan Kepulauan Riau," kata Pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, Rabu.
MCDERMOTT PERTAHANKAN PABRIK BATAM
Batam, 27/9 (ANTARA) - Perusahaan galangan kapal dunia McDermott dipastikan akan mempertahankan pabriknya yang berada di Batam, dan tidak akan relokasi ke negara tetangga.
KADIN: RAZIA ELEKTRONIK MATIKAN FTZ BATAM
Batam, 27/9 (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Provinsi Kepulauan Riau Johanes Kennedy mengatakan razia barang-barang elektronik di Batam mematikan penetapan Kawasan Perdagangan Bebas.
PENURUNAN SINERGI BP-PEMKOT LEMAHKAN EKONOMI BATAM
Batam, 27/9 (ANTARA) - Penurunan sinergi antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Pemerintah Kota Batam membuat perekonomian di kota industri itu melemah.
KERICUHAN PEKERJA GANGGU IKLIM INVESTASI BATAM
Batam, 27/9 (ANTARA) - Kericuhan pekerja yang sempat terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mengganggu iklim investasi Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Pemko dan BP Tak Akur
BATAM - Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, tidak akur dan kurang sinergy dalam mengelola pembangunan Batam.
Akibatnya, perekonomian dan pembangunan Batam, mengalami penurunan. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, di mana DPRD Batam yang menjadi fasilitator, mampu menjebatani Pemko dan BP agar bergerak sinergis.
Akibatnya, perekonomian dan pembangunan Batam, mengalami penurunan. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, di mana DPRD Batam yang menjadi fasilitator, mampu menjebatani Pemko dan BP agar bergerak sinergis.
Pengusaha Minta Ranperda Naker Dibatalkan
BATAM - Permintaan pengusaha agar Ranperda Ketenagakerjaan (Naker) yang sedang dibahas DPRD Batam, dibatalkan, ditolak dewan.
Dewan, dalam hal ini Komisi IV sebagai pengusul menegaskan, pembahasan Ranperda tetap berlanjut. Dia menegaskan, keberadaan Ranperda dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pengusaha dan pekerja.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari, kepada wartawan, Rabu (28/9). Dia juga mempertanyakan penolakan pengusaha, karena Ranperda masih dalam proses awal. “Sekarang aja, belum sampai ke pembentukan pansus,” katanya.
Dewan, dalam hal ini Komisi IV sebagai pengusul menegaskan, pembahasan Ranperda tetap berlanjut. Dia menegaskan, keberadaan Ranperda dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pengusaha dan pekerja.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari, kepada wartawan, Rabu (28/9). Dia juga mempertanyakan penolakan pengusaha, karena Ranperda masih dalam proses awal. “Sekarang aja, belum sampai ke pembentukan pansus,” katanya.
Dirjen Infokom Minta Humas Transparan
RSOB Masih Tolak Layani Pasien Miskin
Sinergi Pemko dan BP Batam Turun
Daya Tarik FTZ Lemah Gubernur Kepri Kumpulkan Pengusaha Batam
Berebut Duit, Lempar Tanggung Jawab
( sumber Batam Pos) 29 September 2011)
Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo, menilai hubungan kerja antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam makin buruk. Kondisi inilah, kata dia, yang menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi di Batam.
Senin, 26 September 2011
DWI DJOKO JADI DIREKTUR HUMAS BP BATAM
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 23
Batam, 23/9 (ANTARA) - Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja, melantik dan mengambil sumpah 11 pejabat baru, antara lain Dwi Djoko Wiwoho yang kini menjadi Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat BP Batam.
* Date:Sep 23
Batam, 23/9 (ANTARA) - Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja, melantik dan mengambil sumpah 11 pejabat baru, antara lain Dwi Djoko Wiwoho yang kini menjadi Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat BP Batam.
11 Pejabat BP Batam Dimutasi
(sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 26 September, 2011
BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan mutasi promosi jabatan. Sedikitnya ada 11 orang yang menduduki posisi baru, masing-masing 6 orang setingkat Eselon II, 3 orang setingkat Eselon III, 2 orang sebagai pelaksana tugas setingkat Eselon II. Pelantikan ini berlangsung Kamis (22/9) lalu di Balairung Sari Lantai 3 gedung Bida Utama, Batam Centre dan dilantik oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja.
Diposting oleh admin pada 26 September, 2011
BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan mutasi promosi jabatan. Sedikitnya ada 11 orang yang menduduki posisi baru, masing-masing 6 orang setingkat Eselon II, 3 orang setingkat Eselon III, 2 orang sebagai pelaksana tugas setingkat Eselon II. Pelantikan ini berlangsung Kamis (22/9) lalu di Balairung Sari Lantai 3 gedung Bida Utama, Batam Centre dan dilantik oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja.
Batam Perlu Pengadilan Industrial
(sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 24 September, 2011 t
BATAM - Wakil rakyat di Batam, meminta agar pengadilan industrial dibentuk di Batam. Keberadaan pengadilan ini dinilai penting karena keberadaan Batam sebagai kota industri dan sebagian besar penduduknya adalah buruh. Dengan demikian, persoalan perburuhan yang masuk pengadilan, dapat diselesaikan di Batam.
Diposting oleh admin pada 24 September, 2011 t
BATAM - Wakil rakyat di Batam, meminta agar pengadilan industrial dibentuk di Batam. Keberadaan pengadilan ini dinilai penting karena keberadaan Batam sebagai kota industri dan sebagian besar penduduknya adalah buruh. Dengan demikian, persoalan perburuhan yang masuk pengadilan, dapat diselesaikan di Batam.
Investasi Lahan di Batam Terganggu Ruli
Tribun Batam - Minggu, 25 September 2011
BATAM, TRIBUN- Pergantian struktur baru pada Badan Pengusahaan Batam diharapkan dapat meningkatkan peran BP Kawasan Batam dalam pembangunan dan investasi di Kota Batam. Namun, melihat peran BP Batam dengan jumlah karyawan yang begitu banyak terkesan pemborosan dan tidak produktif
BATAM, TRIBUN- Pergantian struktur baru pada Badan Pengusahaan Batam diharapkan dapat meningkatkan peran BP Kawasan Batam dalam pembangunan dan investasi di Kota Batam. Namun, melihat peran BP Batam dengan jumlah karyawan yang begitu banyak terkesan pemborosan dan tidak produktif
Budiman Maskan Direktur Baru Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam
Tribun Batam - Jumat, 23 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Posisi Freddy Tanoto sebagai Direktur Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam kini digantikan Budiman Maskan yang sebelumnya menjabat Direktur Pembangunan. Hal ini sesuai Surat Keputusan Kepala BP Batam nomor 181 tahun 2011.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Posisi Freddy Tanoto sebagai Direktur Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam kini digantikan Budiman Maskan yang sebelumnya menjabat Direktur Pembangunan. Hal ini sesuai Surat Keputusan Kepala BP Batam nomor 181 tahun 2011.
BP Mutasi Direktur
(sumber Batam Po) 24 September 2011
BP Batam memiliki pejabat baru. Ada sebelas pejabat baru yang dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 181 tahun 2011.
BP Batam memiliki pejabat baru. Ada sebelas pejabat baru yang dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 181 tahun 2011.
Jangan Bikin Resah Dunia Usaha
(sumber Batam Pos) 26 September 2011
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meminta kalangan pengusaha di Batam tidak melontarkan isu dan informasi yang justru membuat resah dunia usaha. Dahlan menegaskan, isu atau informasi yang menyebutkan PT McDermott bakal hengkang dari Batam, seperti yang dilontarkan Ketua Dewan Pembina Apindo Kepri Abidin, tidak benar.
“Kemarin saya sudah bertemu langsung dengan GM McDermott. Mereka ngaku jangankan hengkang, rencana untuk pindah saja tidak ada,” ujar Dahlan kepada wartawan, Jumat (23/9).
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meminta kalangan pengusaha di Batam tidak melontarkan isu dan informasi yang justru membuat resah dunia usaha. Dahlan menegaskan, isu atau informasi yang menyebutkan PT McDermott bakal hengkang dari Batam, seperti yang dilontarkan Ketua Dewan Pembina Apindo Kepri Abidin, tidak benar.
“Kemarin saya sudah bertemu langsung dengan GM McDermott. Mereka ngaku jangankan hengkang, rencana untuk pindah saja tidak ada,” ujar Dahlan kepada wartawan, Jumat (23/9).
Kamis, 22 September 2011
"BP KPBPB" BATAM BANTAH BANYAK PMA HENGKANG
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 21
Batam, 21/9 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam membantah ada beberapa perusahaan modal asing yang hendak hengkang dari Batam.
* Date:Sep 21
Batam, 21/9 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam membantah ada beberapa perusahaan modal asing yang hendak hengkang dari Batam.
PT McDermott Batam akan Hengkang ke Malaysia
Tribun Batam - Rabu, 21 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Rumor hengkangnya Offshore Construction Company, PT McDermott Indonesia dari Batam tidak bisa dielak lagi. Terlebih rumor ini sudah beredar disejumlah kalangan subkontraktor yang bermitra dengan PT McDermott.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Rumor hengkangnya Offshore Construction Company, PT McDermott Indonesia dari Batam tidak bisa dielak lagi. Terlebih rumor ini sudah beredar disejumlah kalangan subkontraktor yang bermitra dengan PT McDermott.
Aktifitas Kerja di PT Nexus Kabil Kembali Normal
Tribun Batam - Rabu, 21 September 2011
Laporan Afrizal Wartawan Tribunnewsbatam
TRIBUNNEWSBATAM,COM. BATAM - Pasca kerusuhan antara karyawan sub kontraktor PT Nexus Engineering Indonesia dengan sekuriti, Selasa, (21/9) kemaren. Operasional ribuan karyawan yang dipekerjakan dibeberapa bagian kembali normal. Namun puluhan polisi berseragam lengkap dari jajaran Polsek Nongsa dan Shabara Polresta Barelang tetap berjaga-jaga.
Laporan Afrizal Wartawan Tribunnewsbatam
TRIBUNNEWSBATAM,COM. BATAM - Pasca kerusuhan antara karyawan sub kontraktor PT Nexus Engineering Indonesia dengan sekuriti, Selasa, (21/9) kemaren. Operasional ribuan karyawan yang dipekerjakan dibeberapa bagian kembali normal. Namun puluhan polisi berseragam lengkap dari jajaran Polsek Nongsa dan Shabara Polresta Barelang tetap berjaga-jaga.
Dua Bulan Gaji Tak Dibayar Ratusan Pekerja Demo Drydrock
Tribun Batam - Rabu, 21 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Ratusan pekerja PT Prima Tech Internasional Batam menggelar aksi demo di PT Drydocks World Graha Tanjunguncang. Rabu (21/9) sekitar pukul 15.00wib.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Ratusan pekerja PT Prima Tech Internasional Batam menggelar aksi demo di PT Drydocks World Graha Tanjunguncang. Rabu (21/9) sekitar pukul 15.00wib.
Ratusan Pekerja PT Drydocks Demo
(sumber Haluan Kepri)
Kamis, 22 September 2011
PT Nexus Berangsur Pulih
BATAM-Belum pulih total operasional PT Nexus Engineering Indonesia, Kabil, pasca kerusuhan yang terjadi Selasa (20/9), berikutnya giliran PT Drydocks World Graha Pratama, Batam yang didemo sekitar 350 pekerjanya, Rabu (21/9). Pekerja sub kontraktor itu menuntut agar gaji dan tunjangan hari raya (THR) mereka dibayarkan.
Kamis, 22 September 2011
PT Nexus Berangsur Pulih
BATAM-Belum pulih total operasional PT Nexus Engineering Indonesia, Kabil, pasca kerusuhan yang terjadi Selasa (20/9), berikutnya giliran PT Drydocks World Graha Pratama, Batam yang didemo sekitar 350 pekerjanya, Rabu (21/9). Pekerja sub kontraktor itu menuntut agar gaji dan tunjangan hari raya (THR) mereka dibayarkan.
BP Batam Pastikan Tak Ada PMA Tutup
(sumber Batam Pos) 22 September 2011
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menepis rumor adanya perusahaan asing (PMA) yang akan hengkang. BP Bahkan mengklaim pertumbuhan investasi asing di Batam terus meningkat.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menepis rumor adanya perusahaan asing (PMA) yang akan hengkang. BP Bahkan mengklaim pertumbuhan investasi asing di Batam terus meningkat.
Drydocks Bergejolak Lagi
(sumber BatamPos) 22 September 2011
Ratusan buruh perusahaan galangan kapal PT Drydocks World Graha, Tanjunguncang, berunjuk rasa, Rabu (21/9) siang. Buruh yang direkrut perusahaan subkontraktor PT Prima Tech International Batam ini menuntut gaji bulan Juli dan Agustus serta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri yang belum dibayar.
Ratusan buruh perusahaan galangan kapal PT Drydocks World Graha, Tanjunguncang, berunjuk rasa, Rabu (21/9) siang. Buruh yang direkrut perusahaan subkontraktor PT Prima Tech International Batam ini menuntut gaji bulan Juli dan Agustus serta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri yang belum dibayar.
Buruh Nexus Kembali Bekerja
(sumber Batam Pos) 22 September 2011
Suasana PT Nexus Engineering Indonesia, Kabil, sudah mulai normal usai kerusuhan, Selasa (20/9) lalu. Ribuan buruh sudah masuk kerja seperti biasanya, tapi puluhan anggota kepolisian dari Polresta Barelang masih tetap siaga berjaga di sana.
Suasana PT Nexus Engineering Indonesia, Kabil, sudah mulai normal usai kerusuhan, Selasa (20/9) lalu. Ribuan buruh sudah masuk kerja seperti biasanya, tapi puluhan anggota kepolisian dari Polresta Barelang masih tetap siaga berjaga di sana.
Rabu, 21 September 2011
Ribuan Karyawan PT Nexus Kabil Mengamuk
Tribun Batam - Selasa, 20 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - PT Nexus Engineering Indonesia di Kawasan Kabil, Batam Kepulauan Riau rusuh, Selasa (20/09) pagi. Ribuan karyawan mengamuk menyusul pemukulan yang dilakukan seorang aparat keamanan di perusahaan tersebut terhadap seorang karyawan.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - PT Nexus Engineering Indonesia di Kawasan Kabil, Batam Kepulauan Riau rusuh, Selasa (20/09) pagi. Ribuan karyawan mengamuk menyusul pemukulan yang dilakukan seorang aparat keamanan di perusahaan tersebut terhadap seorang karyawan.
Dipicu Sikap Arogan Aparat
Tribun Batam - Selasa, 20 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Menurut sejumlah karyawan kerusuhan di PT Nexus Engineering Indonesia di Kabil Batam Kepulauan Riau, Selasa (20/09) pagi dipicu oleh sikap arogan yang ditunjukkan oleh aparat keamanan (TNI).
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Menurut sejumlah karyawan kerusuhan di PT Nexus Engineering Indonesia di Kabil Batam Kepulauan Riau, Selasa (20/09) pagi dipicu oleh sikap arogan yang ditunjukkan oleh aparat keamanan (TNI).
Karyawan Tuntut Sekuriti Arogan Diganti
Tribun Batam - Selasa, 20 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Di hadapan karyawan, staf HRD PT Nexus Engineering Indonesia, Suri, menyatakan menerima aspirasi para karyawan. Namun mereka masih akan menyampaikan kepada pimpinan perusahaan.
Hal itu dikatakan Suri saat mediasi bersama karyawan pasca rusuh yang terjadi Selasa (20/09) pagi.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Di hadapan karyawan, staf HRD PT Nexus Engineering Indonesia, Suri, menyatakan menerima aspirasi para karyawan. Namun mereka masih akan menyampaikan kepada pimpinan perusahaan.
Hal itu dikatakan Suri saat mediasi bersama karyawan pasca rusuh yang terjadi Selasa (20/09) pagi.
PT Nexus Kabil Rusuh
(sumber Haluan Kepri)
Rabu, 21 September 2011
BATAM-Perusahaan galangan kapal (shipyard) di Kota Batam kembali dilanda kerusuhan. Selasa (20/9) sekitar pukul 07.00 WIB, ratusan pekerja PT Nexus Enginering Indonesia mengamuk dan membakar sejumlah fasilitas perusahaan shipyard yang terletak di kawasan Kabil itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tetapi kerusuhan tersebut mengakibatkan aktivitas PT Nexus lumpuh. Dalam peristiwa itu, seorang oknum anggota TNI dan satu orang sekuriti yang bertugas di pintu masuk perusahaan babak belur dihajar para karyawan. Satu unit sepeda motor Mega Pro yang diketahui milik anggota TNI tersebut dibakar. Tiga pos satpam yang ada di perusahaan itu dan ruangan tempat karyawan berganti pakaian ikut dibakar. Klinik perusahaan pun dirusak hingga kaca-kacanya hancur berantakan.
Rabu, 21 September 2011
BATAM-Perusahaan galangan kapal (shipyard) di Kota Batam kembali dilanda kerusuhan. Selasa (20/9) sekitar pukul 07.00 WIB, ratusan pekerja PT Nexus Enginering Indonesia mengamuk dan membakar sejumlah fasilitas perusahaan shipyard yang terletak di kawasan Kabil itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tetapi kerusuhan tersebut mengakibatkan aktivitas PT Nexus lumpuh. Dalam peristiwa itu, seorang oknum anggota TNI dan satu orang sekuriti yang bertugas di pintu masuk perusahaan babak belur dihajar para karyawan. Satu unit sepeda motor Mega Pro yang diketahui milik anggota TNI tersebut dibakar. Tiga pos satpam yang ada di perusahaan itu dan ruangan tempat karyawan berganti pakaian ikut dibakar. Klinik perusahaan pun dirusak hingga kaca-kacanya hancur berantakan.
Selasa, 20 September 2011
Kerusakan Jalan Duyung Tak Kunjung Diperbaiki
(sumber Haluan kepri)
Selasa, 20 September 2011
Luput dari Pembahasan Pemko-BP Batam
BATAMCENTRE- Kondisi Jalan Duyung yang berada di kawasan Batuampar yang rusak cukup parah tak kunjung diperbaiki pemerintah meski sudah sering mendapat sorotan masyarakat. Ternyata, kawasan tersebut memang tidak masuk dalam rencana pengelolaan jalan di Batam yang dibahas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.
Selasa, 20 September 2011
Luput dari Pembahasan Pemko-BP Batam
BATAMCENTRE- Kondisi Jalan Duyung yang berada di kawasan Batuampar yang rusak cukup parah tak kunjung diperbaiki pemerintah meski sudah sering mendapat sorotan masyarakat. Ternyata, kawasan tersebut memang tidak masuk dalam rencana pengelolaan jalan di Batam yang dibahas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.
Clearing Baloi Kebun Dinilai Sarat Unsur Pemaksaan
(sumber Haluan Kepri)
Selasa, 20 September 2011
BALOI- Pengerjaan lahan (clearing) yang dilakukan PT Golden Gate Nusa Persada di kawasan Baloi Kebun, dinilai tidak berdasarkan ketentuan dan sarat dengan unsur premanisme. Padahal lahan di daerah tersebut ada pemiliknya yang notabene sudah puluhan tahun ditempati warga setempat.
Selasa, 20 September 2011
BALOI- Pengerjaan lahan (clearing) yang dilakukan PT Golden Gate Nusa Persada di kawasan Baloi Kebun, dinilai tidak berdasarkan ketentuan dan sarat dengan unsur premanisme. Padahal lahan di daerah tersebut ada pemiliknya yang notabene sudah puluhan tahun ditempati warga setempat.
Senin, 19 September 2011
Jalan ke Pelabuhan Kargo Berantakan
(sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 19 September, 2011
BATAM - Banyaknya jalan di Batam yang rusak, menjadi perhatian wakil rakyat Provinsi Kepri dari Dapil Batam. Khusus perbaikan jalan rusak, akan diperjuangkan masuk APBD Perubahan tahun ini, khususnya jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kepri. Termasuk jalan di Batuampar, yang kondisinya memprihatinkan. Meski menyumbang PAD yang tidak sedikit, kondisi jalannya berantakan.
Diposting oleh admin pada 19 September, 2011
BATAM - Banyaknya jalan di Batam yang rusak, menjadi perhatian wakil rakyat Provinsi Kepri dari Dapil Batam. Khusus perbaikan jalan rusak, akan diperjuangkan masuk APBD Perubahan tahun ini, khususnya jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kepri. Termasuk jalan di Batuampar, yang kondisinya memprihatinkan. Meski menyumbang PAD yang tidak sedikit, kondisi jalannya berantakan.
Isu McDermott Relokasi ke Malaysia
(sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 17 September, 2011
Perusahaan besar di Batam, PT McDermott dengan ribuan karyawan diisukan akan hengkang ke Malaysia. Karyawan McDermott yang dikonfirmasi, mengaku mendengar informasi itu.
Bahkan, isu itu menghangat, sebelum ditampik pihak manajemen perusahaan itu. Sementara, di kalangan pengusaha dan perusahaan subcon di Batam, diakui informasi itu sudah berkembang beberapa hari belakangan ini.
Diposting oleh admin pada 17 September, 2011
Perusahaan besar di Batam, PT McDermott dengan ribuan karyawan diisukan akan hengkang ke Malaysia. Karyawan McDermott yang dikonfirmasi, mengaku mendengar informasi itu.
Bahkan, isu itu menghangat, sebelum ditampik pihak manajemen perusahaan itu. Sementara, di kalangan pengusaha dan perusahaan subcon di Batam, diakui informasi itu sudah berkembang beberapa hari belakangan ini.
DPRD Berhak Tahu Penggunaan Anggaran BP
(Sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 17 September, 2011
BATAM - Penggunaan dana yang diperoleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, harusnya lebih akuntabel. Legislatif berhak untuk tahu penggunaan dana yang diperoleh BP dari daerah, karena wilayah kerja lembaga ini di daerah. Legislatif yang menjadi kontrol didaerah, dan Dewan Kawasan Kepri serta Menteri Keuangan juga bukan badan pengawas.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI, DPR RI, Harry Azhar Azis, Jumat (16/9), terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana UWTO, oleh BP Batam. “DPRD bisa meminta keterangan atau rapat konsultasi antara DPRD dan BP soal UWTO,” kata Harry.
Diposting oleh admin pada 17 September, 2011
BATAM - Penggunaan dana yang diperoleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, harusnya lebih akuntabel. Legislatif berhak untuk tahu penggunaan dana yang diperoleh BP dari daerah, karena wilayah kerja lembaga ini di daerah. Legislatif yang menjadi kontrol didaerah, dan Dewan Kawasan Kepri serta Menteri Keuangan juga bukan badan pengawas.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI, DPR RI, Harry Azhar Azis, Jumat (16/9), terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana UWTO, oleh BP Batam. “DPRD bisa meminta keterangan atau rapat konsultasi antara DPRD dan BP soal UWTO,” kata Harry.
Dana UWTO Rawan Diselewengkan
(sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 15 September, 2011
Pengawasan terhadap penggunaan dana UWTO yang diterima Badan Pengusahaan (BP) Batam dari masyarakat dinilai perlu dilakukan.
Terlebih dalam beberapa tahun kedepan, perumahan yang ada di Batam, akan membayar kembali UWTO ke BP, dengan jumlah yang besar. Sementara di sisi lain, pertanggungjawaban keuangan BP Batam, selama ini tidak disampaikan kepada masyarakat.
Diposting oleh admin pada 15 September, 2011
Pengawasan terhadap penggunaan dana UWTO yang diterima Badan Pengusahaan (BP) Batam dari masyarakat dinilai perlu dilakukan.
Terlebih dalam beberapa tahun kedepan, perumahan yang ada di Batam, akan membayar kembali UWTO ke BP, dengan jumlah yang besar. Sementara di sisi lain, pertanggungjawaban keuangan BP Batam, selama ini tidak disampaikan kepada masyarakat.
Status Jalan Duyung Batuampar Kini Dipertanyakan OB
Tribun Batam - Jumat, 16 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Jalan Duyung Batuampar yang kondisinya rusak bergelombang, sampai saat ini belum diperbaiki. Hal ini terjadi karena jalan tersebut lepas dari pembahasan pembagian jalan, apakah masuk jalan arteri, kolektor, atau lingkungan.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Jalan Duyung Batuampar yang kondisinya rusak bergelombang, sampai saat ini belum diperbaiki. Hal ini terjadi karena jalan tersebut lepas dari pembahasan pembagian jalan, apakah masuk jalan arteri, kolektor, atau lingkungan.
Dian: Apindo Kepri Ngawur Soal FTZ di Kepri
Tribun Batam - Jumat, 16 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BINTAN - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bintan, Dian Nusa menilai Apindo Kepri keliru menanggapi soal Free Trade Zone.
Hal ini terkait tindak lanjut penyegalan 900 lebih produk elektronik printer yang tidak memiliki manual bahasa Indonesia dan logo dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal). Printer-printer tersebut di cut peredarannya oleh penyidik perdagangan dari Kemendag beberapa waktu lalu. Kasus ini merupakan pengembangan temuan peredaran di Bintan sebelumnya
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BINTAN - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bintan, Dian Nusa menilai Apindo Kepri keliru menanggapi soal Free Trade Zone.
Hal ini terkait tindak lanjut penyegalan 900 lebih produk elektronik printer yang tidak memiliki manual bahasa Indonesia dan logo dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal). Printer-printer tersebut di cut peredarannya oleh penyidik perdagangan dari Kemendag beberapa waktu lalu. Kasus ini merupakan pengembangan temuan peredaran di Bintan sebelumnya
Kadin Kepri Kecewa Razia Elektronik oleh Kemendag
Tribun Batam - Jumat, 16 September 2011
BATAM, TRIBUN - Razia terhadap importir printer beberapa waktu lalu memantik kekecewaan di tubuh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Ketua Apindo Kepri Ir Cahya orang yang paling menyayangkan razia tersebut.
BATAM, TRIBUN - Razia terhadap importir printer beberapa waktu lalu memantik kekecewaan di tubuh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Ketua Apindo Kepri Ir Cahya orang yang paling menyayangkan razia tersebut.
JALAN RUSAK GANGGU EKSPOR-IMPOR BATAM
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 18
Batam, 18/9 (ANTARA) - Jalan rusak menuju Pelabuhan Bebas Batu Ampar dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran ekspor-impor dari dan ke kota industri.
"Setiap lewat kami harus ekstra hati-hati, kalau begini terus bisa ganggu kelancaran arus," kata supir pengangkut barang besar Hardian, di Batam, Minggu.
* Date:Sep 18
Batam, 18/9 (ANTARA) - Jalan rusak menuju Pelabuhan Bebas Batu Ampar dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran ekspor-impor dari dan ke kota industri.
"Setiap lewat kami harus ekstra hati-hati, kalau begini terus bisa ganggu kelancaran arus," kata supir pengangkut barang besar Hardian, di Batam, Minggu.
MCDERMOTT DIISUKAN HENGKANG DARI BATAM
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 16
Batam, 16/9 (ANTARA) - Perusahaan galangan kapal internasional, PT McDermott Indonesia, diisukan hengkang dari Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
"Rumor ini sudah beredar di kalangan subkontraktor," kata anggota Komisi III DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat.
* Date:Sep 16
Batam, 16/9 (ANTARA) - Perusahaan galangan kapal internasional, PT McDermott Indonesia, diisukan hengkang dari Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
"Rumor ini sudah beredar di kalangan subkontraktor," kata anggota Komisi III DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat.
DPR: PENGGUNAAN UWTO LAHAN BATAM PERLU DIAWASI
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 16
Batam, 16/9 (ANTARA) - Anggota DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan penggunaan dana Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk lahan di Batam perlu diawasi agar tidak disalahgunakan.
* Date:Sep 16
Batam, 16/9 (ANTARA) - Anggota DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan penggunaan dana Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk lahan di Batam perlu diawasi agar tidak disalahgunakan.
216 KM Jalan Batam Rusak Parah, Perlu Anggaran Rp300 Miliar
(sumber Batam Pos) 19 September 2011
Dari total 1.080 kilometer panjang jalan di Batam, hampir 216 kilometer atau sekitar 20 persennya rusak parah. Di antaranya, Jalan Duyung Batuampar, Batuaji, Seibeduk, dan di Simpang Jam.
Jalan Duyung di Batuampar rusak parah dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan Batam Istono, ruas jalan Duyung tersebut bak tak bertuan.
Dari total 1.080 kilometer panjang jalan di Batam, hampir 216 kilometer atau sekitar 20 persennya rusak parah. Di antaranya, Jalan Duyung Batuampar, Batuaji, Seibeduk, dan di Simpang Jam.
Jalan Duyung di Batuampar rusak parah dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan Batam Istono, ruas jalan Duyung tersebut bak tak bertuan.
Belum Ada Laporan PMA akan Hengkang
(sumber Batam Pos) 19 September 2011
Setiap perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri yang akan hengkang dari Batam, wajib melapor ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sehingga, jika perusahaan tersebut masih memiliki tanggungan dapat segera diselesaikan. Misalnya terkait pajak-pajak.
Setiap perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri yang akan hengkang dari Batam, wajib melapor ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sehingga, jika perusahaan tersebut masih memiliki tanggungan dapat segera diselesaikan. Misalnya terkait pajak-pajak.
Ketua REI dan Direktur BP Duet
(sumber Batam Pos) 17 September 2011
DPD Realestat Indonesia (REI) Batam menggelar halal bihalal di Sekretariat DPD REI di Batam Centre, Rabu (14/9) malam. Selain dihadiri para pengusaha properti dan staf, acara yang dihibur Cleo Band ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting yang biasa berkaitan dengan dunia properti di Batam.
DPD Realestat Indonesia (REI) Batam menggelar halal bihalal di Sekretariat DPD REI di Batam Centre, Rabu (14/9) malam. Selain dihadiri para pengusaha properti dan staf, acara yang dihibur Cleo Band ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting yang biasa berkaitan dengan dunia properti di Batam.
Donasi Pelabuhan dan Bandara Segera Diberlakukan
(sumber Haluan Kepri)
Senin, 19 September 2011
Bandara Rp10 Ribu, Pelabuhan Internasional Rp15 Ribu
NONGSA- Pemko Batam segera memberlakukan penarikan uang donasi dari masyarakat pengguna jasa bandara, pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik, paling lambat awal Oktober 2011. Besaran donasi yang dipungut yakni, Rp10 ribu untuk penumpang di bandara, Rp15 ribu untuk pelabuhann internasional dan Rp3.000 untuk penumpang di pelabuhan domestik. Sedangkan yang diberlakukan saat ini, passenger fee di pelabuhan internasional sebesar 7 dolar Singapura dan Rp30.000 di bandara. Dengan diberlakukannya donasi kepelabuhan dan bandara tersebut, maka setiap pengguna jasa pelabuhan internasional akan dikenai 9 dolar Singapura, Rp40.000 di bandara, dan Rp3.000 di seluruh pelabuhan domestik yang ada di Batam.
Senin, 19 September 2011
Bandara Rp10 Ribu, Pelabuhan Internasional Rp15 Ribu
NONGSA- Pemko Batam segera memberlakukan penarikan uang donasi dari masyarakat pengguna jasa bandara, pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik, paling lambat awal Oktober 2011. Besaran donasi yang dipungut yakni, Rp10 ribu untuk penumpang di bandara, Rp15 ribu untuk pelabuhann internasional dan Rp3.000 untuk penumpang di pelabuhan domestik. Sedangkan yang diberlakukan saat ini, passenger fee di pelabuhan internasional sebesar 7 dolar Singapura dan Rp30.000 di bandara. Dengan diberlakukannya donasi kepelabuhan dan bandara tersebut, maka setiap pengguna jasa pelabuhan internasional akan dikenai 9 dolar Singapura, Rp40.000 di bandara, dan Rp3.000 di seluruh pelabuhan domestik yang ada di Batam.
Pemko Batam Tak Yakin McDermott Hengkang
(sumber Haluan Kepri)
Senin, 19 September 2011
BATAM-Informasi tentang rencana relokasi perusahaan shipyard terbesar di Batam, PT McDermott Indonesia ke Malaysia ditepis Pemko Batam. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Rudi Sakyakirti tak yakin dengan rencana relokasi tersebut. Namun, di kalangan pekerja McDermott informasi itu memang beredar. Salah seorang karyawan McDermott mengatakan informasi rencana relokasi McDermott ke kawasan industri Iskandarsyah, Johor Bahru Malaysia memang berhembus di kalangan karyawan. Salah satu penyebab utama rencana relokasi tersebut, karena pihak manajemen McDermott kewalahan dengan urusan di bawah meja yang terjadi Batam.
Senin, 19 September 2011
BATAM-Informasi tentang rencana relokasi perusahaan shipyard terbesar di Batam, PT McDermott Indonesia ke Malaysia ditepis Pemko Batam. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Rudi Sakyakirti tak yakin dengan rencana relokasi tersebut. Namun, di kalangan pekerja McDermott informasi itu memang beredar. Salah seorang karyawan McDermott mengatakan informasi rencana relokasi McDermott ke kawasan industri Iskandarsyah, Johor Bahru Malaysia memang berhembus di kalangan karyawan. Salah satu penyebab utama rencana relokasi tersebut, karena pihak manajemen McDermott kewalahan dengan urusan di bawah meja yang terjadi Batam.
Luput dari Pembahasan Pemko-BP Batam
(sumber Haluan Kepri)
Sabtu, 17 September 2011
Kerusakan Jalan Duyung Tak Kunjung Diperbaiki
BATAMCENTRE- Kondisi Jalan Duyung yang berada di kawasan Batuampar yang rusak cukup parah tak kunjung diperbaiki pemerintah meski sudah sering mendapat sorotan masyarakat. Ternyata, kawasan tersebut memang tidak masuk dalam rencana pengelolaan jalan di Batam yang dibahas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam. "Jalan Duyung luput dari perhatian kita saat membahas pembagian jalan beberapa waktu lalu. Apakah jalan itu masuk jalan arteri atau jalan kolektor," ujar Direktur Perencanaan Teknik BP Batam, Istono ditemui di Pemko Batam, Jumat (16/9).
Sabtu, 17 September 2011
Kerusakan Jalan Duyung Tak Kunjung Diperbaiki
BATAMCENTRE- Kondisi Jalan Duyung yang berada di kawasan Batuampar yang rusak cukup parah tak kunjung diperbaiki pemerintah meski sudah sering mendapat sorotan masyarakat. Ternyata, kawasan tersebut memang tidak masuk dalam rencana pengelolaan jalan di Batam yang dibahas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam. "Jalan Duyung luput dari perhatian kita saat membahas pembagian jalan beberapa waktu lalu. Apakah jalan itu masuk jalan arteri atau jalan kolektor," ujar Direktur Perencanaan Teknik BP Batam, Istono ditemui di Pemko Batam, Jumat (16/9).
McDermott Diisukan Hengkang
(sumber Haluan Kepri)
Sabtu, 17 September 2011
BATAM-PT McDermott Indonesia diisukan hengkang dari Kota Batam. Kabarnya, perusahaan asal Amerika Serikat itu akan merelokasi usahanya ke kawasan industri Iskandarsyah, Johor Bahru, Malaysia.
Sabtu, 17 September 2011
BATAM-PT McDermott Indonesia diisukan hengkang dari Kota Batam. Kabarnya, perusahaan asal Amerika Serikat itu akan merelokasi usahanya ke kawasan industri Iskandarsyah, Johor Bahru, Malaysia.
Kasus Limbah B3 di Dam Tembesi
Jumat, 16 September 2011
Dendi Enggan Buka Hasil Pemeriksaan
BATAMCENTRE- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Dendi N Purnomo masih enggan membeberkan hasil pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Batam Mhd Jefry Simanjuntak kepada publik. Dendi juga terkesan tertutup soal hasil-hasil pemeriksaan kasus-kasus lingkungan lain yang terjadi di daerah ini.
Dendi Enggan Buka Hasil Pemeriksaan
BATAMCENTRE- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Dendi N Purnomo masih enggan membeberkan hasil pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Batam Mhd Jefry Simanjuntak kepada publik. Dendi juga terkesan tertutup soal hasil-hasil pemeriksaan kasus-kasus lingkungan lain yang terjadi di daerah ini.
Kamis, 15 September 2011
Antre Dulu Jika Kencing di Hang Nadim
Tribun Batam - Rabu, 14 September 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, HANG NADIM - Dua tempat urinor (kencing) di toilet bandara Hang Nadim Batam tidak bisa difungsikan. Terlihat
plastik hitam diplasterkan menutup rapat tempat urinor tersebut. Hal ini mengakibatkan sejumlah pengunjung mengeluh.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, HANG NADIM - Dua tempat urinor (kencing) di toilet bandara Hang Nadim Batam tidak bisa difungsikan. Terlihat
plastik hitam diplasterkan menutup rapat tempat urinor tersebut. Hal ini mengakibatkan sejumlah pengunjung mengeluh.
Selasa, 13 September 2011
Ratusan Warga Bukit timur Tanjung Uma Demo BP Kawasan Batam
Tribun Batam - Senin, 12 September 2011
Laporan Eko Setiawan Wartawan Tribunnewsbatam.com
Batam, Tribun- Ratusan Warga Bukit timur Tanjung Uma memenuhi pelataran pintu gerbang gedung Otorita Batam (OB) senin (12/9). Mereka menuntut pemutihan lahan yang gak jelas ujung pangkalnya sejak beberapa tahun yang lalu, Ratusan Warga ini berbondong-bondong sejak mulai pukul 09:00 WIB.
Laporan Eko Setiawan Wartawan Tribunnewsbatam.com
Batam, Tribun- Ratusan Warga Bukit timur Tanjung Uma memenuhi pelataran pintu gerbang gedung Otorita Batam (OB) senin (12/9). Mereka menuntut pemutihan lahan yang gak jelas ujung pangkalnya sejak beberapa tahun yang lalu, Ratusan Warga ini berbondong-bondong sejak mulai pukul 09:00 WIB.
Warga Bukit Timur Tuntut Pemutihan Lahan
Selasa, 13 September 2011
Ratusan warga Bukit Timur, Kelurahan Tanjunguma kembali melakukan demo ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (12/9). Dalam aksinya mereka menuntut agar BP Batam mencabut izin perusahaan yang menguasai lahan Bukit Timur dan memutihkankannya. CECEP/HALUAN KEPRIBATAM CENTRE -- Ratusan warga Bukit Timur Kelurahan Tanjunguma kembali melakukan aksi demo ke Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (12/9). Dalam aksinya mereka menuntut agar BP Batam mencabut izin perusahaan yang menguasai lahan Bukit Timur dan memutihkankannya.
Ratusan warga Bukit Timur, Kelurahan Tanjunguma kembali melakukan demo ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (12/9). Dalam aksinya mereka menuntut agar BP Batam mencabut izin perusahaan yang menguasai lahan Bukit Timur dan memutihkankannya. CECEP/HALUAN KEPRIBATAM CENTRE -- Ratusan warga Bukit Timur Kelurahan Tanjunguma kembali melakukan aksi demo ke Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (12/9). Dalam aksinya mereka menuntut agar BP Batam mencabut izin perusahaan yang menguasai lahan Bukit Timur dan memutihkankannya.
LIRA Berharap Bukit Timur Diputihkan
Senin, 12 September 2011
BATAM - Gubernur Lumbung Informasi Rakyat Indonesia (LIRA) Provinsi Kepri Budi Sudharmawan mengharapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam memutihkan kawasan Bukit Timur Tanjunguma. Soalnya kawasan ini sudah ada sejak tahun 70-an.
BATAM - Gubernur Lumbung Informasi Rakyat Indonesia (LIRA) Provinsi Kepri Budi Sudharmawan mengharapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam memutihkan kawasan Bukit Timur Tanjunguma. Soalnya kawasan ini sudah ada sejak tahun 70-an.
Pemko-BP Batam Rebutan Kelola Pelabuhan
Senin, 12 September 2011
BATAM-Tampaknya rivalitas kekuasaan antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) akan semakin meruncing. Ke depan pengelolaan seluruh pelabuhan barang di Batam akan ditangani langsung oleh BP Batam, termasuk pelabuhan khusus. Selama ini hanya Pelabuhan Batuampar, Kabil dan Sekupang yang ditangani BP Batam.
BATAM-Tampaknya rivalitas kekuasaan antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) akan semakin meruncing. Ke depan pengelolaan seluruh pelabuhan barang di Batam akan ditangani langsung oleh BP Batam, termasuk pelabuhan khusus. Selama ini hanya Pelabuhan Batuampar, Kabil dan Sekupang yang ditangani BP Batam.
Pelabuhan Batuampar Banyak Peminat, tapi Tak Kunjung Dibangun
(sumber Batam Pos) 12 September 2011
Rencana pembangunan Pelabuhan Batuampar memasuki babak baru. Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera menghadirkan sejumlah investor yang berminat terhadap mega proyek tersebut.
“Kita akan presentasikan potensi Pelabuhan Batuampar kepada para investor,” kata Ketua BP Batam, Mustofa Wijaya, usai menghadiri halal bi halal di Asrama Haji Batam Center, Jumat (9/9/2011).
Rencana pembangunan Pelabuhan Batuampar memasuki babak baru. Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera menghadirkan sejumlah investor yang berminat terhadap mega proyek tersebut.
“Kita akan presentasikan potensi Pelabuhan Batuampar kepada para investor,” kata Ketua BP Batam, Mustofa Wijaya, usai menghadiri halal bi halal di Asrama Haji Batam Center, Jumat (9/9/2011).
RSOB Tetap Terima Pasien Miskin
(sumber Batam Pos) 12 September 2011
Rumah Sakit Otorita Batam membantah menolak pasien yang berobat menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pasien dengan SKTM tetap akan dilayani di RSOB asalkan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
Rumah Sakit Otorita Batam membantah menolak pasien yang berobat menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pasien dengan SKTM tetap akan dilayani di RSOB asalkan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
2012, Jalan Bengkong-Batam Center Dibuka
(sumber Batam Pos) 12 September 2011
Pemerintah Kota Batam akan membuka akses jalan langsung Bengkong-Batam Center. Tidak perlu lewat Batuampar atau Seipanas lagi. Pembukaan akses jalan ini akan direalisasikan mulai 2012 mendatang.
Pemerintah Kota Batam akan membuka akses jalan langsung Bengkong-Batam Center. Tidak perlu lewat Batuampar atau Seipanas lagi. Pembukaan akses jalan ini akan direalisasikan mulai 2012 mendatang.
Jumat, 09 September 2011
Pemko Segera Bayar Hutang ke RSOB
(sumber Haluan Kepri)
Jumat, 09 September 2011
BATAM CENTRE- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Chandra Rizal menyatakan, Pemko Batam akan membayar hutang Pemko kepada pihak Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) sebesar Rp1 miliar. Hutang tersebut merupakan pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda).
"Insya Alllah bulan (September) ini kita bayar. Pada prinsipnya tidak ada masalah dalam pembayaran klaim. Ini hanya masalah teknis saja. Yang penting kita mengikuti ketentuan yang ada," ujar Chandra Rizal, Kamis (8/9) di Batam Centre.
Jumat, 09 September 2011
BATAM CENTRE- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Chandra Rizal menyatakan, Pemko Batam akan membayar hutang Pemko kepada pihak Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) sebesar Rp1 miliar. Hutang tersebut merupakan pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda).
"Insya Alllah bulan (September) ini kita bayar. Pada prinsipnya tidak ada masalah dalam pembayaran klaim. Ini hanya masalah teknis saja. Yang penting kita mengikuti ketentuan yang ada," ujar Chandra Rizal, Kamis (8/9) di Batam Centre.
Dam Baloi Akan Jadi Taman Kota
(sumber Batam Pos) 9 September 2011
Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana menambah dam air minum di Galang. Jika rencana tersebut terealisasi, maka dam milik BP Batam akan menjadi 8 bendungan yang tersebar di sejumlah titik.
Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana menambah dam air minum di Galang. Jika rencana tersebut terealisasi, maka dam milik BP Batam akan menjadi 8 bendungan yang tersebar di sejumlah titik.
Kamis, 08 September 2011
Keberadaan BP Batam Perlu Dievaluasi
(sumber Haluan Kepri)
Kamis, 08 September 2011
BATAM CENTRE -- Keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam perlu dievaluasi kembali. Pasalnya, BP Batam lebih sering terkesan lepas tangan atas beberapa kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat Batam, salah satunya terkait pembangunan jalan arteri di daerah industri ini. "BP Batam perlu dievaluasi lagi, kalau hanya menjadi alat untuk mencomot pendapatan tanpa memenuhi kewajiban, buat apa," ujar anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Edward Brando di Batam Centre, Rabu (7/9).
Kamis, 08 September 2011
BATAM CENTRE -- Keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam perlu dievaluasi kembali. Pasalnya, BP Batam lebih sering terkesan lepas tangan atas beberapa kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat Batam, salah satunya terkait pembangunan jalan arteri di daerah industri ini. "BP Batam perlu dievaluasi lagi, kalau hanya menjadi alat untuk mencomot pendapatan tanpa memenuhi kewajiban, buat apa," ujar anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Edward Brando di Batam Centre, Rabu (7/9).
Pasien Miskin Harus Punya Rekomendasi Dinkes
(sumber Haluan Kepri)
Kamis, 08 September 2011
Berobat di RSOB
SEKUPANG- Humas Rumah Sakit Awal Bros (RSOB) Wawan Setiawan menegaskan, RSOB tidak pernah menolak pasien miskin pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kata dia, pasien miskin tersebut, jika ingin berobat di RSOB maka harus disertai surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. "Kita tidak menolak pasien SKTM untuk berobat di RSOB, asal prosedur dan persyaratannya terpenuhi. Harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (7/9).
Kamis, 08 September 2011
Berobat di RSOB
SEKUPANG- Humas Rumah Sakit Awal Bros (RSOB) Wawan Setiawan menegaskan, RSOB tidak pernah menolak pasien miskin pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kata dia, pasien miskin tersebut, jika ingin berobat di RSOB maka harus disertai surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. "Kita tidak menolak pasien SKTM untuk berobat di RSOB, asal prosedur dan persyaratannya terpenuhi. Harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (7/9).
Rabu, 07 September 2011
ATB Bangun Jaringan Pipa Baru ke Wilayah Tembesi
Tribun Batam - Selasa, 6 September 2011
BATAM, TRIBUN- PT Adhya Tirta Batam terus membangun infrastruktur baru untuk tingkatkan pelayanan air bersih ke masyarakat Batam. Penyempurnaan fasilitas ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
BATAM, TRIBUN- PT Adhya Tirta Batam terus membangun infrastruktur baru untuk tingkatkan pelayanan air bersih ke masyarakat Batam. Penyempurnaan fasilitas ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
BP Tak Bisa Bantu Angkut Sampah
(sumber Batam Pos) 7 September 2011
Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku tidak bisa membantu Pemko Batam mengangkut sampah. Meski sebelumnya Wali Kota Batam berharap ada upaya dari BP Batam untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku tidak bisa membantu Pemko Batam mengangkut sampah. Meski sebelumnya Wali Kota Batam berharap ada upaya dari BP Batam untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
ATB Bangun Jaringan Pipa dan Tangki Raksasa
(sumber Batam Pos) 7 September 2011
PT Adhya Tirta Batam (ATB) membangun jaringan memakai 660 batang pipa baru berdiameter 800 mm dan tangki raksasa (reservoir) di kawasan Tembesi Batuaji. Penanaman pipa sepanjang 4,7 km ini bertujuan mengatasi kebutuhan air bersih di kawasan Batuaji, Sagulung hingga kawasan akhir perbatasan Jembatan Satu Barelang.
PT Adhya Tirta Batam (ATB) membangun jaringan memakai 660 batang pipa baru berdiameter 800 mm dan tangki raksasa (reservoir) di kawasan Tembesi Batuaji. Penanaman pipa sepanjang 4,7 km ini bertujuan mengatasi kebutuhan air bersih di kawasan Batuaji, Sagulung hingga kawasan akhir perbatasan Jembatan Satu Barelang.
RSOB Tolak Pasien Miskin
(sumber Haluan Kepri)
Rabu, 07 September 2011
BATAM CENTRE -- Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) menolak pasien program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau surat keterangan tidak mampu (SKTM). Hal ini berdasarkan sejumlah laporan yang disampaikan pasien ke komisi IV DPRD Kota Batam.
"Berdasarkan informasi, penolakan program Jamkesda atau SKTM Batam oleh RSOB ini karena Pemko belum membayar hutang terkait klaim Jamkesda sekitar Rp1 miliar. Padahal belum dibayarnya utang tersebut karena masih dalam proses verifikasi di Kementerian Kesehatan," ujarnya Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus SPi, Selasa (6/9).
Rabu, 07 September 2011
BATAM CENTRE -- Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) menolak pasien program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau surat keterangan tidak mampu (SKTM). Hal ini berdasarkan sejumlah laporan yang disampaikan pasien ke komisi IV DPRD Kota Batam.
"Berdasarkan informasi, penolakan program Jamkesda atau SKTM Batam oleh RSOB ini karena Pemko belum membayar hutang terkait klaim Jamkesda sekitar Rp1 miliar. Padahal belum dibayarnya utang tersebut karena masih dalam proses verifikasi di Kementerian Kesehatan," ujarnya Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus SPi, Selasa (6/9).
ATB Bangun Jaringan Pipa Sepanjang 4,7 Km di Batuaji
(sumber Haluan Kepri)
Rabu, 07 September 2011
BATUAJI- PT Adhya Tirta Batam (ATB) kembali melakukan pembangunan infrastruktur air minum di Batam. Kali ini ATB melakukan pembangunan jaringan pipa dan tanki di kawasan Batuaji. Proyek sepanjang 4,7 Km tersebut akan selesai akhir tahun ini. Manager Corporate Communication ATB, Enriqo Moreno Ginting didampingi Staff Humas ATB Batam, Maslin Sitompul mengatakan hal itu kepada wartawan di Batuaji, Selasa (6/9).
Rabu, 07 September 2011
BATUAJI- PT Adhya Tirta Batam (ATB) kembali melakukan pembangunan infrastruktur air minum di Batam. Kali ini ATB melakukan pembangunan jaringan pipa dan tanki di kawasan Batuaji. Proyek sepanjang 4,7 Km tersebut akan selesai akhir tahun ini. Manager Corporate Communication ATB, Enriqo Moreno Ginting didampingi Staff Humas ATB Batam, Maslin Sitompul mengatakan hal itu kepada wartawan di Batuaji, Selasa (6/9).
Selasa, 06 September 2011
Warga Baloi Kebun Tuntut Kejelasan Lahan
(sumber Haluan Kepri)
Selasa, 06 September 2011
BATAM CENTRE -- Puluhan warga Baloi Kebun RT 01/RW 02 mendatangi kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (5/9). Kedatangan mereka untuk menanyakan kepemilikan lahan yang mereka tempati, namun telah dikuasai sebuah perusahaan sejak 2005 lalu.
"Ada tiga tuntutan rakyat (Tritura) yang kita ajukan ke BP Batam terkait kejelasan lahan di Baloi Kolam," ujar koordinator Pelayanan Advoksi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Batam, Andreas Sira.
Selasa, 06 September 2011
BATAM CENTRE -- Puluhan warga Baloi Kebun RT 01/RW 02 mendatangi kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (5/9). Kedatangan mereka untuk menanyakan kepemilikan lahan yang mereka tempati, namun telah dikuasai sebuah perusahaan sejak 2005 lalu.
"Ada tiga tuntutan rakyat (Tritura) yang kita ajukan ke BP Batam terkait kejelasan lahan di Baloi Kolam," ujar koordinator Pelayanan Advoksi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Batam, Andreas Sira.
Senin, 05 September 2011
TARIF AIR BATAM TETAP NAIK OKTOBER
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 02
Next
Batam, 2/9 (ANTARA) - Tarif air perusahaan air minum PT Adhya Tirta Batam tetap naik per 1 Oktober 2011 meskipun tidak disetujui Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.
"Tarif naik per 1 Oktober," kata Direktur Investasi, Marketing dan Humas Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Rustam Hutapea di Batam, Jumat.
PEMKOT BATAM MINTA BP BEBASKAN UWTO SEKOLAH
* Copyright:ANTARA
* Date:Sep 02
Batam, 2/9 (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menggratiskan biaya uang wajib tahunan otorita untuk lahan sekolah.
"Kami minta lahan untuk sekolah tidak usah bayar UWTO," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan,Jumat.
Barang Bisa Dibongkar di Pelabuhan Khusus
(sumber Haluan Kepri)
Senin, 05 September 2011
BATAM CENTRE -- Pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ yang sebelumnya hanya bisa dibongkar di tiga pelabuhan yakni Batuampar, Sekupang dan Kabil serta bandara Hang Nadim, kini bisa dibongkar di pelabuhan-pelabuhan khusus yang ada di Batam. Hal ini sesuai dengan revisi PP 02 tahun 2009 tentang kepabeanan, perpajakan dan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ.
Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Fathullah mengatakan perubahan PP 02 tahun 2009 sudah final dan sudah melalui harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan ke Sekretariat Negara dan disetujui Presiden.
Senin, 05 September 2011
BATAM CENTRE -- Pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ yang sebelumnya hanya bisa dibongkar di tiga pelabuhan yakni Batuampar, Sekupang dan Kabil serta bandara Hang Nadim, kini bisa dibongkar di pelabuhan-pelabuhan khusus yang ada di Batam. Hal ini sesuai dengan revisi PP 02 tahun 2009 tentang kepabeanan, perpajakan dan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ.
Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Fathullah mengatakan perubahan PP 02 tahun 2009 sudah final dan sudah melalui harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan ke Sekretariat Negara dan disetujui Presiden.
Pembangunan Jalan Arteri Masih Polemik
(sumber Haluan Kepri)
Senin, 05 September 2011
BP Batam Tak Miliki Kewenangan Bangun Jalan
BATAM CENTRE --Pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri di Batam masih polemik. Pemko Batam menuding BP Batam masih bertanggung jawab, namun BP malah mengaku tidak memiliki kewenangan lagi sejak adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat. Dalam kebijakan yang dikeluarkan pada Desember 2009 lalu, pemeliharaan dan pembangunan jalan arteri termasuk kategori jalan nasional ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini pemerintah daerah. "BP Batam tak memiliki kewenangan lagi melakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan. Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Semua diserahkan kepada Kementrian PU," kata Direktur Investasi dan Humas BP Batam, Rustam Hutapea menanggapi tudingan Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang menyatakan BP Batam masih bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan arteri tersebut.
Senin, 05 September 2011
BP Batam Tak Miliki Kewenangan Bangun Jalan
BATAM CENTRE --Pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri di Batam masih polemik. Pemko Batam menuding BP Batam masih bertanggung jawab, namun BP malah mengaku tidak memiliki kewenangan lagi sejak adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat. Dalam kebijakan yang dikeluarkan pada Desember 2009 lalu, pemeliharaan dan pembangunan jalan arteri termasuk kategori jalan nasional ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini pemerintah daerah. "BP Batam tak memiliki kewenangan lagi melakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan. Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Semua diserahkan kepada Kementrian PU," kata Direktur Investasi dan Humas BP Batam, Rustam Hutapea menanggapi tudingan Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang menyatakan BP Batam masih bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan arteri tersebut.
Tarif Baru ATB Berlaku Oktober
(sumber Haluan kepri)
Sabtu, 03 September 2011 00:00
BATAM CENTRE -- Kendati masih mendapat penolakan dari Walikota maupun DPRD Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan memberlakukan kenaikan tarif air bersih ATB sebesar lima persen. Revisi atas kenaikan tarif air bersih ATB akan mulai diberlakukan untuk tagihan November dengan pemakaian pada Oktober 2011.
Sabtu, 03 September 2011 00:00
BATAM CENTRE -- Kendati masih mendapat penolakan dari Walikota maupun DPRD Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan memberlakukan kenaikan tarif air bersih ATB sebesar lima persen. Revisi atas kenaikan tarif air bersih ATB akan mulai diberlakukan untuk tagihan November dengan pemakaian pada Oktober 2011.
Pelayanan Lalu Lintas BP Batam Tetap Buka
(sumber Haluan Kepri)
Sabtu, 03 September 2011
BATAM CENTRE -- Meski secara umum para pegawai di lingkungan BP Batam belum mulai masuk kerja, namun pelayanan lalu lintas barang BP Batam sudah mulai buka pada H+3 Lebaran atau Jumat (2/9). Kantor pelayanan lalu lintas barang BP Batam hanya tutup pada 30 Agustus hingga 1 September 2011.
Sabtu, 03 September 2011
BATAM CENTRE -- Meski secara umum para pegawai di lingkungan BP Batam belum mulai masuk kerja, namun pelayanan lalu lintas barang BP Batam sudah mulai buka pada H+3 Lebaran atau Jumat (2/9). Kantor pelayanan lalu lintas barang BP Batam hanya tutup pada 30 Agustus hingga 1 September 2011.
Dahlan Belum Terima Surat BP Batam
(sumber Haluan Kepri)
Jumat, 26 August 2011
Terkait Revisi Kenaikan Tarif Air
BATAMCENTRE- Walikota Batam Ahmad Dahlan mengaku belum mendapatkan surat dari Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait revisi kenaikan tarif air di Batam sebesar 5 persen. Karena itu, dia menegaskan, sampai sekarang Pemko Batam akan tetap menolak kenaikan tarif air, meski Surat Keputusan revisi tarif kenaikannya telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
Jumat, 26 August 2011
Terkait Revisi Kenaikan Tarif Air
BATAMCENTRE- Walikota Batam Ahmad Dahlan mengaku belum mendapatkan surat dari Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait revisi kenaikan tarif air di Batam sebesar 5 persen. Karena itu, dia menegaskan, sampai sekarang Pemko Batam akan tetap menolak kenaikan tarif air, meski Surat Keputusan revisi tarif kenaikannya telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
Revisi PP 02 Tunggu Paraf Presiden
(sumber Batam Pos) 5 September 2011
Revisi Peraturan pemerintah (PP) Nomor 02 Tahun 2009 sudah memasuki tahap akhir. Kini revisi PP yang merupakan turunan dari UU Nomor 44/2007 tentang Free Trade Zone (FTZ) tersebut tinggal menunggu tandatangan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono.
Revisi Peraturan pemerintah (PP) Nomor 02 Tahun 2009 sudah memasuki tahap akhir. Kini revisi PP yang merupakan turunan dari UU Nomor 44/2007 tentang Free Trade Zone (FTZ) tersebut tinggal menunggu tandatangan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono.
Wako: BP Batam Tetap Urusi Jalan
(sumber Batam Pos) 3 September 2011
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menegaskan, Otorita Batam (OB) yang kini menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bertanggung jawab terhadap pembangunan dan perawatan jalan di Batam. Seperti halnya OB sebelumnya, BP Batam bertanggung jawab atas jalan-jalan arteri atau jalan dalam kota.
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menegaskan, Otorita Batam (OB) yang kini menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bertanggung jawab terhadap pembangunan dan perawatan jalan di Batam. Seperti halnya OB sebelumnya, BP Batam bertanggung jawab atas jalan-jalan arteri atau jalan dalam kota.
Langganan:
Postingan (Atom)