Reklamasi di Pulau Bokor Jalan TerusBATAM CENTRE (HK)- Meski sudah mendapat surat teguran dari Bapedadal Kota Batam untuk menghentikan aktivitas reklamasi di sekitar Pulau Bokor, karena belum memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), nyatanya aktivitas pematangan reklamasi oleh PT Power Land itu terus berlangsung.
Akibatnya, ratusan nelayan yang terkena dampak dari reklamasi karena area tangkapan mereka hilang sekitar 361 hektar. Menjerit dan mengecam arogansi dari perusahaan yang terus melanjutkan aktivitasnya, sementara ganti rugi yang pernah dijanjikan, hingga Minggu (7/10) belum juga terealisasi.
"Hingga detik ini, kami belum mendapatkan konpensasi, perusahaan hanya janji-janji belaka," ujar salah seorang nelayan yang juga Ketua RW setempat, Abdul Karim kepada Haluan Kepri.
Hal yang sama disampaikan Tengku Isjah, Ketua dari Marlin (Menyatukan Aspirasi Lingkup Internal Nelayan), bahwa masyarakat sebenarnya tidak menghambat rencana perusahaan untuk membangun daerah itu, tapi sebelum pembangunan dilakukan setidaknya ada pembicaraan terlebih dahulu.
"Kenapa kami tak pernah diajak bicara, padahal kami semua terkena dampaknya," ketus pak tua yang akrab disapa Tengku itu.
Menurutnya, kalau karena alasan pembangunan menyebabkan area tangkapan ratusan nelayan hilang, itu sama saja sebagai upaya memiskin masyarakat. Padahal maksud dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan.
"Kecuali hitung-hitungan ganti rugi dan keberlanjutan kehidupan kami jelas, silahkan lanjutkan. Tapi jangan sekali-kali melanjutkan sebelum nasib kami jelas," ungkapnya.
Sementara itu, Shahrudin, salah seorang koordinator nelayan mengancam akan kembali turun ke jalan bila tuntan nelayan belum juga dilaksanakan. Salah satunya, menghentikan seluruh aktivitas reklamasi sampai adanya realisasi ganti rugi.
Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi Purnomo yang ditemui di kantornya Jumat (5/10) lalu, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pimpinan dari PT Power Land untuk meminta penjelasan. Pasalnya, Ia juga tidak mengerti kenapa reklamasi masih berlangsung, padahal surat penghentian sudah kita layangkan.
"Kami akan panggil pimpinannya, karena sejak 11 Juni lalu sudah dilayangkan surat penghentian," ujarnya singkat. (ays)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar