Minggu, 24 March 2013 (sumber : Haluan Kepri)
"Saya prihatin, cara pandang tersebut salah. Pengelolaan FTZ jangan sampai diartikan menjual kawasan tersebut pada investor asing dan mengorbankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata dia dalam seminar mengenai Optimalisasi FTZ di Batam, Sabtu (23/3).
Ia mengatakan, FTZ bukan semata bertujuan menarik investor asing sebanyak-banyaknya untuk menanamkan modal mereka di BBK. Menurut dia, pengelolaan FTZ harus melibatkan masyarakat dalam negeri untuk mengembangkan BBK. "Negara berkembang yang akhirnya bisa maju ialah mereka yang mau membangun dengan kemampuannya sendiri, tanpa harus meminta bantuan atau mengemis-ngemis pada pihak asing untuk berinvestasi atau memberikan bantuan," kata Soerya.
Soerya mengatakan, kawasan BBK memang berada pada wilayah yang sangat strategis karena berada dalam jalur pelayaran dunia dan sangat layak dikembangkan. "FTZ atau apapun status yang disandang oleh Batam, Bintan dan Karimun hanyalan instrumen ekonomi yang tidak boleh mengganggu wilayah lain di Indonesia. Apalagi mengganggu keutuhan negara, FTZ harus tetap dalam lingkungan NKRI," kata dia.
Ia mengatakan, seharusnya Bangsa Indonesia tidak usah ragu terhadap kemampuan diri sendiri untuk membangun menggunakan kekuatan sendiri.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Surya Makmur Nasution mengatakan seharusnya Kepri lebih fokus pada pembinaan masyarakat pelaku usaha mikro untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kawasan FTZ. "Usaha kecil harus eksis di kawasan FTZ. Bukan hanya industri dari luar negeri yang tidak memiliki kaitan dengan masyarakat lokal," kata dia.
Ia mengatakan, kebijakan Provinsi Kepri harus mendorong dan memberikan berbagai upaya agar masyarakat bisa lebih berperan dalam meningkatkan perekonomian kawasan FTZ. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar