Rabu, 27 Februari 2013 (sumber : Bisnis Kepri)
BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau membentuk tim evaluasi dan restrukturisasi Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan FTZ Batam Bintan Karimun sebagai wujud kepedulian organisasi pengusaha terhadap implementasi FTZ di wilayah ini.
Jadi Rajagukguk, Ketua Tim Kajian Evaluasi dan Restrukturisasi FTZ BBK Kadin Provinsi Kepri, mengatakan pembentukan tim ini untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan mengenai implementasi FTZ dalam lima tahun terakhir.
“Tim ini bertugas melakukan evaluasi atas implementasi status FTZ di Batam Bintan Karimun sekaligus mengusulkan restrukturisasi komposisi lembaga pengelola FTZ yaitu Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ di BBK,” ujarnya tadi sore di Sekretariat Kadin Kepri.
Dia mengemukan akan melakukan evaluasi dengan mewawancarai pihak – pihak terkait mulai dari DPRD Provinsi Kepri, para anggota Dewan Kawasan FTZ BBK, Walikota Batam – Bupati Bintan – Bupati Karimun, para Kepala Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam – Bintan – Karimun, dan para pengusaha dari berbagai asosiasi.
Selanjutnya, dari hasil evaluasi tersebut, tim akan mengkaji struktur organisasi Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ BBK serta mengusulkan mekanisme penunjukkan pimpinan lembaga pengelola FTZ tersebut.
Menurut Jadi, perhatian Kadin Kepri terhadap struktur DK dan BP ini karena ada mekanisme dan prosedur yang tidak tepat sehingga berpotensi mengakibatkan implementasi FTZ pada lima tahun mendatang tidak berjalan efektif.
“Pada periode 2008 – 2013, komposisi Dewan Kawasan diisi oleh Gubernur Kepri, walikota/bupati, dan pejabat vertical daerah seperti Danlanal, Kapolda, Danrem, Kanwil Pajak, Kanwil Kemenkumham, dan Kanwil Bea Cukai,’” paparnya. (sus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar