Senin, 25 Februari 2013 (sumber : Bisnis Kepri)
BATAM– Kadin Provinsi Kepulauan Riau akan menyurati Presiden Republik Indonesia agar membatalkan surat rekomendasi penunjukkan Gubernur Kepri sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun.
Ampuan Situmeang, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Bisnis Kadin Provinsi Kepri, menegaskan dalam UU FTZ yang menjadi rujukan dalam implementasi FTZ di kawasan ini sama sekali tidak mengatur ketentuan Ketua DK harus dijabat oleh Gubernur.
“Tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 44 tahun 2007 bahwa Ketua Dewan Kawasan FTZ itu ex-officio Gubernur kecuali untuk FTZ Sabang,” ujarnya, Senin (25/2/2013).
Informasi yang dihimpun oleh Kadin Kepri, saat ini sekretariat Dewan Kawasan FTZ BBK tengah melobi DPRD Provinsi Kepri agar mengeluarkan rekomendasi penunjukan Gubernur Kepri sebagai Ketua DK untuk kepengurusan 2013 – 2018.
Pada pengurusan DK FTZ periode 2008 – 2013 lalu, struktur DK diisi oleh Gubernur Kepri sebagai Ketua, walikota Batam sebagai wakil, dan anggota diisi oleh pejabat vertikal yaitu Kapolda Kepri, Danrem, Danlanal IV, Kanwil Bea Cukai, Kanwil Hukum dan HAM Kepri, dan BP Batam.
Ampuan justru menilai struktur yang diterapkan pada periode pertama ini sama sekali tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator di wilayah FTZ.
“Kami akan menyurati presiden jika struktur ini diajukan kembali oleh gubernur agar dibatalkan karena terbukti tidak efektif,” paparnya.
Kadin Kepri sendiri tengah menggodok mekanisme penunjukkan ketua dan jajaran anggota Dewan Kawasan termasuk juga struktur Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam.
Menurut Jadi Rajagukguk, Wakil Ketua bidang Investasi Kadin Provinsi Kepri, semestinya harus ada mekanisne yang jelas dalam menentukan ketua DK dan Kepala BP FTZ Batam.
“Publik harus tahu dan mendapatkan informasi siapa calon pemimpin di dua institusi pengelola FTZ tersebut, agar tidak ada kesan permainan dan kepentingan politik dari kelompok tertentu,” tandasnya.
Saat ini Ketua Dewan Kawasan dijabat M. Sani yang juga menjabat Gubernur Kepri dan akan habis masa kepengurusannya pada Mei 2013 sedangkan Kepala BP FTZ Batam dijabat Mustofa Widjaja yang akan berakhir pada September 2013.(sus/yop)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar