Sabtu, 16 Maret 2013 (sumber : Bisnis Kepri)
BATAM — Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun (FTZ-BBK) tengah menggodok Peraturan Ketua DK tentang ketentuan impor ponsel, komputer genggam, dan komputer tablet sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2012.
Yazdi Taufik, Staf Ahli Ketua DK FTZ BBK, mengatakan peraturan Ketua DK terhadap pemasukan ponsel ini penting untuk ditetapkan karena ada satu pasal dalam Permendag yang mengatur secara khusus mengenai pemasukan ponsel ke dalam kawasan perdagangan bebas.
“Pada pasal 11 sudah ditegaskan bahwa ketentuan Permendag 82 tidak berlaku di kawasan perdagangan bebas, sehingga perlu ada peraturan DK untuk mengatur pemasukannya,” ujarnya.
Dalam rapat perumusan peraturan Ketua DK ini, sekretariat Dewan Kawasan mengundang Kadin, Apindo, BP Kawasan, dan para pengusaha importir ponsel yang menguasai perdagangan ponsel di kawasan ini.
Berbagai keluhan disampaikan oleh pengusaha karena pada umumnya mereka sudah mengetahui mekanisme pengurusan dokumen – dokumen pendukung importasi ponsel dari negara prinsipal ke Indonesia.
Draft yang telah disepakati dalam rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada kementerian terkait, setelah baru disahkan menjadi peraturan Ketua DK yang baru. (sus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar