Dari Rp 5,2 Miliar menjadi Rp 1,5 miliar

Jumat, 12 Oktober 2012 (Sumber : Posmetro Batam)
Kompensasi Menyusut, Warga Ancam Tutup Jembatan VI

BATAM, METRO : Keresahan waraga 3 keluarahan di sekita Jembatan VI pasca ditabrak Jembatan Enam oleh kapal APC Aussie I Juni silam, kian membuncah. Hal ini dipice dengan akan dikucurkan nya dana asuransi yang konon jumlahnya berkurang dari yang sudah diajukan.

"Perhitungan yang diajukan Pak Zulhendri (Kadishub) Rp 5,2 miliar, tapi belakangan jumlahnya menyusut menjadi Rp 1,5 miliar saja, ada apa in?" demikian tegas Sani, Ketua Gerakan Pemuda Kepri Rumpu kepada POSMETRO menanggapi adanya penyusutan jumlah kompensasi kepada masyarakat Kamis (11/10).

Sani menjelaskan, sebelumnya sudah disampaikan dan diajukan soal besaran klaim atas Jembatan VI Barelang yang tertabrak Kapal APC Aussie 1 pada 6 Juni 2012, telah disepakati pihak pemilik kapal melalui asuransi.

Malahan melalui Ketua Tim Terpadu Identifikasi Kerusakan Jembatan Enam Barelang, Zulhendri juga sudah memperhitungkan kerugian akibat tertabraknya Jembatan VI Barelang mencapai Rp 17 miliar mencakup kerugian konstruksi, lingkungan dan sosial masyarakat.

Nah, dari sinilah, lanjut Sani, pihaknya justru mempertanyakan soal menyusutnya besaran kompensasi yang bakalan diterima masyarakat.

Sani menambahkan jika jumalh kompensasi yang bakalan diterima warga hanya Rp 1,5 miliar saja, jumlah tersebut tidak akan sebanding dengan kerugian yang dirasakan warga.

Sebut saja bagaimana selama jembatan itu rusak dan tidak bisa dilewati, berapa kerugian warga yang menggantungkan kebutuhan hidup dari mengirimkan hasil laut ke Batam. Dengan kondisi ini, sebut Sani, maka dia berharap Pemerintah Kota Batam bisa lebih transparan dengan apa yang akan dilakukan kepada masyarakat yang sudah jadi korban. "Saya menuntut agar hak warga jangan lagi dikurangi," kata Sani.

Dikatakan Sani, jika dalam putusan akhir nanti benar ada indikasi penyusutan jumlah kompensasi kepada masyarakat di sana maka, pihaknya akan menutup Jembatan VI, dan pihaknya juga akan menghalau agar tidak ada lagi kapal besar yang bisa lego jangkar di lokasi tersebut.

Sani juga mengaku mengumpulkan dukungan dari tiga kelurahan, disana yakni, Pulau Abang, Galang Baru dan Karas, untuk melakukan aksi demo besar-besaran jika apa yang sudah disetujui ini diubah lagi.

Selain akan menggalang dukungan, ia juga menegaskan kepada pemerintah untuk tidak melakukan pengerjaan jembatan sebelum kompensasi kepada masyarakat di sana jelas. (tjo)