Pemko-BP Batam Seriusi BLK

Jumat, 1 Maret 2013  (sumber : Tanjungpinang Pos)

 

CARI KERJA: Sejumah pencari kerja melihat pengumuman lowongan kerja di Mukakuning. Diharapkan, pengelolaan BLK ke depan bisa menciptakan tenaga kerja terampil.

Yayasan Pengelola Segera Dibubarkan, Diganti dengan Badan Layanan Umum

Balai Latihan Kerja (BLK) Batuaji Batam milik Badan Pengusahaan (BP) Batam saat ini masih dikelola yayasan tersendiri. Namun, dalam waktu dekat ini, yayasan itu akan dibubarkan BP Batam. Direncanakan, pengelolaan BLK akan dilakukan dengan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam waktu dekat ini, Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja dan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, akan menemui Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait yang berhubungan dengan masalah pengelolaan BLK.

“Sekarang, BLK masih diurus yayasan yang dibentuk dulu. Yayasan itu akan dibubarkan,” ujar Ilham Eka Hartawan, Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Kamis (28/2).

Hanya saja, apakah BLU akan di bawah BP Batam atau Pemko Batam, masih belum dibicarakan.
“Yang penting, yayasannya kita bubarkan secepatnya,” ungkapnya.

Terkait dengan pilihan membentuk BLU dalam mengelola BLK, hal ini semua terkait dengan anggaran untuk pengelolaan.

“Kalau  BLU, bisa cari anggaran sendiri menggunakan APBD dan APBN. Jadi BLU lebih fleksibel,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ahmad Dahlan mengatakan pernyataan senada. Menurut dia, BLK yang didirikan BP Batam masih dikelola yayasan yang terdiri dari Pemko, BP Batam dan unsur masyarakat.

“Ini kita bubarkan dulu. Selanjutnya ada tiga pilihan. Kita bentuk BLU, kerja sama Pemko dan BP, atau diserahkan ke Pemprov Kepri untuk mengelola atau diserahkan ke pusat,” katanya.

Menurut Dahlan, pengelolaan BLK penting disikapi. Alasannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang trampil sesuai kebutuhan industri di Batam.

“Saya katakan selama ini, kebutuhan kita sangat besar atas tenaga kerja. Peluang kerja sangat terbuka lebar,” katanya.

Hanya saja, calon tenaga kerja itu banyak yang datang dari luar daerah dan tidak memiliki ketrampilan.

Kondisi ini diakui salah satu penyebab kesulitan pemerintah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Soal sistem pelatihan tenaga kerjanya nanti  akan dikaji BP Batam,” imbuhnya.(martua)