Ahmad Dahlan
f-MARTUA/tanjungpinang pos
f-MARTUA/tanjungpinang pos
Tanpa Investasi Batam Bisa Kolaps
Batam – WALI Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, penting. Sebab, Batam adalah kawasan free trade zone (FTZ) dan keberadaannya sudah diatur undang-undang.
Penegasan itu disampaikan Dahlan, Selasa (25/3) saat Musrenbang Kota Batam, sekaligus merespon pernyataan Sekretaris Rukun Khasanah Warisan Batam (RKWB) yang mengancam bergerak untuk menuntut pembubaran BP Batam, terkait kampung tua.
“Jadi bukan karena saya mantan BP Batam. Saya bukan memihak siapa-siapa. Uang yang beredar dalam pembangunan Batam juga berasal dari investasi asing, BP Batam, Pemko Batam,” kata Dahlan.
Diingatkan Dahlan, di Batam ada ribuan orang pekerja asing. Raturan ribu pekerja warga Indonesia, 1.000-an perusahaan asing, yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan investasi.
“Jadi sekali lagi, bukan karena saya mantan BP Batam. Itu karena daerah ini dengan kekhususannya. BP penting untuk investasi. Tanpa investasi, Batam akan kolaps,” sambung dia.
Dahlan menyampaikan harapan, agar siapapun Kepala BP Batam, harus menjadikan penyelesaian kampung tua sebagai agenda. Dia meminta, masalah kampung tua diperhatikan.
“Terhalang tumpang tindih. Ada kampung tua, yang masuk hutan lindung. Ini harus diselesaikan,” harapnya.
Sebelum Dahlan, dalam kesempatan sama Sekretaris RKWB, Raja muhammad Amin menyampaikan kondisi masyarakat di kampung tua. Menurut dia, warga kampung tua di Batam, tinggal menunggu instruksi kapan turun (demo).
“Mereka lelah. Kalau mereka bergerak, satu yang inginkan, bubarkan BP Batam. Menjaga hal ini, jangan sampai terjadi, segera perjelas kampung tua,” tegas dia.
Menurut dia kerusuhan terkait kampung tua Tanjung Uma, tahun lalu hanya test case. Tapi sesungguhnya, pihaknya diakui ingin sinergis membangun Batam.
“Tapi mereka dari kampung tua lelah menunggu. Mereka sangat lelah menunggu kepastian kampung tua,” cetusnya.
Sementara Ketua Umum RKWB Makmur Ismail, mengaku ada kendala di kampung tua. Seperti, tumpang tindih lahan sekitar 1.700 hektare. Lahan ini diakuinya, sulit untukmendapatkan legalitas.
“Maklumat kampung tua 22 Maret 2010 lalu, merupakan komitmen bersama antara BP Batam, Pemko Batam tapi sulit diwujudkan,” bebernya.
Sebelumnya, Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemko Batam, Aspawi mengaku sudah mengukur 33 titik kampung tua. Saat ini, sedang dilakukan verifikasi.
“Tapi ada permasalahan pengukuran, karena tidak ada kesepakatan koordinat dari BP dan masyarakat,” jelas Aspawi.(MARTUA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar