BATAM,
METRO: Rencana pembangunan jalan tol yang diprogramkan Badan
Pengusahaan (BP) Batam, ternyata tak diketahui oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Armida Alisjahbana. Itu terungkap saat dia mengunjungi kantor BP Batam, Senin (2/9).
Armida juga mengaku tidak mengetahui adanya proyek pembangunan kereta api di kota industri ini. “Kereta api dan jalan tol? Justru saya baru tahu itu,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia menjelaskan, baru pertama kali datang ke Batam untuk meninjau ketentuan rencana pengembangan Batam.
“Kalau Kepri sudah sering. Ini (Batam) kawasan strategis. Sarana dan pra sarana tadi sudah dipresentasikan. Saya juga baru tahu kalau di sini sedang dibangun pusat maintenance Lion Air, Garuda, dan swasta lain,” paparnya. Armida menambahkan, Batam saat ini memiliki bidang-bidang fokus industri tersendiri. Salah satunya industri perkapalan yang cukup berkembang.
“Nanti kami akan meninjau dua kawasan di sini. Pertama industri, dan kedua galangan kapal. Kami ingin lihat, karena kapal-kapal TNI dan Bakorkamla dibuat di sini katanya,” tambah dia.
Ditanyai mengenai potensi menurunnya perkembangan sektor industrial di Batam akibat terganjal status lahan, menyusul keluarnya SK Menhut Nomor 463/2013, wanita berambut sebahu itu cuma berujar, “Saya belum tahu informasinya itu, jadi nggak bisa komentar. Saya juga belum baca, jadi saya tidak bisa sampaikan A,B,C-nya.”
Ia berharap, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sering bertentangan dengan kekhususan Batam, harusnya bisa diselaraskan.
“Kita megangnya undang-undang, tapi ada undang-undang otonomi daerah, dan juga undang-undang Batam sebagai kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini yang harus di-match-kan. Kan ada aturan pendukung yang belum ada, yakni PP-nya,” jelas dia.
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan menerangkan, proyek pembangunan jalan tol dan kereta api sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Dirinya menampik, jika pihaknya tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Feasibility Study (FS) sedang diperiksa Badan Pengembangan Jalan Tol Jakarta. Sudah oke dan sama Kemenhub sudah sering koordinasi. Jalan tol BP dan fly over-nya Kemenhub. Saat ini nunggu Perpres saja setelah diketuk sudah oke mengenai jalan tol,” tandasnya.(ams)
Armida juga mengaku tidak mengetahui adanya proyek pembangunan kereta api di kota industri ini. “Kereta api dan jalan tol? Justru saya baru tahu itu,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia menjelaskan, baru pertama kali datang ke Batam untuk meninjau ketentuan rencana pengembangan Batam.
“Kalau Kepri sudah sering. Ini (Batam) kawasan strategis. Sarana dan pra sarana tadi sudah dipresentasikan. Saya juga baru tahu kalau di sini sedang dibangun pusat maintenance Lion Air, Garuda, dan swasta lain,” paparnya. Armida menambahkan, Batam saat ini memiliki bidang-bidang fokus industri tersendiri. Salah satunya industri perkapalan yang cukup berkembang.
“Nanti kami akan meninjau dua kawasan di sini. Pertama industri, dan kedua galangan kapal. Kami ingin lihat, karena kapal-kapal TNI dan Bakorkamla dibuat di sini katanya,” tambah dia.
Ditanyai mengenai potensi menurunnya perkembangan sektor industrial di Batam akibat terganjal status lahan, menyusul keluarnya SK Menhut Nomor 463/2013, wanita berambut sebahu itu cuma berujar, “Saya belum tahu informasinya itu, jadi nggak bisa komentar. Saya juga belum baca, jadi saya tidak bisa sampaikan A,B,C-nya.”
Ia berharap, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sering bertentangan dengan kekhususan Batam, harusnya bisa diselaraskan.
“Kita megangnya undang-undang, tapi ada undang-undang otonomi daerah, dan juga undang-undang Batam sebagai kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini yang harus di-match-kan. Kan ada aturan pendukung yang belum ada, yakni PP-nya,” jelas dia.
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan menerangkan, proyek pembangunan jalan tol dan kereta api sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Dirinya menampik, jika pihaknya tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Feasibility Study (FS) sedang diperiksa Badan Pengembangan Jalan Tol Jakarta. Sudah oke dan sama Kemenhub sudah sering koordinasi. Jalan tol BP dan fly over-nya Kemenhub. Saat ini nunggu Perpres saja setelah diketuk sudah oke mengenai jalan tol,” tandasnya.(ams)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar