BATAM—Sebanyak lima perusahaan galangan kapal yang berada di kawasan
Dapur 12 meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam segera membuka akses jalan
di kawasan tersebut untuk menghindari penghentian operasional.
Kelima perusahaan itu adalah PT Usda Seroja Jaya, PT Putra Tanjung Pura, PT Venture/PT BH marine, PT karya Samudera Biru dan PT CSM.
“Kelima perusahaan ini kesulitan mendatangkan logistik industrinya karena akses jalan resmi belum juga selesai, ” ujar Fransiskus Xaverius, Pimpinan PT Multi Wor, pemegang kuasa pengurusan infrastruktur jalan dari kelima perusahaan di atas.
Kelima perusahaan itu pun makin kesulitan beroperasi karena akses jalan alternatif diblokade warga setempat beberapa waktu terakhir.
Dijelaskannya, dalam beberapa hari terakhir perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian besar karena mengalami hambatan suplai kebutuhan logistik akibat penutupan akses jalan alternatif.
Bahkan ada bagian-bagian tertentu industri yang mengalami penghentian total karena kehabisan stok logistik.
Karena itu mereka meminta BP Batam untuk segera menyelesaikan akses jalan utama yang selama ini terkatung.
Jalan alternatif yang selama ini mereka gunakan telah ditutup oleh warga yang mengaku sebagai pemilik kebon serta mengaku memiliki gran lahan dan belum mendapatkan ganti rugi dari BP Batam.
“Atas nama perusahaan-perusahaan itu kami meminta agar BP Batam bertindak cepat dan segera meninjau lokasi, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka akan sangat merugikan para investor dan menimbulkan dampak negatif bagi iklim investasi di Batam,” paparnya.
Sementara itu, Karjono, Petugas Pembebasan Lahan BP Batam mengatakan pihaknya sudah melakukan survei ke lokasi yang dimaksud pada dua hari lalu.
“Kami juga sudah memanggil pihak warga dan pihak-pihak terkait masalah ini,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya, sementara ini BP Batam masih pada tahapan pendekatan dan menerima masukan dari pihak-pihak tersebut.
“Sudah negosiasi tetapi belum ada titik temu,” ujarnya.
Dia mengakui bahwa hingga kini BP Batam belum memberikan dana santuna kepada warga yang kebonnya terkena akse jalan.
Selain bernegosiasi, BP Batam juga masih akan melakukan pengukuran lahan yang harus diberikan uang santunan.
Namun demikian, dia memastikan BP Batam akan memprioritaskan pembukaan akses jalan itu terlebih dahulu seiring dengan negosiasi dengan warga.(yop)
Kelima perusahaan itu adalah PT Usda Seroja Jaya, PT Putra Tanjung Pura, PT Venture/PT BH marine, PT karya Samudera Biru dan PT CSM.
“Kelima perusahaan ini kesulitan mendatangkan logistik industrinya karena akses jalan resmi belum juga selesai, ” ujar Fransiskus Xaverius, Pimpinan PT Multi Wor, pemegang kuasa pengurusan infrastruktur jalan dari kelima perusahaan di atas.
Kelima perusahaan itu pun makin kesulitan beroperasi karena akses jalan alternatif diblokade warga setempat beberapa waktu terakhir.
Dijelaskannya, dalam beberapa hari terakhir perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian besar karena mengalami hambatan suplai kebutuhan logistik akibat penutupan akses jalan alternatif.
Bahkan ada bagian-bagian tertentu industri yang mengalami penghentian total karena kehabisan stok logistik.
Karena itu mereka meminta BP Batam untuk segera menyelesaikan akses jalan utama yang selama ini terkatung.
Jalan alternatif yang selama ini mereka gunakan telah ditutup oleh warga yang mengaku sebagai pemilik kebon serta mengaku memiliki gran lahan dan belum mendapatkan ganti rugi dari BP Batam.
“Atas nama perusahaan-perusahaan itu kami meminta agar BP Batam bertindak cepat dan segera meninjau lokasi, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka akan sangat merugikan para investor dan menimbulkan dampak negatif bagi iklim investasi di Batam,” paparnya.
Sementara itu, Karjono, Petugas Pembebasan Lahan BP Batam mengatakan pihaknya sudah melakukan survei ke lokasi yang dimaksud pada dua hari lalu.
“Kami juga sudah memanggil pihak warga dan pihak-pihak terkait masalah ini,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya, sementara ini BP Batam masih pada tahapan pendekatan dan menerima masukan dari pihak-pihak tersebut.
“Sudah negosiasi tetapi belum ada titik temu,” ujarnya.
Dia mengakui bahwa hingga kini BP Batam belum memberikan dana santuna kepada warga yang kebonnya terkena akse jalan.
Selain bernegosiasi, BP Batam juga masih akan melakukan pengukuran lahan yang harus diberikan uang santunan.
Namun demikian, dia memastikan BP Batam akan memprioritaskan pembukaan akses jalan itu terlebih dahulu seiring dengan negosiasi dengan warga.(yop)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar