Senin, 18 March 2013 (sumber : Haluan Kepri)
Demikian disampaikan Gubernur Kepri HM Sani usai coffee morning bersama warga di kawasan Batuaji, Batam, Minggu (16/3) pagi. Dalam kegiatan santai itu, Sani juga didampingi Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Sekdaprov Kepri SUhajar, serta sejumlah kepala SKPD Provinsi Kepri.
Sani mengatakan, saat ini proses pengembalian fungsi BLK sedang berjalan. Koordinasi terus dilakukan baik dengan Pemerintah Kota Batam (Walikota) dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam.
"Kita sedang koordinasikan dengan walikota dan BP Batam. Sekda (Sekretaris Daerah Provinsi Kepri) akan melakukan rapat-rapat dengan instansi terkait. Intinya bagaimana tahun ini BLK bisa difungsikan," katanya.
Apabila BLK sudah difungsikan, lanjut Sani, tentu dapat memberikan keterampilan-ketarampilan kepada masyarakat, khususnya Batam. Dengan begitu, keterampilan yang dimiliki para tenaga kerja, dapat mengisi pasar kerja yang sudah ada.
Selain dari itu, pasar kerja yang ada akan terus berkembang atau bahkan kehadiran perusahaan-perusahaan baru nantinya mampu menyerap tenaga kerja terampil ini. Karena itu, kata Sani, pihaknya sangat mengharapkan BLK bisa selesai tahun ini.
"Yang jelas kita sedang lakukan ini (proses pengoperasian BLK). Kita tunggu saja ya," kata Sani.
Disinggung mengenai instansi mana yang akan mengelola BLK tersebut, Sani tidak memberikan jawaban pasti. Ia mengatakan semua itu tergantung hasil rapat yang dilakukan. Namun yang jelas, kehadiran BLK bisa menghasilkan tenaga kerja terampil yang handal, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Batam.
Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan dan terjadi kesepakatan Walikota Batam dan Ketua BP Batam selaku dewan pendiri mengenai pembubaran Yayasan Karya Bangsa yang selama ini mengelola BLK. Pembubaran akan dilakukan dengan mengacu pada mekanisme yang berlaku, kemudian BLK tersebut akan berada di bawah pengurusan Badan Layanan Umum (BLU).
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam Ilham Eka Hartawan mengatakan, gedung BLK di Batuaji dengan luas sekitar satu hektare akan di bawah pengawasan BLU, setelah yayasan dibubarkan.
"Nanti pengelolaannya bagaimana, dibubarkan dulu yayasan (Karya Bangsa). Kalau dari pertemuan kemarin, BP mengusulkan nanti pengelolaanya BLU," kata Ilham.
Dijelaskan dia, pengelolaan di bawah BLU lebih tepat. Sebab, BLU dapat mendapatkan anggaran, baik dari APBD/N dan bisa mencari dana sendiri. Sehingga BLU sifatnya lebih fleksibel. Untuk semua itu, baik pembubaran maupun pembentukan BLU, akan melalui mekanisme yang berlaku, kemudian akan ada tim yang akan melakukan ini semua sehingga memperoleh hasil yang baik. (mnb/cw71)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar