Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri Ir Cahya mengatakan hal itu kepada wartawan akhir pekan lalu.
Menurut Cahya, Indonesia telah cukup banyak memberikan insentif untuk menarik investor masuk, namun bila tidak dibarengi dengan intelijen ekonomi yang kuat, kelebihan-kelebihan tersebut akan tidak ada artinya.
"Kita patut bersyukur, meskipun Eropa dan Amerika terkena krisis ekonomi, tetapi kita tidak terlalu terpengaruh. Bahkan ekonomi masih tumbuh di atas enam persen. Tetapi, kita harus hati-hati, karena Indonesia pasti akan terkena imbasnya. Karena itu, daerah-daerah seperti Batam harus mendapat perhatian khusus. Sebab produk yang ada di Batam berorientasi ekspor, dan pastinya bakal terpengaruh dengan kondisi itu," ujarnya.
Kata Cahya, pemerintah harus mampu meyakinkan investor dan calon investor, dengan memberikan rasa nyaman bagi mereka untuk tetap berinvestasi di Batam.
"Jangan sampai kelemahan kita dimanfaatkan oleh kompetitor untuk menarik investor dan calon investor untuk beralih kepada mereka. Itulah kenapa saya katakan kita perlu memperkuat intelijen ekonomi. Dalam hal ini, saya mengimbau kepada seluruh pihak, baik pemerintah, pekerja, dan masyarakat untuk menjaga iklim ekonomi kita tetap bagus. Utamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, jangan lakukan lagi demonstrasi yang anarkis, karena itu sangat mengganggu kondusifnya daerah kita. Kita tidak tau, bisa saja itu diboncengi oleh pihak asing yang ingin menjelekkan citra daerah kita, atau investor yang ingin mendapatkan kemudahan lebih untuk masuk dengan menjelek-jelekkan kita," ujar Cahya.
Ia menyebutkan, insentif yang diberikan pemerintah kepada calon investor sudah sangat besar. Indonesia juga memiliki tenaga kerja yang melimpah, upah lebih murah dibandingkan negara lain. Sementara, kompetitor seperti di Iskandar Malaysia hanya memberi kemudahan dalam tax holiday, namun untuk hal lainnya, Batam, Bintan dan Karimun lebih unggul. Sebut saja dari segi upah lebih murah, tenaga kerja melimpah, biaya ekonomi lebih terjangkau, dan kemudahan dalam berinvestasi. Sementara, di negara tetangga tersebut upah lebih tinggi, di samping tenaga kerja mereka bahkan didatangkan dari Indonesia.
"Nonsense kalau mereka lebih murah dari kita, kenyataanya lebih mahal. Karena itu, kami pengusaha mengingatkan lagi kepada pemerintah dan semua stake holder pemangku kepentingan, baik Pemko Batam, Badan Pengusahaan Batam, Dewan Kawasan atau Gubernur Kepri, dan pemerintah pusat untuk mengerahkan tim intelijennya menelusuri kenapa status kita yang free trade zone (FTZ) belum mendapatkan respon yang menggembirakan dari investor. Jika hal ini dibiarkan, saya khawatir, kompetitor kita berpesta, kita masih begini-begini saja. Bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sampai dua digit, kalau kita tidak ada aksi," ujar Cahya.
Karena itu, pemerintah juga diingatkan untuk segera melakukan evaluasi dalam pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun yang telah berjalan sejak lima tahun lalu. Cahya juga menyayangkan, hingga kini Gubernur Kepri, HM Sani masih minim melakukan dialog dengan pengusaha. Padahal, jika dialog dilakukan, pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Dengan begitu, apapun permasalahannya bisa terdeteksi lebih awal. Dan maintanance terhadap investor lebih terjaga. Sayangnya hal tersebut tidak dilakukan.
"Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Kepri sudah bagus. Banyak pihak menilai tidurpun pemerintah, ekonomi kita akan tetap tumbuh di atas enam persen, kata-kata seperti itu harusnya menjadi cambuk. Kita ingin, status FTZ yang disandang Kepri itu benar-benar memberi greget terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," sebut Cahya.
Dicontohkannya, Provinsi Shenzhen di Cina dulu belajar pengelolaan kawasan khusus dari Batam. Saat ini, kemajuan daerah tersebut luar biasa. "Harusnya Batam malu dengan kondisi ini," ujar Cahya.
Sebenarnya, lanjut Cahya, Batam dan Kepri bisa lebih maju dari Shenzhen, bahkan Hongkong sekalipun. Bahkan, kesuksesan melebihi Hongkong bisa dicapai tidak sampai 10 tahun, itu bila pemerintah mau.
"Gampang sekali kalau mau menjadikan Batam seperti Hongkong, tidak sampai 10 tahun. Manfaatkan peluang yang ada dihadapan kita, sangat banyak peluang," ujar Cahya.
Cahya mencontohkan dua peluang yang sangat besar yang dimiliki Batam. Pertama tentang kepemilikan properti. Bisa dikatakan properti di Batam sangat murah dibandingkan Singapura. Namun, ketakutan Indonesia tentang properti asing sangat tidak beralasan, sehingga tidak berani memberikan jangka waktu yang lama pada asing.
"Singapura yang negaranya kecil saja berani memberikan kepemilikan properti sampai 99 tahun, kita 60 tahun saja susah. Padahal potensinya besar. Bayangkan saja, bila orang-orang kaya dari luar negeri menghabiskan masa pensiunnya di Indonesia, ekonomi kita pasti akan bergerak. Caranya, tinggal buat kebijakan tentang ukuran rumah, atau apartemen saja. Cukup mudah sebenarnya," sebut Cahya.
Selain itu, potensi wisata yang sangat besar dimiliki Batam. Lagi-lagi Cahya mencontohkan Singapura yang memiliki 10 juta wisatawan setiap tahunnya. Sementara, Batam yang hanya beberapa mil dari negara tersebut hanya memiliki 1 juta wisatawan dalam setahun. Hal ini terganjal aturan Visa on Arrival yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Apabila VoA tidak diberlakukan khusus bagi wisatawan yang masuk melalui Singapura, Batam akan mendapat limpahan yang sangat besar di bidang kepariwisataan, baik hotel, restoran bahkan mal.
"Dari dua ini saja, bisa dibayangkan berapa potensi per tahunnya. Belum lagi potensi lainnya, seperti labuh tambat kapal, dan jasa-jasa lainnya. Bila yang dua ini saja digarap maksimal, pasti ekonomi kita akan lebih baik lagi," ujar Cahya mengakhiri. (pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar