BATAM--Aksi demonstrasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintahan SBY terus berlangsung di berbagai daerah. Di Batam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turun ke jalan mengecam rencana kenaikan BBM, Senin (19/3).
Dalam unjuk rasa yang dipusatkan di Kantor BP, Pemko dan DPRD Batam, GMNI menolak rencana kenaikan harga BBM yang dibarengi pula naiknya tarif dasar listrik (TDL).
Aksi demo di BP Batam nyaris ricuh. Hal ini dipicu keinginan demonstran membuka gerbang Kantor BP Batam yang dijaga aparat kepolisian dan Ditpam. Namun dihalang petugas keamanan. Pendemo sempat menggoyang gerbang, namun dapat dipertahankan petugas. Hal ini mengakibatkan kedua pihak nyaris benturan fisik, apalagi saat ada seorang demonstran yang jatuh. Namun aksi ini tidak berlangsung lama.
"Kenaikan BBM dan TDL pada April merupakan tindakan nyata bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan hidup rakyat," tukas Presidium GMNI, Iman Munandar dalam orasinya.
GMNI menilai kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM hanya menguntungan kalangan kapitalis dan akan menekan ekonomi masyarakat miskin. Sebagai negara penghasil minyak, seharusnya Indonesia mampu mempengaruhi harga minyak, bukan terpengaruh harga minyak dunia.
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini kata Imam akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pemangkasan subsidi BBM dan mengarahkan anggaran melalui program BLT, diyakini tidak dapat membantu masyarakat miskin.
“Program BLT dan sejenisnya tidak pernah terbukti secara efektif membantu rakyat miskin,” katanya. Setelah melakukan orasi, akhirnya pendemo melanjutkan aksinya ke gedung Pemko dan DPRD Batam.
Dua Fraksi Tolak
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kota Batam mendukung aksi mahasiswa yang tergabung dalam GMNI menolak rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM.
"Kita mendukung aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Dan fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan penolakan atas rencana kenaikan BBM. Fraksi kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa ini ke pusat," kata Nuryanto.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Firman alias Ucok Tambusae menyatakan, apapun yang terjadi, fraksi Partai Hanura tetap bersama rakyat. Jadi dengan tegas menyatakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Hidup mati, Partai Hanura tetap bersama rakyat. Penderitaan rakyat adalah penderitaan Partai Hanura. Tapi kami minta kepada teman-teman mahasiswa, silahkan melakukan aksi, namun harus tertib dan tidak anarkis. Silahkan kritik kami. Karena kami juga merupakan wakil dari mahasiswa," kata Ucok.
Demo penolakan kenaikan BBM juga berlangsung di daerah lain.
Di Bone, Sulawesi Selatan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Bone juga menggelar unjukrasa, Senin (19/3).
Mahasiswa melakukan longmarch dengan membawa spanduk dan keranda mayat bertuliskan SBY-Boediono. Keranda dan spanduk itu merupakan cerminan kegagalan pemerintah, dalam menyelamatkan warganya dari kesengsaraan.
Mahasiswa sempat adu mulu dengan anggota DPRD Kabupaten Bone yang diminta bertanggung jawab atas kenaikan BBM.
Sejumlah anggota dewan emosi lantaran mahasiswa memaksa tim penerima aspirasi bertanggungjawab jika rencana kenaikan BBM benar- benar terwujud. "Sini saya ajar kamu dek, supaya kamu tahu betul bagaimana batasan kami," ujar Aisyah Pananrangi, anggota dewan penerima aspirasi.
"Saya heran, ini mahasiswa masak kalian mau paksakan saya bertanggungjawab kalau BBM jadi dinaikkan. Saya ini cuma anggota dewan daerah Bone, bukan anggota dewan pusat. Kalian harus belajar supaya tahu bahwa kami anggota dewan di sini bukan penentu kebijakan jadi atau tidaknya BBM dinaikkan," ujar Aisyah.
Meski demikian, sejumlah anggota dewan ini mengikuti imbauan mahasiswa dengan menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan BBM.
Di Surabaya, Jawa Timur, mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Untag Surabaya untuk Rakyat (Kamus PR) dan Left Domokratic Force (LDF) juga menolak kenaikan harga BBM dan meminta nasionalisasi aset yang ada di Indonesia. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan mengusung keranda mayat melambangkan matinya hati nurani SBY-Boediono.
Aksi pendemo ini terpaksa dibubarkan polisi. Pasalnya, aksi yang berlangsung hampir satu jam di tengah jalan itu membuat arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo macet total.
Polisi yang dipimpin langsung Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Tri Maryono menghalau mereka untuk bubar karena tidak menghiraukan imbauan petugas. ''Ayo bubar, kalian mengganggu pengguna jalan,'' kata Tri Maryono.
Selain itu sejumlah mahasiswa di Malang, Jawa Timur juga menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan gedung DPRD Kota Malang.
Mahasiswa mendesak, jika harga BBM dinaikkan, maka SBY- Boediono, wajib turun dari jabatannya. Aksi mahasiswa itu terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komisariat GMNI Universitas Tribuana Tunggadewi (Unitri) dan Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang. Mahasiswa itu, tegas menolak kenaikan harga BBM.
"Dengan rencana kenaikan harga BBM itu, menandakan bahwa pemerintah sudah tak memikirkan rakyat kecil. Ini jelas ancaman bagi rakyat kecil, rakyat miskin. Oleh karena itu, kalau nanti kenaikan harga BBM tetap dilakukan, Presiden SBY harus turun dari jabatannya," tegas Muhammad Nanang, Koordinator aksi, dalam orasinya.
Sementara itu, menurut Oskar, Koordinator lapangan aksi dari GMNI Unitri, mengatakan, "Sudah jelas UU Migas dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, karena melanggar UUD 1945 amandemen IV Pasal 33 tentang bumi air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Namun UU Migas itu masih digunakan sebagai landasan," katanya.
Dengan kondisi demikian, kata Oskar, membuktikan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan jajarannya, terutama badan pengelola (BP) Migas. "Karenanya, kalau harga BBM tetap naik, Presiden SBY wajib turun," tegasnya.
Selain rakyat miskin, kenaikan harga pun akan merugikan pekerja usaha kecil dan menengah. Harga barang yang diproduksi akan juga dinaikkan. "Lalu kepentingan siapa harga BBM dinaikkan? Ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah saat ini," katanya.
"Yang membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunganya serta penggunaan APBN yang boros. Pemerintah saat ini seenaknya utang, tapi tak pernah memikirkan bagaimana utang yang ada bisa terbayarkan," katanya.
Indikasi pemborosan APBN dapat terlihat dari adanya pengeluaran yang tidak efektif. "Tidak efektif itu banyak dipakai untuk studi banding dan kunjungan tak berarti. Pemborosan digaji pegawai yang tahun 2012 mencapai Rp215,7 triliun naik menajdi Rp32,9 triliun," katanya.
Melihat kondisi carut- marutnya pemerintahan, menjeritnya rakyat kecil, maka tak ada tawar- menawar lagi bagi mahasiswa serta rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. "Aktivis GMNI di Malang, sepakat tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM," tegas Oskar.
Aksi serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dengan membawa peralatan dapur seperti wajan, panci, kompor dan kayu bakar.
"Alat-alat dapur ini merupakan simbol bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembako. Ibu-ibu nantinya akan semakin pusing dengan kenaikan BBM nanti," kata Ketua Umum KAMMI Jawa Barat Muhammad Ilyas, di sela aksinya, di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, kemarin. (lim/wan/dtc/viv/kom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar