Selasa, 03 September 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Menteri PPN Kunjungi Batam
BATAM (HK)- Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam, diakui Pemerintah Pusat sebagai daerah yang paling diminati investor bila dibandingkan FTZ Bintan dan Karimun. Karena alasan itulah Pusat hingga kini lebih fokus membangun infrastruktur di Batam.
Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Armida S Alisjahbana, saat berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam di Batam Centre, Senin (2/9).
Armida dan rombongan disambut dan beramah tamah dengan Ketua BP Batam Mustofa Widjaja, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin dan sejumlah pejabat lainnya di Gedung Bida Marketing BP Batam.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Armida juga mendengarkan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan FTZ Batam.
"Saya tadi sudah mendapat penjelasan. Pelabuhan Tanjung Sauh potensial, tadi sudah dipresentasikan. Saat ini memang untuk Kepri, fokus dulu di Batam," kata Armida.
Armida menuturkan, prospek pengembangan Batam ke depan adalah membangun pelabuhan. Katanya, sebagai kawasan FTZ, Batam memang harus memiliki fasilitas yang bakal menunjang kepentingan ekspor dan impor barang.
Meski mengakui Pusat cenderung memberikan porsi lebih terhadap pembangunan di Batam, namun Armida juga mengatakan bahwa FTZ Bintan dan Karimun tetap diperhatikan.
"Ada fokus yang akan dikembangkan. Di Bintan ada juga dibantu, tapi fokus untuk saat ini ke Batam," tuturnya.
Ditanya soal SK Menhut Nomor 463 yang banyak mengundang keresahan warga Batam karena banyak lahan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, Armida belum bisa menanggapi.
"Saya belum tahu infonya (SK Menhut), belum bisa ngomong. Jangan tanya yang spesifik," katanya.
Terkait pembangunan jalan tol yang direncanakan di Batam, Armida juga menjawab belum tahu secara spesifik. "Justru saya baru tahu, tanya pak kepala (Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, red) deh soal itu," imbuhnya.
Sementara itu, Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan BP Batam sudah koordinasi dengan Kementerian PPNBP soal pembangunan jalan tol tersebut.
"Mungkin lupa, tapi itukan sudah spesifik. Tapi uji kelayakan masih diperiksa badan pengembangan jalan tol," ungkap Ilham.
Untuk pembangunan jalan tol, kata Ilham, saat ini pihaknya menunggu Peraturan Presiden. Sedangkan pembangunan jalan layang, menurut Ilham akan ditangani Kementerian Perhubungan.
"Kalau sudah ada jalan tol, baru dibuat jalan layang. Mungkin nanti akan diserahkan penangannya ke Pemko Batam," tukasnya.
Selain ke BP Batam, kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana ke Batam adalah meninjau beberapa kawasan industri, salah satunya Kawasan Industri Batamindo.Kunjungan tersebut untuk memastikan pembangunan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. (mnb)
BATAM (HK)- Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam, diakui Pemerintah Pusat sebagai daerah yang paling diminati investor bila dibandingkan FTZ Bintan dan Karimun. Karena alasan itulah Pusat hingga kini lebih fokus membangun infrastruktur di Batam.
Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Armida S Alisjahbana, saat berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam di Batam Centre, Senin (2/9).
Armida dan rombongan disambut dan beramah tamah dengan Ketua BP Batam Mustofa Widjaja, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin dan sejumlah pejabat lainnya di Gedung Bida Marketing BP Batam.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Armida juga mendengarkan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan FTZ Batam.
"Saya tadi sudah mendapat penjelasan. Pelabuhan Tanjung Sauh potensial, tadi sudah dipresentasikan. Saat ini memang untuk Kepri, fokus dulu di Batam," kata Armida.
Armida menuturkan, prospek pengembangan Batam ke depan adalah membangun pelabuhan. Katanya, sebagai kawasan FTZ, Batam memang harus memiliki fasilitas yang bakal menunjang kepentingan ekspor dan impor barang.
Meski mengakui Pusat cenderung memberikan porsi lebih terhadap pembangunan di Batam, namun Armida juga mengatakan bahwa FTZ Bintan dan Karimun tetap diperhatikan.
"Ada fokus yang akan dikembangkan. Di Bintan ada juga dibantu, tapi fokus untuk saat ini ke Batam," tuturnya.
Ditanya soal SK Menhut Nomor 463 yang banyak mengundang keresahan warga Batam karena banyak lahan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, Armida belum bisa menanggapi.
"Saya belum tahu infonya (SK Menhut), belum bisa ngomong. Jangan tanya yang spesifik," katanya.
Terkait pembangunan jalan tol yang direncanakan di Batam, Armida juga menjawab belum tahu secara spesifik. "Justru saya baru tahu, tanya pak kepala (Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, red) deh soal itu," imbuhnya.
Sementara itu, Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan BP Batam sudah koordinasi dengan Kementerian PPNBP soal pembangunan jalan tol tersebut.
"Mungkin lupa, tapi itukan sudah spesifik. Tapi uji kelayakan masih diperiksa badan pengembangan jalan tol," ungkap Ilham.
Untuk pembangunan jalan tol, kata Ilham, saat ini pihaknya menunggu Peraturan Presiden. Sedangkan pembangunan jalan layang, menurut Ilham akan ditangani Kementerian Perhubungan.
"Kalau sudah ada jalan tol, baru dibuat jalan layang. Mungkin nanti akan diserahkan penangannya ke Pemko Batam," tukasnya.
Selain ke BP Batam, kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana ke Batam adalah meninjau beberapa kawasan industri, salah satunya Kawasan Industri Batamindo.Kunjungan tersebut untuk memastikan pembangunan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. (mnb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar