BATAM- DPR RI menegaskan peluang usulan Kadin Kepri kepada Presiden untuk mengubah pola rekrutmen personel Dewan Kawasan FTZ melalui fit and proper test atau uji kepatutan masih terbuka.
Wakil Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai usulan Kadin Kepri tersebut memungkinkan diterapkan jika Presiden menerbitkan SK agar pemilihan Ketua Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan FTZ melalui uji kepatutan.
“Sangat dimungkinkan, tergantung SK Presidennya. Tapi perlu dijelaskan lagi, uji kepatutan sebelum pencalonan atau sebelum dicalonkan,” kata dia di Batam, Senin (4/3/2013).
Dia menjelaskan Kadin Kepri harus menentukan uji kepatutan apakah dilakukan sebelum dicalonkan atau saat calon-calon Ketua DK sudah diajukan kepada Presiden.
Jika uji kepatutan dilakukan saat pengajuan calon-calon sudah ada ditangan Presiden, maka Presiden harus memiliki tim di Dewan Nasional yang berfungsi semacam Baperjakat. (k17/sus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar