Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Selasa, 31 Januari 2012

Perpres Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas Terbit

(sumber Kompas)
Hindra Liu | Erlangga Djumena | Senin, 30 Januari 2012 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Perpres ini dikeluarkan guna mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Bebas.

Barang Industri Bebas Masuk

BATAM CENTRE- Semua barang impor untuk keperluan industri bebas masuk di kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) tanpa pemeriksaan, kecuali konsumtif. Hal ini sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2012 pengganti PP 02/2009.

PELINDO II: Gandeng Pemprov Batam, Bangun Pelabuhan Baru Rp7 Triliun

BATAM: PT Pelindo II dan Pemprov Batam berencana membangun pelabuhan baru di Pulau Tanjung Sauh, dengan nilai investasi diperkirakan  Rp7 triliun, dan kapasitas area seluas 2 kilometer.

Rencana pembangunan proyek itu dituangkan dalam kesepakatan kerja sama (memorandum of understanding) yang ditandatangani di Batam hari ini.

BP-Pemkot Batam Diminta Koordinasi


Oleh: Larno/Editor Rusdianto

Batam (ANTARA Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani meminta Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam berkoordinasi dalam rencana pengembangan Tanjung Sauh menjadi pelabuhan peti kemas internasional agar kasus pembangunan Pulau Janda Berhias tidak terulang.

Pelabuhan Tanjungsauh Kabil Diusulkan Jadi Pelabuhan FTZ


Tribun Batam - Senin, 30 Januari 2012 


 
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM- Tanjungsauh akan diusulkan menjadi kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ). Hal ini bisa diwujudkan jika pembangunan container port di seberang pelabuhan Kabil tersebut jadi direalisasikan.

Gubernur: Jangan Seperti Janda Berhias


Soal Pulau Tanjungsauh (sumber Batam Pos)

BATAM KOTA (BP) - Gubernur Kepri M Sani angkat bicara terkait polemik Pulau TanjungSauh antara Pemko Batam dan BP Batam.meminta Pemko-BP segera berkoordinasi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Gubernur berpesan Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam belajar dari pengalaman kasus Pulau Janda Berhias. Dimanapolemiktersebut bisa menghambat proses investasi diBatam."Jangan seperti Janda Berhias,investornya sudah ada tapi status lahannya masih diributkan,"
kata Sani dalam rapat p€mbahasan revisi PP 02l 2009 menjadi PP 10/ 2012 di Graha Kepri,

Senin, 30 Januari 2012

Batam Butuh Rp2,4 Triliun Kembangkan Kereta Api


Oleh: Larno/Editor Rusdianto

Batam (ANTARA Kepri) - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan mengatakan, Kota Batam membutuhkan investasi sebesar Rp2,4 triliun untuk membangun dua koridor kereta api sebagai antisipasi kepadatan lalulintas kota tersebut.

KEBIJAKAN PEMERINTAH Aturan penghambat FTZ Batam dibabat

Kamis, 26 Januari 2012 (sumber Kontan)
oleh Herlina KD, Rusman Nurjaman

 
JAKARTA. Satu janji pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi terpenuhi tahun ini. Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 10/2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Perdagangan Bebas alias free trade zone (FTZ) pada 9 Januari 2012. Aturan ini merupakan revisi PP No 2/2009.
Aturan lama tentang kepabeanan di kawasan perdagangan bebas itu dianggap menjadi penghambat investasi di kawasan perdagangan bebas, terutama di Batam. Banyak pasal di PP No 2/2009 yang abu-abu sehingga membingungkan pengusaha.

Revisi PP FTZ Akan Berlaku 9 Maret


Tribun Batam - Minggu, 29 Januari 2012 

Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2009 yang dianggap banyak merugikan pengusaha, telah direvisi menjadi PP 10/2012 pada 9 Januari lalu.

Jumat, 27 Januari 2012

"Rivalitas" Pemko dan BP Batam

Sejumlah perusahaan asing yang berbasis usaha di Kota Batam, kini dikabarkan mulai berancang-ancang tutup. Selain karena dipicu faktor internal dan anjloknya order produksi, hengkangnya beberapa investor asing ini juga dikabarkan akibat tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha di Batam. Jika benar ada beberapa penanam modal asing bakal menarik investasinya dari Batam, maka ini jangan dianggap enteng. Semua pihak yang kompeten terutama pemerintah kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, harus menyikapi serius. Ini jangan anggap enteng, karena kalau memang itu terjadi jelas merupakan sebuah indikator tidak baik, petunjuk tidak sehat bagi investasi dan masa depan Batam itu sendiri.

Proyek Kereta Api Baik, tapi Bukan Solusi Atasi Macet

BATAM CENTRE - Rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membangun moda transportasi massal, jenis kereta api atau monorel dinilai sangat baik sebagai bentuk dinamika sebuah kota modern. Namun, langkah tersebut bukan merupakan solusi tepat dalam mengatasi kemacetan di Kota Batam. Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Nada Faza Soraya, Kamis (26/1). Menurut Nada, untuk mengatasi kemacetan, yang perlu dibenahi adalah aturan atau kebijakan pemerintah, baik dalam hal antisipasi ledakan penduduk maupun jumlah kendaraan.

Ancaman Perusahaan Tutup dan Hengkang di Awal 2012

BATAM--Awal 2012, menjadi tahun yang suram bagi kalangan buruh di Kota Batam. Ribuan karyawan terancam kehilangan pekerjaan, dan menjadi pengangguran baru. Beberapa perusahaan di kawasan industri di Batam mengaku kehabisan order produksi. Akhirnya, sedikit demi sedikit jumlah karyawan dikurangi. Mulai dari karyawan permanen, hingga karyawan berstatus kontrak yang tak diperpanjang lagi. Sebagaimana terjadi di kawasan Batamindo Industrial Park (BIP) Mukakuning. Kawasan ini memiliki fasilitas yang tergolong komplit, mulai dari bank, kantor pos, pujasera, masjid, gereja, vihara, pusat olahraga, taman, plaza, klinik, keamanan dan petugas pemadam kebakaran yang siaga 24 jam.

Buruh Ancam Demo PT Batamec

BATAM-Buruh dan perwakilan lima perusahaan sub-con di PT Batamec ancam melakukan aksi unjuk rasa di perusahaan galang milik Singapura itu, Senin (30/1) mendatang. Hal ini dilakukan akan dijalankan jika perusahaan tersebut mengabaikan tuntutan pembayaran gaji dan piutang mereka. "Surat izin demo sudah kita layangkan hari ini. Jika manajemen PT Batamec masih mempersulit kami terpaksa akan gelar demo di perusahaan tersebut," katanya Setia Tarigan, Ketua DPC Federasi Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Kota Batam kepada wartawan di Mapolresta Barelang, kemarin.

Buruh Blokade Jalan Masuk PT Unisem

MUKAKUNING- Puluhan buruh PT Unisem memblokade akses masuk ke pabrik komponen elektronik yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo (KIB) itu, Kamis (26/1).  Aksi tersebut merupakan buah kekecewaan lantaran upah sundulan yang mereka tuntut tak kunjung dipenuhi oleh manajemen perusahaan.

Karyawan Unisem Mogok Lagi


27 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)
Ratusan karyawan PT Unisem kembali mogok kerja, Kamis (26/1). Pesalnya, tuntutan mereka atas upah sundulan sebesar Rp222 ribu belum disetujui pihak perusahaan.
Sejak pagi, puluhan karyawan yang sudah datang langsung berkumpul di depan gerbang perusahaan. Aksi mogok lebih ramai lagi, karena puluhan karyawan dari PT Sanwa dan Sanyo turut ambil bagian. ”Selama tuntutan kami belum disetujui kami akan terus begini (mogok),” tariak beberapa karyawan di depan pintu.
Jalan Galang Terancam Putus
27 Jan 2012 -(sumber Batam Pos)

Akses utama dari dan menuju Jembatan V Galang, terancam putus lantaran tanah di sisi jalan tersebut longsor.
Belum  rampung perbaikan jalan yang putus di kawasan Jembatan IV Barelang, kini satu lagi titik jalan di kawasan  itu, tepatnya di Jembatan V Galang terancam putus.

Kamis, 26 Januari 2012

Dibawa ke Mana DaganganSaya..,

Rabu 26 Januari 2012 (sumber Batam Pos)
BATAM KOTA (Bp) - Direktorat Pengamanan Bp Batam membongkar kios-kios yang berdiri
sepanJang lalan menuju perumahan Centre Park di Simpangi Kara, Batam Centre, natu (25lti
siang. Penertiban itu sempat diwarnai perlawanan dari para.edagang.

BATAM: Kemenhub jajaki buka jalur kereta api

BATAM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan melakukan kesepakatan bersama atau MoU tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian di Batam untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.

Pemerintah Kaji Pengembang Kereta Api di Batam


Oleh: Larno/Editor Rusdianto

Batam (ANTARA Kepri) - Badan pengusahaan Batam menyatakan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan  akan melakukan studi kelayakan pembangunan transportasi jenis kereta api sebagai antisipasi kemacetan lalulintas kota itu.

Hore...Batam Akan Memiliki Kereta Api


Tribun Batam - Rabu, 25 Januari 2012 
Laporan Tribunnews Batam, Nazar Napitu

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas di kota Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Perkereta apian di Kota Batam.

Pemko- BP Batam Harus Samakan Persepsi

Tutupnya Perusahaan Asing

BATAM-- Tutupnya beberapa perusahaan asing di Batam selain karena faktor internal juga peraturan ataupun birokrasi yang masih tumpang tindih. Bahkan dualisme kepemimpinan di Batam juga turut mempengaruhi iklim investasi menjadi tidak jelas. Hal tersebut berimbas pada peraturan dan perizinan yang dihasilkan. Akibatnya, banyak perusahan yang berpikir ulang untuk masuk ke Batam.
Pengamat Ekonom Batam, Lagat Siadari mengatakan presepsi dua pemimpin yang ada di Batam (Pemko dan BP Batam) harus sama dalam membangun investasi di Batam. Karena hingga kini tampak jelas antara Pemko dan BP sering tidak sejalan dalam mengeluarkan kebijakan.

Proyek Kereta Api Segera Dimulai

Mukakuning Masuk Rute
BATAM CENTRE - Proyek pembangunan moda transportasi massal di Batam segera dimulai. Hal itu ditandai dengan akan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pengusahaan (BP) Batam  dengan PT Kereta Api Indonesia, Jumat (27/1) besok di Kantor BP Batam. Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, setelah penekenan kesepakatan (MoU) tersebut, maka pihak PT KAI akan membuat studi kelayakan di kawasan Batam, tentang bagaimana sebaiknya pengembangan alat transportasi massal tersebut.

Kios Dibongkar Paksa, Pedagang Melawan

BATAM CENTRE- Pembongkaran kios di Simpang Franki, Batam Centre oleh petugas Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (25/1) diwarnai perlawanan dari para pedagang. Keributan sempat terjadi saat salah seorang penyewa kios menghadang petugas dengan potongan kayu balok di tangan.

BP Batam Teken MoU Kereta Api


26 Jan 2012 (sumber Batam Pos) - 

Dwi Djoko Wiwoho
Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Perkeretaapian di Batam. Rencananya, penandatanganan MoU ini akan digelar di Gedung Bida Marketing BP Batam, Jumat (27/1).
Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan MoU perkertaapian ini akan ditandatangani langsung Ketua BP Batam Mustofa Widjaja dengan Dirjen PT KAI, Tundjung Inderawan.

Jembatan Barelang Harus Bebas Parkir


26 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)

Dua lelaki mengenakan seragam parkir mengutip uang Rp3.000 dari pengunjung Jembatan I Barelang yang membawa kendaraan, Minggu (22/1) lalu.
Sejumlah oknum di kawasan Jembatan I Barelang yang selama ini mengutip uang parkir dari warga yang bertamasya di kawasan itu, bebas beraksi karena telah mendapat izin atau persetujuan dari Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam.
Dengan demikian kata Kepala Bagian Humas Pemko Batam Salim, kutipan parkir atau apapun namanya yang diselenggarakan oleh masyarakat di kawasan itu adalah sah atau legal.
”Sudah ada kerjasamanya dengan Dishub. Pengalola juga diwajibkan menyetor 20 persen dari pendapatan,” ujar Salim di Batam Centre, menanggapi penarikan biaya parkir di Jembatan I Barelang, kemarin.

Rabu, 25 Januari 2012

Pelabuhan Tanjung Sauh Perlu Investasi Rp3 Triliun

Oleh: Larno/Editor Rusdianto

Batam (ANTARA Kepri) - Badan Pengusahaan Batam memerlukan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk mengembangkan Pulau Tanjung Sauh menjadi pelabuhan peti kemas penunjang status Batam sebagai daerah perdagangan bebas.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Senin mengatakan, Tanjung Sauh dijadikan alternatif pembangunan Pelabuhan Batuampar yang batal akibat pemenang tender membatalkan pembangunan.

Tiga Serikat Kerja Tuntut Upah Sundulan PT Unisem



Tribun Batam - Selasa, 24 Januari 2012


Laporan Tribunnews Batam, Zabur Anjasfianto

TRIBUNNEWSBATAM.COM,BATAM
-Karyawan PT Unisem yang berada di Kawasan Industri Batamindo Mukakuning Batam menuntut manajemen perusahaan memberikan upah sundulan minimal sesuai dengan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah diputuskan.

Buruh PT Unisem Mogok Kerja

SEI BEDUK -- Kawasan Industri Batamindo (KIB) Mukakuning kembali diguncang aksi demo buruh. Setelah ratusan karyawan PT Varta menggelar unjuk rasa, Kamis (19/1) lalu, giliran pekerja PT Unisem, yang melakukan aksi mogok kerja Selasa (24/1) sekitar pukul 10.30 WIB.
Karyawan perusahaan pengemasan yang berlokasi di Jalan Beringin tersebut menuntut upah sundulan tahun 2012 sebesar Rp222.000.

Bisa Deteksi Kapal Penyelundup


25 Jan 2012 (sumber Batam Pos


Acara peletakan batu pertama dermaga kapal patroli Kamla di Jembatan 2 Barelang dan peresmian MRCC Batam di Teluk Mataikan Nongsa, kemarin.
 Satu lagi fasilitas penunjang pengamanan dan pemantauan wilayah teritorial Indonesia diresmikan di Batam yakni kantor Maritime Rescue Coordinating Center (MRCC) di Teluk Mataikan, Nongsa, Selasa (24/1) kemarin.

Karyawan Unisem Mogok Kerja


25 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)
Ratusan karyawan PT Unisem, Lot Beringin kawasan Industri Batamindo Mukakuning, mogok kerja, Selasa (24/1) pagi.
Mereka menuntut upah sundulan sesuai upah minimum kota (UMK) Batam 2012 yang sudah diputuskan Gubernur Kepri.
Ketua FSPMI PUK PT Unisem Zasri Mulyadi, mengatakan, sebelumnya karyawan sudah menempuh jalur perundangan sebanyak tiga kali, tapi belum ada keputusan pihak manajemen perusahaan. Karyawan meminta agar upah sundulan disesuaikan dengan jabatan masing-masing karyawan di sana.

Batam Disia-siakan

25 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)
Mengawali tahun 2012, Batam Pos menggelar program yang dinamakan ”Manufacturing Hope Roadshow”. Kami berkunjung ke lembaga-lembaga terpilih untuk berdiskusi, tentang bagaimana menemukan harapan di tingkat lokal.
Program ini terinspirasi dari Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan yang membenahi BUMN Indonesia dengan semangat manufacturing hope.
Elang Tri Praptomo

Jumat, 20 Januari 2012

Tanggul Gedung SPC Mulai Keropos

BATAM- Kondisi Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) yang terletak di Batam Centre kurang terawat. Sebagian fasilitas milik Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dibangun sejak 2002 lalu mulai rusak. Beberapa titik tanggul untuk menahan ombak sudah keropos dan berlubang.
Selain tanggul, jalan belakang gedung pun rusak parah. Anehnya, di tengah ruas jalan yang rusak itu diletakkan pot bunga berukuran besar. Hal ini sedikit menghalangi para pengguna kendaraan yang melintas. Kerusakan itu juga terlihat pada bagian bawah pondasi belakang gedung yang mulai retak. Begitu juga sebagian atap gedung terlihat bocor.

Tanjung Sauh Jadi Pelabuhan Kontainer

BP Batam Tak Punya Dasar,
BATAM- DPRD Kota Batam mempertanyakan kebijakan BP Batam yang menjadikan Pulau Tanjung Sauh sebagai alternatif pelabuhan kontainer. Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Irwansyah mengatakan Pulau Tanjung Sauh dijadikan pelabuhan kontainer sangat bertentangan dengan PP No 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sistem Perizinan Amburadul, Alih Fungsi Ruko Jadi Hotel

BATAM CENTRE- Maraknya alih fungsi bangunan dari rumah toko (ruko) menjadi hotel di Batam mencerminkan amburadulnya sistem penerbitan perizinan di Pemko Batam. Jika tidak segera dibatasi, kondisi tersebut berpotensi memberi dampak negatif, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sosial.

Oleh: Taslimahuddin, Liputan Batam

Ratusan Karyawan PT Varta Mogok Kerja

Tuntut Kesejahteraan

BATAM-- Ratusan karyawan PT Varta Microbattery yang berlokasi di kawasan Batamindo Mukakuning mogok kerja, Kamis (19/1). Mereka menuntut  kesejahteraan, terutama peningkatan tunjangan transportasi dan perumahan. Rencananya mogok kerja tersebut berlangsung selama tiga hari, Kamis-Jumat dan Sabtu (19-20-21/1).
Pantauan di lapangan, sekitar 900 pekerja yang terdiri 600 karyawan permanen dan 300 karyawan outsourcing duduk-duduk di luar perusahaan. Mereka mendengarkan orasi yang disampaikan perwakilan pekerja.

Sebaiknya BP Batam Berkoordinasi Dulu


20 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)
Anggota Komisi III DPRD Batam Irwansyah, mempertanyakan rencana pembangunan terminal kontainer di Pulau Tanjungsauh oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sebab, kata dia, pulau tersebut tidak masuk dalam wilayah kerja BP Batam.
Kata Irwansyah, mengacu PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, wilayah kerja BP Batam hanya meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Galang Baru. PP tersebut kemudian direvisi menjadi PP 05/2011 dengan menambahkan Pulau Janda Berhias menjadi bagian wilayah kerja BP Batam.

Pajang Pakaian Dalam di Depan Pabrik


20 Jan 2012 (sumber Batam Pos
Sekitar 900-an karyawan PT Varta Microbattery Indonesia di kawasan Industrial Batamindo mogok kerja, Kamis (19/1) pagi. Mereka menuntut perusahaan itu memberikan tunjangan perumahan bersama (TPB).
Ratusan pekerja sudah memenuhi halaman perusahaan di Jalan Gaharu itu, sejak pukul 08.00 WIB. Pekerja yang mengenakan seragam perusahaan warna kuning berkumpul di depan pabrik berteriak dan membawa poster bertuliskan sejumlah tuntutan. ”Semua kewajiban terhadap perusahaan sudah kami jalani, hak kami tolong juga diperhatikan,” teriak pekerja menggunakan pengeras suara.

Kamis, 19 Januari 2012

Ratusan karyawan Varta Batam mogok kerja


BATAM: Ratusan karyawan PT Varta Batam Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo menggelar aksi mogok kerja yang direncanakan selama tiga hari untuk menuntut perusahaan memberikan persamaan tunjangan perumahan.

BONGKAR MUAT: Sistem bongkar muat di pelabuhan dibenahi


JAKARTA: Menteri BUMN Dahlan Iskan berjanji segera memperbaiki sistem bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan untuk mempercepat lalu lintas pengiriman barang.

Menurut Dahlan, sistem bongkar muat dipelabuhan saat ini sering dikeluhkan pengusaha Kadin Indonesia karena membutuhkan waktu lama sehingga harus ada perubahan sistem.

BUMN digandeng kelola Batu Ampar

(sumber Bisnis Indonesia)

Batam Tawarkan Tanjung Sauh untuk Pelabuhan


Kamis, 19 Januari 2012
(sumber Media Indonesia)   


BATAM--MICOM: Badan Pengusahaan Batam menawarkan lahan seluas 100 hektar di Tanjung Sauh dan Kabil sebagai alternatif pembangunan pelabuhan peti kemas selain kawasan Batuampar.

"Selain Batuampar, kami juga akan menawarkan Tanjung Sauh dan Kabil untuk dibangun pelabuhan peti kemas dalam rencana tender ulang pembanguan pelabuhan peti kemas di Batam," kata Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono, di Batam, Rabu (18/1).

Kado Hatta Untuk BBK Tertunda

BATAM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menunda kunjungannya ke Batam yang direncanakan Rabu (18/1). Padahal kedatangannya sangat ditunggu kalangan pengusaha Batam, Bintan dan Karimun (BBK) karena akan membawa revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2009 tentang kepabeanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) BBK yang telah diteken Presiden SBY.

Bapedalda Kewalahan Angkut Limbah B3 di Dam Tembesi

BATAM CENTRE- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam kewalahan mengangkut limbah B3 yang sudah diangkat dari lokasi penimbunan di kawasan Dam Tembesi. Selain banyaknya limbah, yakni mencapai 52 ton lebih, kendaraan yang akan dipakai mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) itu juga kesulitan masuk ke lokasi.

Wagub Minta Perhatian Khusus

Laporkan 4 Persoalan Naker ke Menakertrans

BATAM-  Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo meminta perhatian khusus Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, terhadap empat permasalahan besar ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi Kepri hingga saat ini. Keempat permasalahan tersebut yakni sudah tidak memadainya sarana dan prasaran Balai Latihan Kerja (BLK), dominannya sistem outsourcing dan tenaga kerja asing,  perbedaan penafsiran Kebutuhan Hidup Layak (KLH) antara pengusaha dan pekerja, dan terakhir sudah tidak representatifnya shelter penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Tanjungpinang.

Batam Tawarkan Tanjung Sauh untuk Pelabuhan

Oleh: Larno/Editor Rusdianto

Batam (ANTARA Kepri) - Badan Pengusahaan Batam menawarkan lahan seluas 100 hektar di Tanjung Sauh dan Kabil sebagai alternatif pembangunan pelabuhan peti kemas selain kawasan Batuampar.

BP Batam Belum Terima Aplikasi Perluasan Drydocks

Oleh: Larno/Editor Jo Seng Bie

Batam (ANTARA Kepri) - Badan Pengusahaan Batam belum menerima aplikasi rencana peningkatan dan perluasan fasilitas galangan kapal di Batam seperti yang disampaikan Chairman Drydocks Khamis Juma Buamim kepada Konsul Jenderal RI Dubai Mansyur Pangeran.

Investor China Minati Batam

19 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)
Batam masih tetap jadi tujuan investasi. Terbukti, investor asal China juga berminat menjajaki peluang investasi dan pemasaran produk di Batam. Selasa, (17/1) Richer Asia Co Limited, investor asal China berkunjung ke Batam guna melihat langsung peluang investasi itu.
”Richer Asia Co Limited adalah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya, factory, manufacturing, raw material.

Badan Futsal BP Batam Gagas Liga Futsal


19 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)Untuk mendorong pembinaan olahraga futsal di Batam dan Kepri umumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Futsal BP Batam yang dalam proses pembentukannya menggagas kompetisi dalam bentuk liga yang akan digelar sepanjang tahun 2012 ini.
Liga futsal yang digelar terbuka untuk umum ini, sudah diprogramkan Badan Futsal BP Batam. Rencananya liga futsal ini akan digelar mulai kelompok umur (KU) 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, antarpelajar, antarmahasiswa, wanita, kelompok veteran usia 30 tahun keatas dan 40 tahun keatas, serta antar ekspatriat dan instansi.

Rabu, 18 Januari 2012

BP Rancang Jalur Kereta Api


18 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)
Badan Pengusahaan (BP) Batam sedang mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api di Batam. Untuk merealisasikan layanan tersebut, BP Batam segera menyusun detailed engineering design (DED) bekerja sama dengan Ditjen Kereta Api Indonesia (KAI).
”Kita akan segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan KAI. Mungkin Januari atau Februari 2012 ini,” kata Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam Centre, kemarin.

Daya Tarik Investor

18 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)

 Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengatakan, meski Karimun ditetapkan daerah perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), namun investasinya belum maksimal.
Penyebabnya, ada beberapa hal. Pertama, infrastruktur penunjang seperti, jalan, pelabuhan dan bandara, belum memadai.

Selasa, 17 Januari 2012

Pejabat Berani Menjamin, Investor di Galang Mantap Buka Usaha



Tribun Batam - Selasa, 17 Januari 2012




Laporan Tribunnews Batam, TIM BATAM

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Tren para pejabat maupun pemodal berlomba mendapatkan lahan di Pulau Rempang, Galang dan sekitarnya diakui oleh warga setempat.

Gedung BLK, Semakin Kusam Tanpa Fungsi

SAGULUNG -- Lama tidak difungsikan sebagaimana layaknya sebuah Balai Latihan Kerja (BLK), beberapa bangunan gedung milik BLK Karya Bangsa di Sagulung berangsur mengalami kerusakan dan terlihat kusam. Tidak ada satupun aktifitas berarti untuk memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja tak terlihat di BLK satu-satunya yang ada di Batam ini.

Senin, 16 Januari 2012

Kami Tak Berwenang Berik Izin

(sumber Tribun Batam)

Selembar Surat Rp 40 Juta

(sumber Tribun Batam)



Izin Mal dan IMB Diobral

BATAM- Forum Diskusi yang digelar Haluan Kepri di Press Room Gedung Haluan Kepri Batam, Kamis (12/1) lalu yang mengangkat tema "Prospek Investasi Kepri 2012" berlansung hangat. Empat panelis yang dihadirkan merupakan orang-orang yang sangat menguasai topik yang dibahas.

Perluasan Batu Ampar telan Rp366 miliar


Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam mengatakan pihaknya telah mengusulkan besaran pagu perluasan pelabuhan dari APBN, yang akan mencakup perluasan dermaga dan penambahan sarana termasuk crane.

Bongkar muat di Batu Pelabuhan Ampar diprediksi naik 6%


BATAM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)  Pemilik aset Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar, mengatakan pihaknya melihat prospek pertumbuhan volume kargo Pelabuhan itu mencapai 6% tahun ini.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)—Pemilik aset Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar—mengklaim aktivitas pelayanan volume kargo di pelabuhan itu mengalami kelebihan kapasitas pada 2011 sekitar 150.000 TEUs. Total muatan yang ditangani tahun alu mencapai 350.000 TEUs, padahal kapasitas maksimalnya  hanya 200.000 TEUs.
 

BP Batam Kembangkan Infrastruktur Pendukung FTZ

Oleh: Larno/Editor Rusdianto

Batam (ANTARA Kepri) - Badan Pengusahaan Batam berencana mengembangkan infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara untuk mendukung satus mereka sebagai daerah bebas agar bisa bersaing dengan kawasan serupa di negara lain terutama ASEAN.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, mengatakan pengembangan infrastruktur akan mulai dikerjakan tahun ini termasuk pengembangan kargo bandara internasional Hang Nadim yang perlu ditambah.

Investasi Asing Batam 2011 Capai 105 Juta Dolar

Batam (ANTARA Kepri) - Badan Pengusahaan Batam mencatat total nilai realisasi investasi asing di kawasan bebas Batam selama 2011 mencapai 105 juta dolar Amerika dari 91 perusahaan.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, mengatakan industri manufaktur selama periode 2011 masih menjadi sektor utama menopang pencapaian realisasi investasi.

Menko Perekonomian Akan Jelaskan Revisi PP 02/2009


Batam (ANTARA Kepri) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa dijadwalkan ke Batam, Kepulauan Riau, pekan depan untuk menjelaskan revis terhadap Peraturan Pemerintah 02/2009 tentang tata niaga kepabeanan yang selama ini menghambat Batam, Bintan dan Karimun selaku daerah perdagangan dan pelabuhan bebas.

BP Batam Rencanakan Perbaikan Infrastruktur



Tribun Batam - Jumat, 13 Januari 2012 
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM -  Badan Pengusahaan (BP) Batam merencanakan akan melakukan perbaikan dua pelabuhan domestik yang ada di Kota pada pada tahun 2013. Kedua pelabuhan domestik tersebut antara lain Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Telaga Punggur.

Daya Tarik Batamindo Dianggap Mulai Turun

BATAM CENTRE --  Daya tarik Kawasan Industri Batamindo (KIB) yang berlokasi di Mukakuning dinilai sudah mulai melemah. Sejumlah perusahaan besar, satu per satu mulai meninggalkan atau melakukan relokasi ke kawasan-kawasan industri lain di Batam ataupun ke negara tetangga.

Jumat, 13 Januari 2012

Otorita Batam Akui Tiga Perusahaan Asing Hengkang


Penulis : Hendri Kremer
Kamis, 12 Januari 2012
(sumber Media Indonesia)   




Otorita Batam akhirnya mengakui tiga perusahaan asing hengkang ke luar negeri, sebelumnya instistusi tersebut menolak mengatakan ada perusahaan asing yang hengkang pada awal tahun ini.

Ketiga perusahaan itu antara lain perusahan Jepang, PT FMC yang bergerak di bidang kabel, elektronik di Kabil.

Bongkar muat di Batu Pelabuhan Ampar diprediksi naik 6%


BATAM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)  Pemilik aset Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar, mengatakan pihaknya melihat prospek pertumbuhan volume kargo Pelabuhan itu mencapai 6% tahun ini.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)—Pemilik aset Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar—mengklaim aktivitas pelayanan volume kargo di pelabuhan itu mengalami kelebihan kapasitas pada 2011 sekitar 150.000 TEUs. Total muatan yang ditangani tahun alu mencapai 350.000 TEUs, padahal kapasitas maksimalnya  hanya 200.000 TEUs.
 

Investment grows 44.8% in Batam


BATAM: The realization of foreign investment in the free-trade zone of Batam throughout 2011 had climbed up by 44.8% to US$105 million from US$72.5 million in 2010.

The higher realization of foreign investment was supported by increasing number of manufacturing industries and intensive investment promotion, revealed Director of Integrated-One Stop Service and Public Relation at Batam Enterprise Board Dwi Djoko Wiwoho said.

Investasi Asing Batam 2011 Capai 105 Juta Dolar

Batam (ANTARA Kepri) - Badan Pengusahaan Batam mencatat total nilai realisasi investasi asing di kawasan bebas Batam selama 2011 mencapai 105 juta dolar Amerika dari 91 perusahaan.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, mengatakan industri manufaktur selama periode 2011 masih menjadi sektor utama menopang pencapaian realisasi investasi.

Menko Perekonomian Akan Jelaskan Revisi PP 02/2009

Oleh: Jo Seng Bie

  Abidin Hasibuan dari Apindo Kepri (kiri) dan Gubernur Kepri HM Sani (kanan) di Batam, Kamis (18/1) bersalaman dalam pertemuan persiapan lawatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. (kepri.antaranews.com/ foto Humas Pemprov Kepri)
Batam (ANTARA Kepri) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa dijadwalkan ke Batam, Kepulauan Riau, pekan depan untuk menjelaskan revis terhadap Peraturan Pemerintah 02/2009 tentang tata niaga kepabeanan yang selama ini menghambat Batam, Bintan dan Karimun selaku daerah perdagangan dan pelabuhan bebas.

Perluasan Pelabuhan Batu Ampar Serap APBN Rp 366 Miliar

Tribun Batam - Kamis, 12 Januari 2012 

Laporan Tribunnewsbatam. Nazarrudin Napitu

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Ditahun 2011, Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar kini sudah mengalami over kapasitas sekitar 150ribu TEUs‎​ (Twenty Feet Equivalent Units) dengan total 350ribu TEUs dari kapasitas maksimal menampung kargo sebesar 200ribu TEUs.
Maka dari itu, selaku pemilik aset pelabuhan, BP Batam akan menggelar lelang untuk proyek perluasan pelabuahan peti kemas Batu Ampar di tahun 2011.

Sani Ajak Pelaku Usaha Dialog


Tribun Batam - Kamis, 12 Januari 2012 
Laporan Tribunnews Batam, Iman Suryanto

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Menjelang kedatangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ke Kepri, pada 18 Januari mendatang, Gubernur Kepri HM Sani menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang juga pelaku usaha di Kepri yang dilakukan di Graha Kepri, Batam, Kamis (12/1/2012).

Pelabuhan Batu Ampar Diperluas

BATAM CENTRE- Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mengurusi pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, dalam waktu dekat akan mengadakan pelelangan pembanguanan perluasan pelabuhan Batuampar didermaga utara.

Pengusaha Tunggu Kado Hatta Rajasa

Revisi PP 02/2009

BATAM-Wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun akan mendapatkan kado istimewa dari Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa, Rabu (18/1) mendatang. Kado itu berupa revisi PP 02 tahun 2009 yang telah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP 02 selama ini paling dikeluhkan para pengusaha, karena memperpanjang birokrasi dan menjadikan BBK bukan sebagai kawasan FTZ.

Pengusaha Pesimis Investasi Kepri Meningkat



BATAM-Pengusaha Kepri merasa pesimis investasi di Kepri tahun 2012 berprospek cerah. Rasa pesimis itu muncul karena hingga kini tidak ada kepastian hukum di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK).
Hal tersebut terungkap dalam Forum Diskusi yang digelar Haluan Kepri di Press Room Gedung Haluan Kepri Batam, Kamis (12/1). Diskusi yang mengangkat tema "Prospek Investasi Kepri 2012" tersebut menghadirkan empat panelis, yaitu Direktur Investasi, dan Marketing Badan Pengusahaan (BP) Batam Rustam Hutapea, Ketua Apindo Kepri Ir Cahya, Ketua PHRI Kepri Rudy Chua yang juga anggota DPRD Kepri dan Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK Jon Arizal yang juga Kepala BKPM Kepri.

Penambahan Dermaga Telan Rp366 Miliar

13 Jan 2012 - (sumber Batam Pos)

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menambah kapasitas dermaga Pelabuhan Batuampar. Pembangunan dikerjakan dalam proyek tahun jamak atau multiyears yang dimulai pertengahan tahun ini.
”Februari proyeknya mulai ditender,” kata Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho di Gedung BP Batam, Kamis (12/1).

Diskusi Gubernur Kepri dengan Pengusaha


13 Jan 2012 -(sumber Batam Pos)
  Gubkepri HM Sani didampingi Sekdaprov Kepri Suhajar Diantoro melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha di Kepri di Gedung Graha Kepri, Batam, kemarin. Hadir dalam pertemuan itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Kawasan Batam Mustofa Wijaya, Penasihat Apindo Kepri Abidin Hasibuan, Ketua Apindo Kepri Cahya, Ketua Kadin Kepri Johannes Kennedy, dan sejumlah pengusaha lainnya.

Kamis, 12 Januari 2012

Investasi tumbuh 44,8%

sumber Bisnis Indonesia


BP Batam

sumber Batam Pos

3 PMA di Batam cabut izin penanaman modal

Oleh chandra gunawan on Jan 11th, 2012 (sumber Bisnis Indonesia)
BATAM (BisnisKepri.com): Badan Pengusahaan (BP) Batam selama 2011 mencabut tiga Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) atas permintaan PMA masing-masing.
Dwi Joko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, mengungkap alasan pencabutan tersebut karena ketiga perusahaan tersebut memutuskan untuk menghentikan beroperasi lantaran tidak ada lagi order yang mereka dapatkan.
Ia sendiri menilai permintaan mencabut SPPM perusahaan memang sudah sesuai mekanisme yang ada.

Setahun, 102 Investor Masuk

Sebanyak tiga izin operasional perusahaan di Batam dicabut sepanjang 2011. Perusahaan itu tutup atas permintaan perusahaan itu sendiri. Namun, disisi lain, pada 2011 juga ada 102 perusahaan yang masuk Batam, dengan nilai investasi 141 juta Dollar AS.
BP Batam juga mengeluarkan izin usaha tetap (IUT) bagi 91 perusahaan asing. Sementara ada 24 penanaman modal asing, melakukan perluasan usaha dengan jumlah investasi sebesar 81,9 juta Dollar AS.

Sembilan Perusahaan di Batamindo Bernilai Merah

Sebanyak sembilan perusahaan di Batam, mendapat nilai merah dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Raport merah itu diterima terkait dengan pengelolaan limbah yang dinilai tidak taat untuk 2011 di Batam. Di luar sembilan perusahaan itu, KLH memberikan penilaian positif dengan nilai biru dan hijau.

Tiga PMA di Batam Tutup


Tribun Batam - Rabu, 11 Januari 2012

Laporan Tribunnews Batam. Nazarrudin Napitu

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Direktur PTSP sekaligus Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho menyampaikan, disepanjang Tahun 2011 hingga saat ini, BP Batam telah mencabut tiga surat persetujuan penanaman modal asing. Pencabutan surat persetujuan ini atas permintaan ketiga perusahaan tersebut yang memilih tutup karena sepi order.

Sebanyak 91 PMA Perluasan di Batam Selama 2011


Tribun Batam - Rabu, 11 Januari 2012

Laporan Tribunnewsbatam. Nazarrudin Napitu

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Dari data BP Batam, aplikasi penanaman modal asing yang masuk di Januari 2011 sampai Desember 2011 lalu terdapat sebanyak 102 perusahaan PMA dengan total nilai investasi sebesar 141 Juta Dolar AS. Sedangkan, untuk perluasan ada sebanyak 24 Perusahaan PmA dengan total investasi 81,9 juta Dolar AS.

Tiga PMA Hengkang

BATAM CENTRE- Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat selama 2011, tiga perusahaan penanam modal asing (PMA) hengkang dari Batam. Ketiga perusahaan itu yakni perusahan Jepang, PT FMC yang bergerak di bidang kabel, elektronik di Kabil. Selanjutnya perusahaan Singapura, PT Pro Duo Mandiri, yang bergerak dibidang pembuatan kulit di Batuampar dan PT Asia Tech Entity perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Direktur Humas dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) BP Batam, Dwi Joko Wiwoho mengatakan, izin penanaman modal dicabut karena selain tidak adanya orderan, juga ketatnya persaingan.

Sani Lapor Kendala FTZ ke Kemenko Perekonomian

BATAM- Gubernur Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan dan Karimun (BBK) menghadap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, untuk melaporkan hambatan investasi dan perdagangan di kawasan FTZ, Batam Bintan dan Karimun (BBK).

2011, Tiga Perusahaan Asing Tutup


12 Jan 2012  (sumber Batam Pos)
Sepanjang 2011, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencabut tiga surat persetujuan penanaman modal asing. Pencabutan surat persetujuan ini atas permintaan ketiga perusahaan tersebut yang memilih tutup pada tahun lalu.
Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, mengatakan ketiga perusahaan asing itu tutup karena sepi order.

9 Perusahaan Dapat Rapor Merah

12 Jan 2012  (sumber Batam Pos)

Sembilan perusahaan di Batam mendapat predikat merah karena dinilai tidak taat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ini berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) periode 2011 lalu.
“Tahun 2011 KLH menilai 20 industri di Batam. Sembilan dapat nilai merah, sisanya mendapat nilai biru dan hijau,” kata Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi N Purnomo, usai hearing dengan Komisi III DPRD Batam, Rabu (11/1).

Rabu, 11 Januari 2012

BP Incar PMA Asia

Krisis ekonomi yang melanda Amerika dan Eropa, mengubah orientasi BP Batam untuk 2012. BP Batam menargetkan, investasi yang masuk untuk tahun ini, lebih banyak dari Asia.
Untuk itu, BP Batam lebih banyak melakukan promosi investasi di negara-negara Asia, seperti China, Korea, Jepang, Rusia, Taiwan dan lainnya.

Batam, Lumbung Masalah Tenaga Kerja

BATAM CENTRE-  Masalah ketenagakerjaan di Batam bukan saja mengenai upah minimum Kota (UMK). Tapi segudang permasalahan mengenai sistem ketenagakerjaan yang terjadi Batam saat ini. Hal ini terungkap, ketika sekretaris Panitia khusus (pansus) ranperda Ketenagakerjaan Kota Batam, Rusmini Simorangkir menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Selasa (10/1). Rapat paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD, Surya Sardi, didampingi Wakil Ketua I, Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua II Zainal Abidin, dan dihadiri Wakil Walikota Batam, H. Rudi, SE.

Rusun Jamsostek Kabil Akan Diresmikan Presiden

BATAM- Tujuh twin blok rusunawa (rumah susun sewa) untuk pekerja di Kabil yang dibangun PT Jamsostek yang kini pengerjaan hampir selesai bakal diresmikan bulan Februari 2011 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya telah dibangun dan dihuni tiga twin blok rusun di kawasan tersebut, sehingga total rusun di di Kabil ada 10 twin blok atau 20 blok rusun.
Demikian disampaikan Kepala Cabang PT Jamsostek Batam II, Ikeda Hendra saat berkunjung ke Kantor Haluan Kepri di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar nomor 9, Selasa (10/1).

Revisi PP 02 Sudah Diteken


11 Jan 2012  (sumber Batam Pos)
Gubernur Kepulauan Riau, H Muhammad Sani, terus melobi dan mendesak pemerintah pusat  untuk memberikan kemudahan berinvestasi di Kepri. Salah satunya, percepatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengaturan Gaji PNS Disesuaikan Beban Kerja

11 Jan 2012  (sumber Batam Pos)

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan perlu ada pengaturan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang berdasarkan beban kerja. Menurutnya, penggajian berdasarkan jabatan tidak lagi relevan karena hanya akan menimbulkan kecemburuan yang mengarah pada penurunan kinerja pegawai.

Selasa, 10 Januari 2012

Kawasan Batamindo Mulai Kurang Diminati

MUKA KUNING -- Sempat menjadi primadona bagi para pengusaha dan pekerja, saat ini Kawasan Industri Batamindo mulai kurang diminati. Kawasan seluas 320 hektar ini, dulu bisa dikatakan sebagai incaran perusahaan-perusahaan besar berkelas dunia. Seperti Philips, Sony Chemicals Indonesia, Sanyo, Panasonic, Astra, Casio dan perusahaan PMA lainnya. Saat ini, satu per satu perusahaan besar tersebut mulai beralih, hengkang ke kawasan industri lain yang ada di Batam, baik diluar Batamindo ataupun ke kawasan industri negara tetangga. Sebagian juga menutup operasional perusahaan dengan alasan tidak ada lagi order produksi, kalah bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk sejenis, sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain ataupun sebab lainnya.

Isi Kapal Harus Dilaporkan ke BC


10 Jan 2012 -(sumber Batam Pos)
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Klas B Batam, Susila Brata, mengungkapkan pembongkaran 140 drum kosong dalam kapal Berkat Ilahi II milik Haji Nur di Selat Nenek sudah sesuai aturan kepabeanan.

Senin, 09 Januari 2012

BC Langsung Keluarkan Barang


7 Jan 2012 -(sumber Batam Pos)

Keluhan Ketua Dewan Penasehat Apindo Kepri dan Batam, Abidin Hasibuan, terkait ditahannya komponen atau bahan baku produksi yang akan diekspor kembali oleh Bea Cukai langsung direspon Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. Barang-barang yang sejak Kamis (5/1) ditahan karena masalah Standar Nasional Indonesia, mulai kemarin sudah dikeluarkan.
”Begitu membaca ada keluhan Pak Abidin di Batam Pos, saya langsung instruksikan ke anggota di lapangan agar mempercepat prosesnya. Hari ini (kemarin, red) barang-barang itu sudah kami keluarkan,” kata Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Kukuh Sumardono Basuki, kemarin (6/1).