Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Kamis, 08 Maret 2012

Pengusaha Jepang Ancam Hengkang

Batam Dinilai tak Kondusif

BATAM – Kabar buruk untuk dunia pelaburan (investasi) di Batam, para investor Jepang yang ada di Batam berniat akan menutup usahanya lalu beralih membuka pabrik di Vietnam atau di Malaysia yang lebih kondusif.

Informasi yang dikumpulkan Haluan Kepri di lingkungan Japan Community (komunitas Jepang) di Batam sejak dua hari terakhir ini menyebutkan bahwa Komunitas Jepang sudah menggelar pertemuan penting untuk membahas isu-isu demo pekerja yang dinilai mulai meresahkan investor.
Seorang petinggi di salah satu perusahaan Jepang yang ditemui Haluan Kepri kemarin di Batam membenarkan bahwa pertemuan itu sudah digelar. “Kita membahas situasi terakhir, aksi demo union (serikat pekerja) mulai mempressure pengusaha. Ini suda tak baik dan tak sehat lagi,” kata Mr Tom (ia minta namanya ditulis seperti itu saja-red)

Mr Tom menyebutkan tidak kondusifnya investasi di Batam  karena asosiasi buruh yang dinilainya telah provokatif, sehingga meminta untuk merealisasikan hal-hal diluar batas kewajaran. Ia mencontohkan perusahaan yang dipimpinnya. Tingkat Supervisor hingga Manajer selain menuntut kenaikan gaji, juga menuntut tunjangan sampai 20 persen lebih.

"Itu yang bikin suasana tak kondusif. Union (serikat pekerja, red) suka menghasut, minta yang tidak-tidak. Demonstrasi anarkis, membuat tidak nyaman. Memblokir aktivitas, memaksa teman lain untuk ikut demo. Sampai itu semua investor Japan Community berkumpul. Kalau ada demo begitu lagi, kita out (keluar), pilih Vietnam atau Malaysia," ujar Mr Tom dengan bahasa yang bercampur-campur

Belakangan memang demo buruh jadi marak di Batam. Umumnya demo itu mempermasalahkan upah yang tidak kunjung bisa disepakati. Sebelumnya sejumlah perusahaan asing juga sudah mulai tutup dan memindahkan basis usahanya ke negara lain.

Menanggapi hal ini, Ketua Kadin Kepri Johanes Kennedy Aritonang mengimbau semua pihak menahan diri dan menjalin komunikasi yang lebih baik untuk kemaslahatan bersama.

"Kita paham, investor menginginkan rasa aman. Kita juga mengerti yang dituntut pekerja adalah kesejahteraan. Karena itu, komunikasi antara pekerja dan manajemen harus jalan. Yang sekarang itukan komunikasi tersumbat. Kita himbaulah HRD (Human Resource Departement) untuk lebih komunikatif dengan pekerja," ujar John ditemui di Panbill Plaza, Rabu (7/3).

Terkait permasalahan pekerja, Kadin Provinsi Kepri telah berbicara dengan beberapa tokoh pekerja dari Jakarta, seperti Repson Silaban dan M Ikbal untuk menggelar seminar membahas tentang ketenagakerjaan. Tujuannya mencairkan hubungan industri dan pekerja yang mandeg.

"Kita tidak ingin pekerja industri dirugikan, kita tidak ingin upah terlalu murah, kita juga tidak ingin mahal. Intinya kompetitiflah, sehingga pekerja kita sejahtera. Pekerja itu aset perusahaan. Karena itu perlu dilakukan pembahasan upah per sektoral, tidak seperti sekarang, yang ditetapkan hanya UMK (upah minimum kota). UMK hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja 0-12 bulan. Ini yang perlu disosialisasikan. Kita ingin hal ini dibahas, bahkan hal ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain," ujar John.

Dalam hal ini, buruh juga diminta untuk selalu meningkatkan skill (keahlian), sehingga perusahaan akan membayar sesuai keahlian yang dimiliki, sehingga nantinya upah tidak lagi bergantung pada UMK.

Terkait aksi demonstrasi menuntut upah sundulan dan sebagainya yang disuarakan oleh pekerja, John mengaku sangat memahaminya. Namun begitu, pekerja juga harus paham bahwasanya aksi tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan.

"Rasa aman bagi investor itu penting. Kecuali kita rela kehilangan mereka. Supaya satu pandangan, kita harus pahami apa akibatnya bila mereka benar-benar hengkang. Buruh adalah motor, buruh harus mengerti itu," ujar John.

John juga mengatakan, tidak berlebihan bila perusahaan asal Jepang mengancam hengkang bila aksi demonstrasi yang mengganggu kelancaran perusahaan terus berlanjut. Karena aksi-aksi tersebut sangat mengganggu kelancaran produksi dan berpotensi menimbulkan kerugian. Harus dipahami, ujar John, masing-masing perusahaan kontraknya tidak tiap tahun, melainkan 3 tahunan. Jika aksi-aksi yang dilakukan buruh mengancam perusahaan dan berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian dikemudian hari, akan sangat merugikan pekerja itu sendiri.

"Pekerja sebaiknya harus hati-hati, lihat masalah itu dengan jernih. Kami mengerti masalah yang dihadapi, terutama saya. Karena saya juga pernah menjadi pekerja. Cairkan permasalahan dengan baik. Bangun komunikasi, diskusikan masalah yang dihadapi dengan Kadin. Jangan anarkis. Masih bisa dikomunikasikan, jalankan dengan baik," ujar John.(pti)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar