Rabu, 20 Februari 2013 (sumber : Bisnis Kepri)
BATAM—Huzrin Hood berjanji akan bersikap lebih tegas bila dirinya ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Harus ada keberanian untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki BP Batam,” ujarnya.
Dipaparkannya, saat ini Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan FTZ BBK sudah memiliki kewenangan yang lebih luas dan kuat setelah dilimpahkan pusat.
Sehingga tidak perlu khawatir mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk institusi terkait yang memiliki struktur dari pusat.
Namun dia menilai implementasi FTZ BBK sejauh ini belum signifikan mendongkrak laju investasi, khususnya pemodal asing.
Badan Pengusahaan tidak jarang malah mendapat perlawanan dari kalangan pengusaha
Kondisi itu menurutnya akibat belum tegasnya pengelola kawasan FTZ, yakni Badan Pengusahaan, dalam mengeluarkan kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
Padahal, lanjutnya, hal itu sangat diperlukan dalam ketatnya iklim kompetisi dengan kawasan sejenis di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam.
“BP Batam susah kalau memposisikan diri seperti institusi pemerintah. BP Batam harus lebih paham dunia usaha, birokrasi harus cepat” sambungnya.
Karena itu bila ditunjuk memimpin pengelolaan kawasan FTZ, dia berencana melakukan berbagai terobosan dalam sebuah kebijakan besar yang dinamakannya sebagai “Revitalisasi BP Batam”.
Dalam kebijakan ini, Huzrin menegaskan akan melakukan pembenahan tegas atas semua masalah yang selama ini masih mengganjal implementasi FTZ di tingkat teknis.
Seperti soal lahan, perizinan, kepelabuhanan, pungutan liar serta perlindungan investasi.
“Investor harus dipermudah, jangan sampai sulit. Badan Pengusahaan harus mampu melakukannya karena kewenangan sudah jelas dalam aturan,” katanya.(yop)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar