TANJUNGPINANG (BP) – Ketua Komisi III DPRD Kepri, Joko Nugroho
minta Pemprov Kepri serius merealisasikan rencana pembangunan jembatan
yang menghubungkan Pulau Batam-Bintan (Babin).
Joko mengaku, Pemprov harus ikut serta dan mendorong rencana pembangunan tersebut. ”Dampak nyata terhadap pembangunan jembatan tersebut akan dirasakan Kepri sendiri, baik itu menyangkut ganti rugi maupun penyiapan masuknya industri ke Bintan,’’ kata Joko, dua hari lalu.
Jembatan yang akan menelan anggaran sekitar Rp3 triliun dan mempunyai panjang sekurang-kurangnya 6,7 kilometer. Jika jadi dibangun, ujarnya, jembatan itu akan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan dan perekonomian Kepri.
Joko berharap, Badan Pengusahaan (BP) kawasan FTZ Batam dapat melakukan sinkronisasi dengan Pemprov Kepri guna mewujudkan rencana tersebut.
Hingga kini, DPRD heran, Pemprov belum pernah memaparkan rencana pembanguna jembatan Batam-Bintan di depan DPRD Kepri.
Diakui Joko, jembatan ini tidak menggunakan APBD Kepri, melainkan APBN atau swasta murni. Namun DPRD Kepri berkepentingan mengetahui dari awal agar bisa menjelaskan juga kepada masyarakat.
”Kita akan melakukan dengar pendapat dengan Ketua Bappeda Kepri dalam waktu dekat agar rencana pembangunan jembatan Babin dapat berjalan mulus,’’ tukasnya. (zek) (126)
Joko mengaku, Pemprov harus ikut serta dan mendorong rencana pembangunan tersebut. ”Dampak nyata terhadap pembangunan jembatan tersebut akan dirasakan Kepri sendiri, baik itu menyangkut ganti rugi maupun penyiapan masuknya industri ke Bintan,’’ kata Joko, dua hari lalu.
Jembatan yang akan menelan anggaran sekitar Rp3 triliun dan mempunyai panjang sekurang-kurangnya 6,7 kilometer. Jika jadi dibangun, ujarnya, jembatan itu akan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan dan perekonomian Kepri.
Joko berharap, Badan Pengusahaan (BP) kawasan FTZ Batam dapat melakukan sinkronisasi dengan Pemprov Kepri guna mewujudkan rencana tersebut.
Hingga kini, DPRD heran, Pemprov belum pernah memaparkan rencana pembanguna jembatan Batam-Bintan di depan DPRD Kepri.
Diakui Joko, jembatan ini tidak menggunakan APBD Kepri, melainkan APBN atau swasta murni. Namun DPRD Kepri berkepentingan mengetahui dari awal agar bisa menjelaskan juga kepada masyarakat.
”Kita akan melakukan dengar pendapat dengan Ketua Bappeda Kepri dalam waktu dekat agar rencana pembangunan jembatan Babin dapat berjalan mulus,’’ tukasnya. (zek) (126)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar