Senin, 25 March 2013 (sumber : Haluan Kepri)
" Gubernur jadi Ketua DK, itu sudah pas. Karena dia yang berwenang mengeluarkan kebijakan. Mungkin yang perlu diperkuat adalah, orang-orang di sekeliling Ketua DK. Paling tidak, orang-orang tersebut memiliki persepsi yang sama dengan pengusaha, " kata Jamin ketika diminta tanggapannya tentang gonjang-ganjing
Ketua DK, akhir pekan lalu.
Jamin menilai, keberadan DK selama ini tidak banyak berdampak terhadap kemajuan ekonomi Kepri. Sebab, antara DK dan pengusaha cenderung tidak satu persepsi.
DK jalan sendiri, pengusaha juga jalan sendiri. Padahal, dana yang disiapkan untuk DK ini lumayan besar.
" Saat ini, selain membenahi orang-orang yang duduk di struktur DK, yang perlu perhatikan adalah bagaimana perkembangan FTZ kedepan. Karena, sejak FTZ diterapkan tidak banyak membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri," katanya.
Meski demikian, lanjut Jamin, persoalan ekonomi di kawasan BBK tidak hanya disebabkan oleh keberadaan DK yang tidak jalan saja, tetapi juga masalah-masalah lain. Ia mencontohkan, masalah UMK yang naik secara drastis, ini cukup membuat kalangan pengusaha terpukul.
" Menurut riset ILO, kenaikan UMK di Indonesia tertinggi di dunia. Ini kan tidak sehat untuk iklim investasi. Pada prinsipnya, kita tidak keberatan dengan kenaikan UMK, tapi kalau bisa tidak naik drastis begitu. Minimal di sesuaikan dengan KHL masing-masing daerah," katanya.
Nama Sendiri
Sementara itu, diantara anggota DPRD Kepri, mengemukan pendapat berbeda, atas rekomendasi nama Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Surya Makmur Nasution mempermasalahkan Gubernur Kepri yang merekomendasikan namanya jadi Ketua DK. Namun, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menyampaikan pernyataan berbeda.
Jumaga mengatakan tidak ada persoalan soal Ketua DK, dijabat HM Sani. Dia bahkan berharap, Presiden segera mengeluarkan keputusan, mengangkat Gubernur Kepri, HM Sani sebagai Ketua DK, sehingga polemik berakhir.
" Kita tidak masalah, Gubernur kembali menjadi Ketua DK. Kita minta pusat, segera mengeluarkan SK-nya. Kalau Ketua DK dan Gubernur, dijabat dua orang, potensi konfliknya makin tinggi," harap Jumaga.
Jumaga menilai, Sani masih bagus dan masih layak. Bahkan, Ketua DK ditangan Gubernur, akan mempercepat pertumbuhan investasi karena kebijakan yang dihasilkan lebih sinergis. Dia menilai, selama dipimpin Sani, Kawasan FTZ, Batam, Bintan dan Karimun mengalami pertumbuhan investasi, yang positif.
"Kan, tidak ada masalah dua periode. Yang dilarang itu, dua kali gaji dari satu sumber (APBD). Tapi, semuanya berpulang ke Presiden," katanya.
Jumaga mengaku, memberi apresiasi terhadap Sani. Setelah melihat rapat FTZ kemarin (Jumat), dia menyebut banyak investor asing masuk BBK termasuk melakukan perluasan investasi. Yang menghambat, hanya RTRW. Tapi Gubernur sudah menjanjikan akan segera meminta pusat menyelesaikan.
"Mari berikan masukan. Jangan saling menyalahkan. Mari kita selesaikan secara bersama-sama," himbaunya.
FTZ Masih Memprihatinkan
Wakil Gubernur Provinsi Kepri Soeryo Respationo saat menjadi pembicara seminar optimalisasi Free Trade Zone (FTZ) di Hotel PIH, Sabtu (24/3) mengakui FTZ di kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) masih sangat memprihatinkan.
Ia mengungkapkan, FTZ di kawasan BBK sangatlah penting, karena memiliki lokasi yang sangat strategis. Kata dia, pengembangan FTZ tersebut, belum belum optimal dan harus memberikan kebebasan untuk barang-barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia.
" FTZ harus dikembangkan dan harus lebih optimal. Sebab saat ini, konsep FTZ nyaris menjual harga diri kita. Sebaiknya juga, kita harus bisa mendiri dan jangan jadi pengmis dinegara sendiri, "ujar Soeryo.
Soeryo mengatakan, pada dasarnya pemberlakuan FTZ sangat disetujui, karena BBK menjadi rebutan investor untuk melakukan pertumbuhan dinegaranya masing-masing. Soeryo mengharapkan, kepada masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Kepri, bisa berkarya dan bersaing atas masuknya barang-barang impor.
"FTZ merupakan instrumen ekomoni yang tidak boleh mengganggu Indonesia. Kita harus bangun diri sendiri jangan ragu dengan kamampuan kita serta harus bisa menggali dari dalam negeri, "paparnya.(byu/sfn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar