BATAM KOTA (BP) – Masalah banjir di Batam bakal sulit teratasi.
Selain karena pola pembangunan yang tak konsisten dengan master plan,
anggaran Pemko Batam juga minim. Tahun ini, di APBD 2012 Pemko Batam
hanya menganggarkan dana Rp3.670. 581.500 di Dinas Pekerjaan Umum dan
dana Rp907,189 juta di Dinas Tata Kota. Padahal, untuk mengentaskan
banjir diperlukan dana lebih dari Rp500 miliar.
Jika anggarannya setahun hanya sekitar Rp4,5 miliar, maka untuk mengentaskan banjir, perlu waktu hampir 111 tahun. Padahal, setiap kali hujan, Batam pasti banjir terutama di kawasan Batuaji, dan Batam Centre.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batam, Yumasnur, mengungkapkan kegalauannya. Ia angkat tangan kalau diminta secepatnya mengentaskan banjir. “Kalau diatasi secara langsung tidak bisa. Ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi yang ada,” ujar Yumasnur, kemarin.
Ia berdalih Batam merupakan kota yang dinamis di mana pendudukan terus bertambah dan beresiko dengan bertambahnya infrastruktur seperti rumah yang juga berdampak pada perubahan tata guna lahan.
“Hanya saja, kita terus memikirkan bagaimana meminimalisir dan menanggulanginya,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menormalisasi saluran drainase pada kawasan-kawasan rawan banjir.
Terkait biaya, ia dengan tegas menyatakan hingga saat ini anggaran yang ada untuk mengatasi masalah banjir masih sangat minim. “Tapi, angka pastinya saya tidak hafal,” tepisnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Batam Siti Nurlaila, mengungkapkan selain minimnya anggaran, masalah cukup pelik yang hingga saat ini adalah master plan yang up to date.
Pemerintah daerah, menurut dia, tidak punya master plan penanggulangan banjir yang jelas. “Otorita Batam punya tapi sudah tidak akurat lagi untuk saat ini,” kata Siti, kemarin.
Menurut politisi PKS ini, mengatasi banjir tidak bisa dilakukan secara parsial jadi harus komprehensif untuk itu harus ada master plan kanal dan drainase yang dibuat oleh semua pemangku kepentingan yakni BP Kawasan Batam dan Pemko Batam.
Pembiayaannya saran dia harus komprehensif juga dan bisa dianggarkan secara multiyears. “Jadi tidak bisa satu tahun terus beres. Kalau bisa untuk lima tahun mari dibahas yang penting tujuannya bisa atasi masalah,” saran politisi berkerudung ini.
Terkait anggaran, Siti mengakui berdasarkan hasil kajian pihak BP dan Pemko dalam sebuah seminar belum lama ini, dibutuhkan dana sekitar Rp500 miliar.
Dana tidak sedikit ini juga belum menjamin Batam akan bebas banjir jika tidak dimbangi dengan pola hidup masyarakat yang sadar lingkuangan. Tapi menurut dia, inti pemecahan masalah yang ada adalah dengan menyiapkan master plan yang baik dan benar adalah solusi awal.
Pengamat Tata Kota, Chabullah Wibisono, mengatakan salah satu alternatif terbaik mengatasi banjir adalah dengan membuat danau buatan di perumahan atau kawasa yang menjadi langganan banjir seperti yang diterapkan di Semarang. Air dari danau atau empang ini kemudian akan disalurkan ke laut.
“Berkaca dari pengalaman saya waktu di Semarang. Di sana ada lapangan bola yang dikorbankan untuk menampung air hujan dari banjir. Memang efektif kok,” paparnya. (spt/med)
Jika anggarannya setahun hanya sekitar Rp4,5 miliar, maka untuk mengentaskan banjir, perlu waktu hampir 111 tahun. Padahal, setiap kali hujan, Batam pasti banjir terutama di kawasan Batuaji, dan Batam Centre.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batam, Yumasnur, mengungkapkan kegalauannya. Ia angkat tangan kalau diminta secepatnya mengentaskan banjir. “Kalau diatasi secara langsung tidak bisa. Ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi yang ada,” ujar Yumasnur, kemarin.
Ia berdalih Batam merupakan kota yang dinamis di mana pendudukan terus bertambah dan beresiko dengan bertambahnya infrastruktur seperti rumah yang juga berdampak pada perubahan tata guna lahan.
“Hanya saja, kita terus memikirkan bagaimana meminimalisir dan menanggulanginya,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menormalisasi saluran drainase pada kawasan-kawasan rawan banjir.
Terkait biaya, ia dengan tegas menyatakan hingga saat ini anggaran yang ada untuk mengatasi masalah banjir masih sangat minim. “Tapi, angka pastinya saya tidak hafal,” tepisnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Batam Siti Nurlaila, mengungkapkan selain minimnya anggaran, masalah cukup pelik yang hingga saat ini adalah master plan yang up to date.
Pemerintah daerah, menurut dia, tidak punya master plan penanggulangan banjir yang jelas. “Otorita Batam punya tapi sudah tidak akurat lagi untuk saat ini,” kata Siti, kemarin.
Menurut politisi PKS ini, mengatasi banjir tidak bisa dilakukan secara parsial jadi harus komprehensif untuk itu harus ada master plan kanal dan drainase yang dibuat oleh semua pemangku kepentingan yakni BP Kawasan Batam dan Pemko Batam.
Pembiayaannya saran dia harus komprehensif juga dan bisa dianggarkan secara multiyears. “Jadi tidak bisa satu tahun terus beres. Kalau bisa untuk lima tahun mari dibahas yang penting tujuannya bisa atasi masalah,” saran politisi berkerudung ini.
Terkait anggaran, Siti mengakui berdasarkan hasil kajian pihak BP dan Pemko dalam sebuah seminar belum lama ini, dibutuhkan dana sekitar Rp500 miliar.
Dana tidak sedikit ini juga belum menjamin Batam akan bebas banjir jika tidak dimbangi dengan pola hidup masyarakat yang sadar lingkuangan. Tapi menurut dia, inti pemecahan masalah yang ada adalah dengan menyiapkan master plan yang baik dan benar adalah solusi awal.
Pengamat Tata Kota, Chabullah Wibisono, mengatakan salah satu alternatif terbaik mengatasi banjir adalah dengan membuat danau buatan di perumahan atau kawasa yang menjadi langganan banjir seperti yang diterapkan di Semarang. Air dari danau atau empang ini kemudian akan disalurkan ke laut.
“Berkaca dari pengalaman saya waktu di Semarang. Di sana ada lapangan bola yang dikorbankan untuk menampung air hujan dari banjir. Memang efektif kok,” paparnya. (spt/med)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar