Habibie Usulkan Batam Menjadi Provinsi Khusus

Minggu, 29 September 2013 ( sumber: Tribun Batam )

BATAM, TRIBUN - Untuk meminimalisir dualisme kepemimpinan di Kota Batam, bisa membentuk Batam sebagai provinsi khusus. Yang mana kepemimpinannya dipegang langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan BJ Habibie dalam acara silaturahmi bersama Kadin Batam dan pengusaha Provinsi Kepulauan Riau, di Haris Hotel, Batam, Sabtu (28/9/2013).

 

Untuk itu, dalam waktu dekat ini dirinya akan menyampaikan usulan ini ke pusat, agar Batam yang dulunya pernah mencapai 25 persen pertumbuhan perekonomiannya, bisa menggeliat kembali. Mengingat Batam merupakan wilayah industri yang strategis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

"Mudah-mudahan sebelum tanggal 7 Oktober 2013 hasilnya sudah bisa saya sampaikan kepada masyarakat Batam," ujar BJ Habibie.

Selain itu, dengan pembentukan Provinsi Khusus untuk Batam, setidaknya konsep awal Batam yang dijadikan sebagai kota industri atau kota pusat perekonomian Indonesia bisa kembali terwujud.

"Bila perlu Batam membuat lokasi khusus perjudian, sehingga kita bisa banar-benar bersaing dengan negara sebelah," katanya.

Begitu juga dengan keluhan SK Menhut, meski tidak begitu disinggung BJ Habibie, namun dirinya mengaku hal ini akan dipertanyakan ke pusat dan Menteri Kehutanan.

Sementara itu Ketua Kadin Batam, Akhmad Ma'ruf Maulana mengaku, rencana Presiden RI ke-3 itu, pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung rencana itu.

"Kami, Kadin Batam sangat menyambut baik dan mendukung sekali atas wacana tersebut, karena dengan berubahnya Batam sebagai provinsi khusus dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri, setidaknya membuat Batam yang selama ini ada dua kepemimpinan bisa diminimalisir. Dan yang terpenting konsep awal Batam kembali terulang yang selama ini sedikit sudah mulai beralih," katanya.

Tak hanya itu, sambung Ma'ruf, apa yang menjadi gugatan mereka terhadap SK Menhut, semua berkasnya sudah dipegang oleh BJ Habibie.

"Pak BJ Habibie berjanji akan langsung bertemu dengan Menhut untuk membahas SK Menhut ini berdasarkan atas gugutan Kadin dan keluhan masyarakat Batam sendiri. Karena tidak dipungkiri, akibat SK Menhut ini tidak sedikit investor yang terancam hengkang karena tidak ada kejelasan lahan Batam itu sendiri," jelasnya.

"Mudah-mudahan 7 oktober 2013, hasilnya sudah bisa kita dengarkan bersama dari mantan Ketua Otorita Batam ini," kata Ma'ruf lagi.