Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Senin, 30 Juli 2012

Uang Retribusi Rp 150 Juta/Hari ke Mana Pergi?

Sabtu, 28 Juli 2012 (Sumber : Posmetro)

BATAM, METRO: Bnyakanya permasalahan di Bandara Hang nadim, mengundang perhatian Komisi III Provinsi Kepri. Dalam sidak yang dilaksanakan, Rabu (25/7) kemarin, beberapa permaslahan yang dari tahun ke tahun tidak ada penyelesaiannya dipertanyakan kembali oleh Komisi III Kepri kepada pihak pengelola Bandara Hang Nadim.



Dalam pertemuan di ruang rapat kantor pengelola Bandara Hang Nadim, Batam, anggota Komisi III yang diketuai Joko Nugroho ini mempertanyakan beberapa permasalahan di Bandara Hang Nadim seperti parkir semrawut yang sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum teratasi. Bukan hanya itu saja, banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, saranan dan prasaranan seperti toilet yang rusak, ruang tunggu yang bocor dan keluhan lainnya, membuat Komisi III DPRD Kepri merasa miris.

"Kami rasa, dari tahun ke tahun kami melakukan sidak ke sini, hanya permasalahan itu-itu saja yang akan kita bahas. Sebenarnya apa kendalanya, sampai dengan masalah parkir, toilet rusak, ruang tunggu rusak tidak bisa teratasi? Badara kita ini bandara internasional, tapi bila keadaannya seperti itu, maka tidak sesuai dengan namanya bandara internasional," ujar Joko Nugroho, ketua Komisi III DPRD Kepri.

Kepala Bandara Hang Nadim, Hendro Harijono, menjelaskan kepada Komisi III DPRD Kepri bahwa tidak ada masalah yang berarti di Bandara Hang Nadim. Namun, Hendro mengakui bahwa masalah parkir menjadi masalah utama yang ada saat ini.

Hendro mengatakan, ia beserta stafnya sudah kerap kali melakukan pelarangan terhadap masyarakat yang parkir di depan lobi. Akan tetapi, menurut Hendro, pihaknya sering menerima perlawanan dari masyarakat pemilik mobil, dan tidak jarang banyak pejabat yang memarkirkan kendaraannya di depan lobi.

"Saya sering turun langsung mengatur parkir, tapi tak jarang juga kami dilawan. Dan sering juga kita temui mobil-mobil tersebut mobil para pejabat. Sehingga saat kami tegur, mereka bilang kalau mereka itu pejabat," ujar Hendro.

Selain menjelaskan dan menjawab pertanyaan para anggota Komisi III DPRD Kepri, Hendro menjelaskan bahwa arus penumpang di Bandara Hang Nadim mencapai 4000-5000 penumpang per hari. Jumlah ini akan mengalami peningkatan di momen-momen tertentu seperti musim liburan, terlebih saat menjelang lebaran.

Penjelasan Hendro mengundang perhatian Alex Guspeneldi, anggota Komisi III DPRD Kepri. Dengan jumlah arus penumpang sebanyak itu, Alex mempertanyakan aliran pendapatan Bandara Hang Nadim. Alex memperhitungkan, dari retribusi airport tax yang dipungut sebesar Rp 30.000 per orang, maka sudah jelas bandara menerima pendapatan sebesar Rp 150 juta per hari.

"Bandara Hang Nadim ini kan dikelola oleh pemerintah. Dengan adanya anggaran dari pemerintah, ditambah dengan pendapatan yang sebesar itu, harusnya masalah kecil seperti ini tidak ada lagi. Kalau sekiranya memang pemerintah dalam hal ini BP Kawasan sudah tidak bisa mengelola Bandara Hang Nadim ini, maka tidak ada salahnya pengelolaan Bandara kita serahkan kepada pihak swasta. Bayangkan saja, pendapatan Rp 150 juta per hari, masak untuk memperbaiki toilet, ruang tunggu, yang bocor, sama ngurusin parkir nggak bisa. Jadi pendapatan selama ini, kemana perginya," ujar Alex.

Mendengar pernyataan tersebut, Hendro Harijono langsung menanggapinya. Menurut Hendro, pendapatan yang diterima Bandara Hang Nadim, seluruhnya dikelola oleh BP Kawasan. Setiap hari, pengelola Bandara langsung melaporkan pendapatan kepada BP Kawasan.

Namun, hingga kini laporan dan keluhan tersebut tidak ditanggapi oleh BP Kawasan. "Sudah sering saya sampaikan ke BP Kawasan, tapi sampai sekarang belum ditanggapi. Saya tidak tau bagaimana pengelolaan keuangan di sana. Tapi saya sudah sering melaporkan hal tersebut," ujar Hendro.

Penuturan Hendro, membuat Komisi III DPRD Batam mempertanyakan hal tersebut. Joko Nugroho mempertanyakan terkait pengelolaan pendapatan Bandara Hang Nadim kepada BP Kawasan. "Airport tax itu kan retribusi. Dan yang namanya retribusi, harus ada timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tapi pada kenyataannya, bisa kita lihat sendiri, bagaimana pelayanan di bandara Hang Nadim. Pelayanan yang ada saat ini, belum mencerminkan kalau bandara ini bandara internasional. Harusnya kita ini malu. Bandara itu adalah cerminan kota Batam, karena Bandara ini pintu utama masuknya kota Batam. Tapi kalau seperti ini, apakah pantas disebut bandara internasional," ujar Joko. (nay) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar