BATAM- Tingginya persaingan bisnis di kawasan-kawasan FTZ di Asia Tenggara harus disikapi secara bijak oleh pemerintah. Solusi untuk meningkatkan investasi di Kepri saat ini adalah membangun jembatan Batam-Singapura.
Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri, Johanes Kennedy Aritonang dalam Diskusi Fokus Grup Komite Ekonomi Nasional di Hotel Harmoni One Batam, Rabu (21/3).
Disebutkan Jon, Kawasan Industri Iskandar di Johor Malaysia memiliki tiga akses dari Singapura. Di samping itu, kawasan FTZ Malaysia ini juga didukung oleh dua perusahaan raksasa, yaitu Tamasek Holding dan Hosanah. Bisa dikatakan kawasan tersebut menjanjikan insentif yang sangat besar kepada calon investor.
Sementara, kondisi Batam saat ini kebalikan dari Iskandar. Batam tidak siap untuk menerima investor besar, karena sudah tidak ada lagi lahan yang tersedia. Sementara, kawasan yang masih tersedia dengan fasilitas memadai yaitu Rempang dan Galang, namun hingga kini masih berstatus quo.
"Bagaimana kita mau jualan investasi kalau kita sendiri tidak siap. Tidak ada lagi lahan untuk investor besar masuk. Jikapun ada lahan saat ini, sudah dimiliki oleh orang lain. Jika ingin mendapatkannya, butuh biaya besar. Sementara, untuk investasi tidak bisa high cost," ujar John.
Batam, sebut John, juga perlu menggesa pembangunan jembatan Batam-Singapura agar transportasi dari negara tetangga tersebut ke Batam lebih lancar.
"Kita harus segera membangun jembatan Batam-Singapura bila tidak ingin tergilas oleh Iskandar," ujar Jon.
Tidak bisa pungkiri, sejarah investasi Batam sangat berkaitan dengan Singapura. "Kita tidak bisa jadikan Singapura sebagai saingan, tetapi harus digandeng. Saat ini 75 persen investasi di Kepri dari Singapura. Karena itu, kita perlu membuka akses lebih besar di samping mempersiapkan strategi jangka panjang lainnya," ujar John.
Jon juga mengkritisi tentang konsep FTZ di BBK yang masih buram. Masing-masing pemimpin daerah, mulai dari Provinsi Kepri, kabupaten dan kota memiliki visi yang berbeda-beda. Perlu ada cluster-cluster kawasan agar tujuan investasi lebih jelas.
"Bila ada investor besar, ke mana harus diletakkan. Investasi shipyard ke mana. Kenyataan sekarang kita itu saling rebut," ujar John.
Sementara itu, Anggota DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan kondisi FTZ Batam, Bintan dan Karimun perlu perjuangan lebih lanjut. Pemerintah pusat masih setengah hati memberikan keleluasaan kepada kawasan yang seharusnya istimewa ini.
Disebutkan Harry, dari segi pendanaan, Batam hanya mendapatkan Rp148 miiar dari APBN. Angka ini jauh dari dana yang diberikan untuk Sabang yang juga memiliki status FTZ, yaitu Rp400-500 miliar.
"Selama ini, APBN itu lebih banyak berkonsentrasi di Jawa. Jadi, sangat wajar bila pertumbuhan ekonomi di Jawa juga lebih tinggi. Padahal, Batam sebagai salah satu kawasan investasi tidak begitu diperhatikan. Dari segi dana pembangunan infrastruktur kita jauh. Jika infrastruktur Batam dilengkapi, pertumbuhan ekonomi di Kepri semakin bagus. Jembatan Batam-Bintan saja dari dulu tak digubris, malahan jembatan Suramadu yang duluan. Apa bedanya dengan jembatan Suramadu? Belum lagi rencana pembangunan jembatan Batam-Singapura, Batam-Malaysia zaman orde baru yang hingga kini tak ada kejelasannya," ujar Harry.
Karena itu, Harry berharap presiden yang akan dipilih 2014 mendatang haruslah presiden yang pro terhadap investasi. Karena, untuk mengembangkan kawasan investasi perlu kebijakan politik kawasan dan kebijakan anggaran.
"Saya termasuk orang yang mengkritisi program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Tetapi, setidaknya program ini sudah mengarah pada investasi," ujarnya.
Acara yang mengangkat tema lembaga pembiayaan infrastruktur dan perekonomian daerah ini juga dihadiri Sekretaris DK Provinsi Kepri Jon Arizal, Bappeda Provinsi Kepri, 10 Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) se-Sumatera, Kadin Batam, dan instansi terkait.(pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar