BATAM CENTRE -- Kabar buruk tentang komunitas pengusaha Jepang yang akan hengkang dari Batam, harus jadi perhatian semua pihak. Karena ini sangat berpotensi membuat suasana makin tak kondusif bagi iklim investasi di Batam.
Menanggapai kabar seperti itu, Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya mengatakan jika ancaman hengkang itu benar dilaksanakan, maka ini ibarat lampu kuning bagi pemerintah. Harus menjadi perhatian serius karena bisa saja statusnya meningkat menjadi lampu merah jika tidak mendapatkan perhatian lebih.
"Pemerintah harus tanggapi ini dengan serius menanggapi suara dari para investor terutama yang sudah dimunculkan melalui media oleh kelompok Batam Japan Club itu,” kata Cahya kepada Haluan Kepri, kemarin di Batam.
Kabar tersebut, kata Cahya, harus benar-benar ditanggapi serius, didialogkan dengan kalangan investor. Karena selaku ketua Apindo yang menaungi pengusaha yang ada di Kepri, tentu pihaknya yang akan terkena dampak pertama. Dimana jumlah PMA yang berasal dari Jepang cukup signifikan mencapai 30 persen ditambah lagi turunan-turunannya, dan banyak perusahaan di Batam yang mempunyai keterikatan dengan perusahaan Jepang.
Dari sisi Apindo, sebagai wujud tanggapan serius, ada tiga hal yang akan dilakukan. Pertama, hengkangnya sejumlah pengusaha Jepang tersebut akan disampaikan secara tertulis ke Apindo pusat. Kedua, pihak Apindo akan menyurati pemerintah dan minta agar membentuk antisipasi terhadap pengusaha lainnya.
"Ketiga, tentu kita akan surati Kapolda dan meminta berbagai demo anarkis yang terjadi selama ini ditindak tegas agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi PMA dan juga pengusaha lokal lainnya," ungkap Cahya.
Namun demikian, secara pribadi kata Cahya, ia belum menyakini ancaman hengkang tersebut benar-benar datang dari Batam Japan Club, namun bisa saja informasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari seorang pengusaha Jepang yang ada di Batam yang kemudian mengatasnamakan club pengusaha Jepang. Karena menurutnya, hingga kini ia belum menerima informasi tersebut.
Mencermati isu hengkang yang terjadi akhir-akhir ini, Cahya beranggapan bahwa hengkangnya sejumlah perusahaan tersebut lebih dikarenakan ketidakpastian hukum yang terjadi di Batam. Bukan karena secara regulasi, Batam tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk berinvestasi. Karena kalau kemudahan investasi, tentu dari awal keluhan tersebut muncul, tetapi ini justru muncul di pertengahan jalan.
"Menurut hemat saya, mereka banyak yang hengkang dan berencana hengkang karena lemahnya kepastian hukum dari aparat penegak hukum," katanya.
Masih kata Cahya, sebagai bukti lemahnya kepastian hukum yang ada bagi pengusaha, banyak keputusan yang dikeleuarkan oleh peruhaan lebih dikarenakan tegakanan buruh melalui demo besar-besaran di lapangan. Seperti halnya, upah sundulan, UMK dan lain sebagainya.
Di tempat terpisah, Direktur Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan bahwa hingga kini investor asal Jepang masih berminat membangun usaha di Kota Batam. Hal dibuktikan baru-baru ini ada lima pengusaha Jepang menjajaki investasi dan menyatakan tertarik menanamkan modal di Batam.
Bahkan kelima pengusaha tersebut, kata Djoko, telah mendatangi beberapa kawasan industri di Batam dan melakukan pembicaraan dengan Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja sebagai bentuk ketertarikannya.
"Pengusaha Jepang masih berminat berinvestasi di Batam, bahkan mereka sudah mengunjungi beberapa kawasan industri yang ada," ujar Djoko diminta tanggapan terkait minat pengusaha Jepang. (cw55)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar