BATAM- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI akan menggandeng Kementerian Tenaga Kerja Singapura (Ministry of Manpower) untuk menggelar workshop buruh pada Juni mendatang di Batam.
Robert Sianipar, Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian RI, mengatakan workshop tersebut sebagai upaya harmonisasi hubungan buruh, pengusaha dan pemerintah.
“Meski masalah buruh di Singapura kecil, tapi pengalaman mereka bisa diberikan kepada kita. Kami bekerja sama dengan MoM dan mereka akan membawa National Trades Union Congress (NTUC),” ujarnya disela-sela seminar ekonomi regional optimalisasi revitasi revitalisasi fungsi FTZ Batam Bintan Karimun di Batam, Senin (4/3/2013)
Dia mengatakan masalah buruh muncul menjadi perhatian dalam working group Singapura-Indonesia. Kerja sama Singapura-Indonesia menyimpulkan masalah buruh memang mempengaruhi kinerja industri.
“Buruh di Batam Bintan Karimun disebut militan, tapi kuncinya ada di low enforcement,” kata dia.
Singapura, menurut Robert, pernah mengalami masalah buruh yang berulang-ulang pada sekitar tahun 1970, namun penyelesaian masalah buruh terus mengalami kemajuan. Sehingga pihaknya berharap dapat belajar dari Singapura untuk menyelesaikan masalah buruh.
Dia mengatakan rencananya serikat buruh NTUC Singapura akan ikut serta dalam workshop tersebut untuk menceritakan permasalahan buruh di Singapura.
“Yang diundang buruh, perusahaan dan pemerintah karena harus ada harmonius relationship di Batam artinya tidak ada perusahaan yang mengekspolitasi buruh dan sebaliknya,” kata dia.
Pemerintah, lanjut dia, harus bisa mengayomi kedua belah pihak. Selama ini ia mengakui pemerintah memiliki tanggung jawab agar lembaga tripartit bekerja efektif menjaga hubungan pengusaha dan buruh.
Workshop ini akan menjadi fasilitasi bagaiamana ketiga pihak tersebut mengembangkan kerja sama yang harmonis. “Buruh juga akan mengetahui tantangan dari pengalaman Singapura dan NTUC sebagai salah satu narasumber,” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar