Pertumbuhan Ekonomi Naik, Pengangguran Malah Bertambah

Oleh adminkepri on Apr 18th, 2012 (sumber Bisnis Kepri)

BATAM (BisnisKepri.com): Kontradiksi pertumbuhan ekonomi 2011 yang begitu tinggi namun berbanding terbalik dengan angka pengangguran menjadi salah satu catatan Pansus LKPj Wali Kota yang disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu 18 April 2012.
Rusmini Simorangkir, Juru Bicara Pansus LKPj Wali Kota Batam 2011 mengungkapkan ada beberapa indokator makro ekonomi yang menjadi konsentrasi pansus.
“Tahun 2011 jumlah tenaga kerja di Batam tercatat 319.054. Naik 8,73 % dari tahun 2010 sebanyak 293.426 orang. Catatan pansus, di tengah performa pertumbuhan ekonomi 2011 yang begitu baik, tapi malah berbanding terbalik dengan angka pengangguran. Jumlah pengangguran tahun 2011 naik 8,57% dibanding 2010,” katanya.
Menurutnya dari kinerja bernilai positif, yaitu pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 8,08%, naik dibanding tahun 2010 yang tercatat 7,77%.
Tapi belum terlihat usaha pemerintah kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.
Membahas tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, realisasi PAD secara agregat telah melampaui target hingga 17,3%.
Namun disayangkan, tidak semua pos PAD bisa memenuhi target yang ditetapkan.
Di antara yang tidak bisa capai 100% target yaitu retribusi hanya terealisasi 95,7%, serta lain-lain PAD yang sah 98,1%.
Kemudian dana perimbangan hanya terrealisasi 97,9%.
Terdiri dari dana bagi hasil pajak yang 93,8%, dan lain-lain pendapatan sah 87,8%.
“Dari lain-lain pendapatan sah ini dana hibah hanya terealisasi 11,7%. Catatan pansus, seharusnya dokumen LKPJ memuat penjelasan yang rinci dan nyata tentang penyebab tidak tercapainya PAD,” kata Rusmini.
Di lain pihak, realisasi belanja hanya terealisasi 92,27% dari target dalam APBD Perubahan yaitu Rp1,196 triliun.
Angka ini lebih rendah dari tingkat realisasi belanja daerah pada 2010 yang mencapai 93,89% atau Rp1,212 triliun.
Belanja langsung dinilai masih sangat rendah yaitu 87,5%.
Pos belanja yang tak sampai target yaitu dari belanja modal 79,1% dan barang jasa sebesar 88,1%.
Sementara belanja tak langsung hanya terealisasi 97,1%.
Pos yang tak mencapai alokasi anggaran yaitu dana bantuan sosial sebesar 78,1%.
Pansus mengingatkan bahwa seharusnya dokumen LKPJ ini memuat penjelasan rinci tentang faktor rendahnya realisasi.
Apakah karena efisiensi belanja, mal-perencanaan, atau kinerja pegawai yang menurun.
“Hal ini berakibat pada berkurangnya volume pembangunan di tengah masyarakat,” kata Rusmini.(K59)