BATAM KOTA (BP) – Pemko Batam akhirnya melunak. Jika awalnya
mengklaim sebagai pemilik Tanjungsauh, kini Wali Kota Batam Ahmad Dahlan
mendukung upaya Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam untuk membangun
pelabuhan kontainer di sana. Ia juga menegaskan tidak ada saling klaim
terhadap kepemilikan kawasan tersebut antara Pemko Batam dan BP Batam.
“Tidak ada masalah dan tidak ada klaim mengklaim di sini. BP sepakat
dengan Pemko apabila ada investor yang mau kita harus merespon dengan
mempermudah perizinan yang ada. Baik izin yang ada di Pemko maupun BP
Kawasan,” ujar Ahmad Dahlan kemarin (9/3).
Ia juga menyatakan hal terpenting adalah pembangunan pelabuhan di Tanjungsauh itu tidak mengganggu tata ruang.
“Jadi tidak ada masalah bangun pelabuhan di sana karena yang bangun adalah investor,” ujarnya menambahkan.
Menurut Dahlan Pemko dan BP Kawasan mendukung asal sesuai tata ruang dan yang terpenting investasi berjalan.
Ia juga mengklaim Pemko tidak akan kehilangan luas wilayah administrasi. Pasalnya, ada sejumlah izin yang juga dikeluarkan Pemko.
“Pemko mengeluarkan 115 izin dari 11 institusi di negara ini. Salah satunya IMB jadi Pemko juga punya andil dalam pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh nantinya,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara BP dengan Pemko di Komisi III DPRD Batam beberapa hari lalu, staf Pemko mengklaim wilayah Tanjungsauh tidak masuk lagi dalam kewenangan BP sesuai Perpres nomor 87 tahun 2011.
Sementara direktur teknik dan pembangunan BP Batam Istono mengklaim Tanjungsauh merupakan warisan Otorita Batam ke mereka berdasarkan Perpres nomor 56 tahun 1984.
Tanjungsauh sendiri direncanakan akan dijadikan pelabuhan kontainer setelah pengembangan Pelabuhan Batuampar macet karena hingga saat ini belum ada investor yang meliriknya. (spt)
Ia juga menyatakan hal terpenting adalah pembangunan pelabuhan di Tanjungsauh itu tidak mengganggu tata ruang.
“Jadi tidak ada masalah bangun pelabuhan di sana karena yang bangun adalah investor,” ujarnya menambahkan.
Menurut Dahlan Pemko dan BP Kawasan mendukung asal sesuai tata ruang dan yang terpenting investasi berjalan.
Ia juga mengklaim Pemko tidak akan kehilangan luas wilayah administrasi. Pasalnya, ada sejumlah izin yang juga dikeluarkan Pemko.
“Pemko mengeluarkan 115 izin dari 11 institusi di negara ini. Salah satunya IMB jadi Pemko juga punya andil dalam pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh nantinya,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara BP dengan Pemko di Komisi III DPRD Batam beberapa hari lalu, staf Pemko mengklaim wilayah Tanjungsauh tidak masuk lagi dalam kewenangan BP sesuai Perpres nomor 87 tahun 2011.
Sementara direktur teknik dan pembangunan BP Batam Istono mengklaim Tanjungsauh merupakan warisan Otorita Batam ke mereka berdasarkan Perpres nomor 56 tahun 1984.
Tanjungsauh sendiri direncanakan akan dijadikan pelabuhan kontainer setelah pengembangan Pelabuhan Batuampar macet karena hingga saat ini belum ada investor yang meliriknya. (spt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar