Senin, 18 Februari 2013 (sumber : Batam Pos)
Kasubdit Dumas dan Publikasi BP Batam Ilham Eka Hartawan mengklaim status lahan di TPA Punggur sama sekali tidak mengganggu sistem pengelolaan sampah.
“Cukup MoU saja antara Pemko, BP dan perusahaan swasta, Itu kalau Pemko mau,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Batam Suleman Nababan mengatakan pangkal masalah persampahan itu ada pada status lahan yang masih milik BP Batam.
Nababan mengklaim harusnya pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab penuh Pemko Batam termasuk didalamnya lahan TPA.
Uring-uringan ala Pemko dan BP ini kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Irwansyah semakin menguatkan penilain publik bahwa Pemko dan BP tidak akur selama ini.
“Saya minta Pemko dan BP Batam tidak mempertontonkan ketidakkompakannya kepada masyarakat. Pemko dan BP Batam harus malu dengan semua ini,” ujar Irwansyah, di ruang kerjanya siang tadi (18/2).
Politisi PPP ini mengaku sangat prihatin dengan sikap kedua institusi ini karena tidak bisa duduk bersama selama bertahun-tahun untuk mengakhiri polemik soal lahan TPA Telagapunggur.
Menurut Irwansyah, disatu sisi kewenangan lahan ada di BP sementara kewenangan Pemko adalah menangani sampah yang tak kunjung beres bertahun-tahun karena masih menumpuk setiap hari.
“Jangan pemko dan BP berpikir seolah-olah sampah ini tidak penting untuk dibahas dan diselesaikan,” imbuhnya.
Komisi III sendiri akan segera memanggil dua Pemko dan BP untuk hearing mengenai polemik lahan TPA yang turut mengganggu proses swastanisasi sampah Kota Batam pada tahun 2014 nanti sepeti diwacanakan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.
Dahlan sendiri akhirnya memarahi Suleman Nababan karena tidak becus mengurus sampah di kota ini. (spt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar