Batam (ANTARA Kepri) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengatakan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun berjalan lambat karena koordinasi lemah.

"Koordinasi pemerintah lemah," kata Irman meresmikan kantor sementara DPD RI untuk Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Senin.

Ia mengatakan pemerintah pusat kurang membuat kebijakan yang menyentuh esensi dari pelaksanaan KPBPB sehingga pelaksanaannya kurang sesuai dengan harapan.

"Pemerintah banyak rapat, kurang keputusan sehingga daerah lemah," kata dia.

Seharusnya, pemerintah meniru China dalam penerapan KPBPB Batam. Di China, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola sendiri, sehingga dapat berkembang.

"Karena pembangunan itu di daerah, bukan di pusat," kata dia.

Ia juga menilai pemerintah pusat tidak konsisten dalam penerapan KPBPB BBK.

Padahal, kata dia, seharusnya Batam dapat menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia.

"Seharusnya Kepri menjadi 'engine' pertumbuhan di Indonesia," kata dia.

Mantan Ketua Dewan KPBPB BBK Ismeth Abdullah mengatakan kawasan itu belum berjalan maksimal.

"KPBPB BBK belum berjalan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan investasi," kata Ismeth.

Menurut Ismeth, beberapa hal menyebabkan KPBPB BBK berjalan lambat, antara lain kenyamanan investasi masih lemah.

Kenyamanan investasi, kata dia, belum didukung pelayanan yang maksimal kepada penanam modal.

Secara aturan, mantan Gubernur Kepulauan Riau itu menyatakan sudah baik. Revisi PP No.02 tahun 2009 menjadi PP No.10 tahun 2012 sudah mampu mengakomodasi keinginan pengusaha dan meningkatkan investasi. Namun, peraturan perlu didukung kebijakan pemerintah daerah.

Pemerintah, kata dia, harus mempermudah pengurusan perizinan investasi untuk menarik penanam modal.

Selain itu, ia mengatakan peran DK perlu ditingkatkan agar dapat membuat kebijakan strategis.

"Aturan undang-undangnya sudah baik, tinggal didaerah. Pelayanannya harus diperbaiki," kata dia.

(Y011/S006)