BATAM—Mantan Bupati Bintan Huzrin Hood menyatakan kesiapannya menjadi
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam periode berikutnya menggantikan
Mustofa Widjaya.
Huzrin mengatakan saat ini dirinya sudah memiliki rencana berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan bila dia ditunjuk Dewan Kawasan memimpin BP Batam periode 2013-2018.
“Kalau diamanahkan, saya siap memimpin BP Batam,” ujarnya per telepon kepada bisnis, Rabu (20/2/2013).
Sejak November 2012, nama Huzrin Hood santer disebut sejumlah pengusaha dan pejabat daerah menjadi figur yang dinominasikan Dewan Kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun (FTZ BBK) untuk duduk menggantikan Mustofa Widjaya kelak.
Sesuai aturan, Mustofa Widajaya sendiri bakal mengakhiri jabatannya sebagai Kepala BP Batam pada September tahun ini.
Meskipun sampai sekarang belum pernah diminta kesediaan atau menerima komunikasi dari Dewan Kawasan, tetapi Huzrin sendiri mengaku sudah mengetahui rumor pencalonannya tersebut.
Dan dia juga mengatakan sudah memertimbangkan dan memutuskan kesiapannya apabila nanti diminta kesediaan memimpin BP Batam.
Karakter tegas seperti yang dicirikan kepada Huzrin pun tampaknya akan diterapkannya bila dia menjadi Kepala BP Batam.
“Harus ada keberanian untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki BP Batam,” ujarnya.
Dipaparkannya, saat ini Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan FTZ BBK sudah memiliki kewenangan yang lebih luas dan kuat setelah dilimpahkan pusat.
Sehingga tidak perlu khawatir mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk institusi terkait yang memiliki struktur dari pusat.
Namun dia menilai implementasi FTZ BBK sejauh ini belum signifikan mendongkrak laju investasi, khususnya pemodal asing.
Badan Pengusahaan tidak jarang malah mendapat perlawanan dari kalangan pengusaha
Kondisi itu menurutnya akibat belum tegasnya pengelola kawasan FTZ, yakni Badan Pengusahaan, mengeluarkan kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
Padahal, lanjutnya, hal itu sangat diperlukan dalam ketatnya iklim kompetisi dengan kawasan sejenis di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam.
“BP Batam susah kalau memposisikan diri seperti institusi pemerintah. BP Batam harus lebih paham dunia usaha, birokrasi harus cepat” sambungnya.
Karena itu bila ditunjuk memimpin pengelolaan kawasan FTZ, dia berencana melakukan berbagai terobosan dalam sebuah kebijakan besar yang dinamakannya sebagai “Revitalisasi BP Batam”.
Dalam kebijakan ini, Huzrin menegaskan akan melakukan pembenahan tegas atas semua masalah yang selama ini masih mengganjal implementasi FTZ di tingkat teknis.
Seperti soal lahan, perizinan, kepelabuhanan, pungutan liar serta perlindungan investasi.
“Investor harus dipermudah, jangan sampai sulit. Badan Pengusahaan harus mampu melakukannya karena kewenangan sudah jelas dalam aturan,” katanya.(yop)
Huzrin mengatakan saat ini dirinya sudah memiliki rencana berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan bila dia ditunjuk Dewan Kawasan memimpin BP Batam periode 2013-2018.
“Kalau diamanahkan, saya siap memimpin BP Batam,” ujarnya per telepon kepada bisnis, Rabu (20/2/2013).
Sejak November 2012, nama Huzrin Hood santer disebut sejumlah pengusaha dan pejabat daerah menjadi figur yang dinominasikan Dewan Kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun (FTZ BBK) untuk duduk menggantikan Mustofa Widjaya kelak.
Sesuai aturan, Mustofa Widajaya sendiri bakal mengakhiri jabatannya sebagai Kepala BP Batam pada September tahun ini.
Meskipun sampai sekarang belum pernah diminta kesediaan atau menerima komunikasi dari Dewan Kawasan, tetapi Huzrin sendiri mengaku sudah mengetahui rumor pencalonannya tersebut.
Dan dia juga mengatakan sudah memertimbangkan dan memutuskan kesiapannya apabila nanti diminta kesediaan memimpin BP Batam.
Karakter tegas seperti yang dicirikan kepada Huzrin pun tampaknya akan diterapkannya bila dia menjadi Kepala BP Batam.
“Harus ada keberanian untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki BP Batam,” ujarnya.
Dipaparkannya, saat ini Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan FTZ BBK sudah memiliki kewenangan yang lebih luas dan kuat setelah dilimpahkan pusat.
Sehingga tidak perlu khawatir mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk institusi terkait yang memiliki struktur dari pusat.
Namun dia menilai implementasi FTZ BBK sejauh ini belum signifikan mendongkrak laju investasi, khususnya pemodal asing.
Badan Pengusahaan tidak jarang malah mendapat perlawanan dari kalangan pengusaha
Kondisi itu menurutnya akibat belum tegasnya pengelola kawasan FTZ, yakni Badan Pengusahaan, mengeluarkan kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
Padahal, lanjutnya, hal itu sangat diperlukan dalam ketatnya iklim kompetisi dengan kawasan sejenis di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam.
“BP Batam susah kalau memposisikan diri seperti institusi pemerintah. BP Batam harus lebih paham dunia usaha, birokrasi harus cepat” sambungnya.
Karena itu bila ditunjuk memimpin pengelolaan kawasan FTZ, dia berencana melakukan berbagai terobosan dalam sebuah kebijakan besar yang dinamakannya sebagai “Revitalisasi BP Batam”.
Dalam kebijakan ini, Huzrin menegaskan akan melakukan pembenahan tegas atas semua masalah yang selama ini masih mengganjal implementasi FTZ di tingkat teknis.
Seperti soal lahan, perizinan, kepelabuhanan, pungutan liar serta perlindungan investasi.
“Investor harus dipermudah, jangan sampai sulit. Badan Pengusahaan harus mampu melakukannya karena kewenangan sudah jelas dalam aturan,” katanya.(yop)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar