Rabu, 27 Februari 2013 (sumber : Batamtoday)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
BATAM, batamtoday - Pemotongan lahan atau cut and fill yang kerap
menimbulkan banjir di beberapa titik kota Batam, membuat Pemko Batam
harus cepat membuat solusi. Salah satunya, mengadakan pertemuan dengan
BP Batam untuk membuat kesepakatan.
Sebanyak lima poin kesepakatan antaran Pemko dan BP Batam dalam menanggulangi masalah banjir tersebut, yakni membentuk tim kecil khusus untuk mengatasi masalah drainase, melibatkan Ditpam dan Satpol PP untuk melakukan inspeksi.
Untuk poin ketiga, masalah perizinan yang diberikan kepada pengusaha pelaku cut and fill harus dibuat secara online dan terhubung dengan Dinas Tata Kota (Distako) dan Dinas PU.
Poin keempat, bagi pengusaha nakal akan diberikan peringatan atau sanksi yang tidak melakukan penanggulangan, apabila terjadi masalah banjir akibat cut and fill yang dilakukannya. Dan poin kesepakatan yang kelima, izin cut and fill tersebut akan dicabut untuk pengusaha yang tetap membandel.
"Terjadinya banjir di beberapa titik Batam ini akibat adanya cut and fill, yang mana pengawasan yang dilakukan kurang dan adanya para pengusaha yang nakal," kata Ahmad Dahlan, Wali Kota Batam, Rabu (27/2/2013) siang, setelah melakukan pertemuan dengan BP Batam.
Menurutnya, banjir yang disebabkan oleh cut and fill tersebut lantaran tanah hasil potongan membuat sumbat drainase air. Sehingga, air yang pun meluap dan terjadi banjir.
Dalam pertemuan dengan BP Batam, kata Dahlan masalah tersebut dapat dipahami dan ditanggapi positif oleh Ketua BP Batam, Mustofa Wijaya, sehingga diperoleh lima kesepakatan untuk menanggulangi banjir tersebut.
"Apabila terjadi lagi banjir dan pengotoran jalan merupakan tanggung jawab pemilik lahan. Kalau hal itu tak segera dibenahi, maka izin lahannya akan dicabut," tegasnya.
Banjir, sebut Dahlan kemungkinan masih tetap akan terjadi seiring dengan perkembangan Batam dengan adanya pembangunan fisik. Namun dampak tersebut, seperti banjir akan diminimalisir dengan adanya kesepakatan bersama BP Batam.
Sebanyak lima poin kesepakatan antaran Pemko dan BP Batam dalam menanggulangi masalah banjir tersebut, yakni membentuk tim kecil khusus untuk mengatasi masalah drainase, melibatkan Ditpam dan Satpol PP untuk melakukan inspeksi.
Untuk poin ketiga, masalah perizinan yang diberikan kepada pengusaha pelaku cut and fill harus dibuat secara online dan terhubung dengan Dinas Tata Kota (Distako) dan Dinas PU.
Poin keempat, bagi pengusaha nakal akan diberikan peringatan atau sanksi yang tidak melakukan penanggulangan, apabila terjadi masalah banjir akibat cut and fill yang dilakukannya. Dan poin kesepakatan yang kelima, izin cut and fill tersebut akan dicabut untuk pengusaha yang tetap membandel.
"Terjadinya banjir di beberapa titik Batam ini akibat adanya cut and fill, yang mana pengawasan yang dilakukan kurang dan adanya para pengusaha yang nakal," kata Ahmad Dahlan, Wali Kota Batam, Rabu (27/2/2013) siang, setelah melakukan pertemuan dengan BP Batam.
Menurutnya, banjir yang disebabkan oleh cut and fill tersebut lantaran tanah hasil potongan membuat sumbat drainase air. Sehingga, air yang pun meluap dan terjadi banjir.
Dalam pertemuan dengan BP Batam, kata Dahlan masalah tersebut dapat dipahami dan ditanggapi positif oleh Ketua BP Batam, Mustofa Wijaya, sehingga diperoleh lima kesepakatan untuk menanggulangi banjir tersebut.
"Apabila terjadi lagi banjir dan pengotoran jalan merupakan tanggung jawab pemilik lahan. Kalau hal itu tak segera dibenahi, maka izin lahannya akan dicabut," tegasnya.
Banjir, sebut Dahlan kemungkinan masih tetap akan terjadi seiring dengan perkembangan Batam dengan adanya pembangunan fisik. Namun dampak tersebut, seperti banjir akan diminimalisir dengan adanya kesepakatan bersama BP Batam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar