Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Selasa, 05 Maret 2013

Daya Saing FTZ Melemah

Akibat Masalah Buruh dan Harga Gas
Daya saing kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam dinilai melemah saat ini. Bahkan, dikhawatirkan, lima tahun ke depan, penanam modal asing (PMA) tidak ada masuk Batam. Kondisi ini bisa terjadi nanti karena faktor tenaga kerja dan harga gas.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Perekonomian RI, Purba Robert Sianipar, Senin (4/2) di Batam. Menurut Robert, PMA terancam meninggalkan Batam lima tahun ke depan.

“Penanam modal asing terancam meninggalkan Batam lima tahun ke depan. Itu kalau tidak segera dibenahi,” kata Robert.

Bahkan menurut dia, saat ini sudah ada beberapa PMA yang memindahkan usahanya ke Kawasan Industri Iskandar Syah di Malaysia. Apa lagi kawasan industri tersebut saat ini sedang berbenah dengan strateginya.

“Sudah ada satu atau dua investor yang pindah. Mungkin bisa ditanya ke BP Batam,” katanya.

Robert menyinggung faktor yang akan mempengaruhi eksodus perusahaan ke Malaysia akibat masalah pekerja dan gas yang digunakan industri di Batam.

“Persoalan buruh menjadi bahan diskusi penting dalam kelompok kerja bersama Indonesia-Singapura,” bebernya.

Sementara gas diakui menjadi faktor penting bagi investor. Gas di Batam diakui lebih mahal, sehingga melemahkan daya saing kawasan industri di Batam dibandingkan Malaysia.

“Sebelum berinvestasi, PMA selalu mempertimbangkan masalah energi sebagai infrastruktur penting,” tegasnya.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, John Sulistiawan mengatakan, kenaikan harga gas memberatkan industri. Bahkan, Singapura sendiri disebutkan sedang menyiapkan diri meninggalkan gas Indonesia.

“Mereka bersiap meninggalkan ketergantungan gas dari Indonesia. Mereka akan membeli gas dari Timur Tengah,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, perlu pembenahan buruh. Dia mengingatkan, buruh tidak diperbolehkan melakukan sweeping.

“Perlu ketegasan pemerintah dan aparat terhadap aksi sweeping yang dilakukan buruh,” tegasnya.(MARTUA)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar