AS Tingkatkan Investasi di Batam

KAMIS, 27 MARCH 2014 ( sumber : haluan Kepri )

FTZ Tanjungpinang Belum Menghasilkan 

BATAM (HK) - Daya tarik Pulau Batam sebagai daerah tujuan investasi asing belum pudar. 

Hal itu dibuktikan dengan akan ditingkatkannya penanaman modal dari perusahaan-perusahaan negara adidaya Amerika Serikat (AS).

"Kami tertarik untuk meningkatkan investasi di Batam ini maupun di Provinsi Kepri secara umum. Karena, Batam merupakan daerah yang sangat strategis dan berdekatan dengan negara Asia lainnya. Sehingga membuka peluang yang sangat baik bagi Amerika untuk meningkatkan investasi di sini," kata Deputi Duta Besar AS untuk Indonesia, Trevor R Olson saat bertemu dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepri, Jon Arizal di Gedung Graha Kepri lantai tujuh, Batam Centre, Batam, Rabu (26/3) siang.

Trevor yang datang bersama rombongan, baik dari jajaran kedutaan maupun sejumlah pengusaha AS berharap, semua perusahaan Amerika Serikat yang sudah eksis di Batam maupun di Kepri ini, bisa tetap bertahan dan terus meningkatkan investasinya.

"Mulai tahun 2013 lalu, perusahaan Caterpillar Inc, sebagai pabrik produsen alat berat asal Amerika Serikat sudah beroperasi di Batam. Rencananya dalam waktu dekat, akan dilakukan peresmian oleh bapak Presiden Indonesia," ungkap Trevor.

Kedatangannya ke Batam (kantor BPMPD Kepri), lanjut Trevor, adalah untuk meninjau serta memantau peluang bisnis apa yang lebih baik dan menguntungkan untuk dapat ditingkatkan lagi ke depannya.

Kepada wartawan, Jon Arizal mengatakan, kehadiran delegasi Duta Besar AS untuk Indonesia ke Batam saat ini dalam rangka mengunjungi perusahaan AS yang sudah ada di Batam dan daerah lain di Provinsi Kepri.

"Mereka ingin melihat lansung kemajuan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang sudah eksis dan berkembang di Batam ini. Selain itu, mereka juga akan memantau, mencari peluang-peluang bisnis lainnya, untuk dapat dikembangkan dengan baik, terutama di Batam ini," kata Jon.

Kata Jon, puncak investasi perusahaan Caterpillar Inc di Batam ini adalah tahun 2016. Perusahaan yang memproduksi alat berat tersebut akan ekpansi di Batam secara besar-besaran, sehingga membuka peluang bagi masyarakat Batam untuk bekerja di perusahaan, yang akan memperkerjakan sebanyak 1.600 orang karyawan.

"Menurut informasi yang kami dapat, perusahaan Caterpillar Inc ini akan diresmikan lansung oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sejalan dengan pembukaan kegiatan MTQ Nasional di Batam nanti," terangnya.

Jon mengungkapkan, sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 lalu jumlah investasi asing yang masuk ke Batam dan Kepri pada umumnya terus bertambah.

"Tapi tidak signifikan. Hal ini kita lihat dari penambahan perusahaan asing yang masuk Batam maupun Kepri mengalami peningkatan hingga 40 persen. Namun investasi asing yang masuk itu, banyak perusahaan kelas menengah ke bawah," katanya.

Karena itu, lanjut Jon, untuk mencapai terget peningkatan investasi di tahun 2014 ini, pemerintah akan melakukan terobosan-terobosan baru, serta akan melakukan perbaikan infrastruktur dan sarana penunjang investasi lainnya.

"Kita akan menangkap peluang peluang untuk investasi bisnis yang lebih besar. Yaitu dengan merangkul perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam manufacturing atau bidang hightech industri," paparnya.

Untuk melakukan hal itu, jelas Jon, tentunya pemerintah harus bisa meningkatkan mutu pelayanan birokrasi yang mudah dan tidak berbelit-belit, memperbaiki infrastruktur jalan, pelabuhan serta peningkatan iklim investasi yang aman dan kondusif.

"Kita masyarakat Batam maupun pemerintah tentunya harus bekerja sama dalam menjaga Batam dan Kepri agar tetap aman dan kondusif. Tidak mungkin dong, orang asing mau berinvestasi di Batam maupun di Kepri ini, kalau mereka merasa tidak nyaman dalam berinvestasi," tuturnya.

"Nah, ini menjadi tugas kita semua, bagaimana menjaga para investor itu agar tetap merasa betah, aman, nyaman, tidak ada rasa takut dan merasa terganggu," pungkasnya.

Selain menemui Kepela BPMPD Kepri, rombongan delegasi Duta Besar AS untuk Indonesia juga mengunjungi Kantor Kadin Kota Batam. Di hadapan Ketua Kadin Batam, Ahmad Ma'ruf Maulana, rombongan menanyakan sejumlah hal, di antaranya masalah kelistrikan dan perburuhan di Batam.

"Saat ini ketidakpastian upah menjadi salah satu ketakutan perusahaan asal Amerika untuk melakukan investasi di Batam," ungkap Trevor.

Sementara masalah kelistrikan, lanjutnya, sering terjadinya pemadaman listrik di Batam juga bisa menjadi gangguan bagi investor. Atas dasar itu, bisa saja perusahaan AS yang bergerak di bidang kelistrikan melakukan investasi mesin pembangkit yang nantinya dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kami yakin Kadin Batam bisa menyelesaikannya dengan bijak dan arif," terangnya.

Di tempat yang sama, Economic Officer Konsulat AS, Phil Nervig menambahkan kisruh upah yang terjadi di Indonesia, telah menyebabkan banyak investor dari AS yang memilih berinvestasi ke daerah lain di luar Indonesia dari pada ke Batam.

"Ada perusahaan asal Amerika yang sudah berinvestasi di Batam, tapi memilih mengembangkan investasinya di Johor Malaysia," kata Phil Nervig.

Johor, menurut Nervig, sedang membangun kawasan industri terpadu dengan sistem keamanan dan kenyamanan yang digaransi tidak mengecewakan. Sehingga ada kemungkinan sebagian investor berpaling.

Menanggapi berbagai peluang dan keluhan tersebut, Ahmad Ma'ruf Maulana mengatakan bahwa Kadin Batam siap memfasilitasi para Investor dari AS untuk berinvestasi di Batam. Kadin saat ini sedang mencari formulasi yang tepat sebagai solusi untuk mengatasi ketidakpastian masalah upah buruh.

"Kami juga sedang mempelajari Undang Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peluang untuk revisi," ungkap Ma'ruf.

Dalam kunjungan itu, Ma'ruf juga meminta Konsulat AS agar dapat menyampaikan para investor AS di Batam untuk menggunakan rupiah sebagai nilai tukar, bukan lagi menggunakan dollar. Setelah ke Kadin, rombongan kemudian melanjutkan lawatannya ke Kantor Badan Pengusahaan Batam, sejumlah kawasan industri dan ke perusahaan-perusahaan AS yang ada di Batam.

FTZ di Tanjungpinang

Sementara, berbanding terbalik dengan Batam, belum berfungsinya Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Free Trade Zone (FTZ) wilayah Tanjungpinang, mengakibatkan sejumlah investor baik dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) enggan untuk mengembangkan usahanya di daerah ini.

"Sekitar beberapa bulan lalu kita pernah janjikan kepada  10 orang  investor dari empat negara, yakni Malaysia,  Australia, Vietnam dan Cina yang datang ke daerah ini untuk berinvestasi. Mereka kita bawa keliling untuk melihat beberapa tempat yang masuk dalam kawasan FTZ di Dompak, Tanjungpinang, termasuk di wilayah Bintan," ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto, Rabu (26/3) di Tanjungpinang.

Namun hasil survei yang dilakukan pihak investor tersebut, urai Bobby, akhirnya para calon investor itu berkesimpulan untuk membatalkan niat mereka berinvestasi di Tanjungpinang. Salah satunya disebabkan belum adanya kejelasan tentang status kawasan FTZ tersebut.

"Kalau di Bintan, para investor tersebut sangat berminat. Ditunjang lagi adanya bandara swasta yang sedang dibangun di kawasan itu, sehingga memiliki prospek lebih baik untuk dikembangkan, terutama di bidang kepariwisataan, termasuk bidang pertanian dan, perkebunan," ucap Bobby.

Untuk lahan pertanian dan perkebunan, lanjut Bobby, para calon investor tersebut berencana akan membangun sebuah perkebunan tebu untuk diekspor ke beberapa negara.

Menurut Bobby, lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini, juga salah satu faktor tidak adanya kejelasan tentang status BPK-FTZ Tanjungpinang yang berkemampuan serta menguasai data informasi yang lengkap, khususnya berkaitan dengan investasi PMDN dan PMA, agar berminat untuk berinvestasi di daerah ini.

"Yang paling penting pendataan terhadap kawasan FTZ harus jelas untuk disampaikan kepada investor yang memerlukan. Maka itu, menurut saya, harus ditempatkan orang yang profesional dan ekslusif menguasai dan memiliki data informasi yang lengkap dan akurat, tentang peta profil kawasan FTZ," kata mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang ini.

Hal lain, lanjut Bobby, badan perizinan dan birokrasi pengurusan juga harus diperjelas, mengingat kondisi birokrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu dengan lainnya, tidak memiliki kata sepakat, melainkan sama-sama mempertahankan kewenangan mereka masing-masing.

"Kondisi birokrasi seperti itu, sangat merugikan sekali bagi para investor, karena menyangkut masalah waktu dan kejelasan yang paling berharga. Jangankan Investor dari luar negeri, saya saja mau berinvestasi bagi daerah ini, masih harus berfikir panjang, melihat kondisi birokrasi kita yang ada saat ini," ungkap Bobby.

Atas kondisi tersebut, Bobby berharap agar pemerintah di daerah ini (Tanjungpinang) harus memiliki dan mengambil sikap untuk melakukan perbaikan yang lebih baik lagi, dalam meberikan kemudahan-kemudahan berurusan administari, agar ada daya tarik seseorang untuk menanamkan investasi mereka untuk kemajuan daerah ini.

"Bukan hanya pihak investor, bagi para pelaku ekonomi juga pemerintah harus memberikan dukungan dan kemudahan dalam birokrasi administrasi yang ada di masing-masing SKPD terkait. Jika tidak, kita para pelaku ekonomi tidak bisa berbuat apa-apa lagi," ucapnya.

Bobby juga berharap agar Dewan Kawasan (DK) untuk segera mendata ulang lahan kawasan FTZ di Provinsi Kepri agar jelas pembatasannya. Selain itu dapat pula disampaikan serta disosialisasikan kebijakan dan aturannya agar pelaku usaha dan calon investor mendapatkan informasi konkrit regulasinya.

"DK juga bisa membantu pemerintah daerah menyebarluaskan ke rekan usaha di luar daerah dan luar negeri. Termasuk pihak Kepabeanan, juga harus melakukan sosialisasi hak-hak masyarakat yang tinggal di daerah FTZ di Kota Tanjungpinang khususnya (Dompak dan Senggarang). Hal ini sehingga masyarakat tidak melanggar aturan Kepabeanan," katanya.

Hal senada dikatakan pengamat pemerintahan dan politik, Zamzami A Karim. Kata dia, apabila BPK-FTZ Kota Tanjungpinang tidak berfungsi, maka target untuk memacu investasi di daerah-daerah yang sudah ditunjuk sebagai kawasan FTZ juga akan menjadi terhambat. (vnr/ays/nel)