Hal itu diungkapkan Deputi IV, BP Batam, Muhamad Prijanto, Kamis (19/4), saat sosialisasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan BP Batam. Sosialisasi ini dinilai penting dilingkungan BP Batam, sekaligus dalam rangka hari kartini.
“Kita tahu, akhir-akhir ini banyak kasus KDRT yang terjadi di lingkungan kita, karyawan BP Batam. Hampir tiap hari juga, ada SMS yang masuk pengaduan kekerasan KDRT di lingkungan karyawan,” katanya.
Sementara Ketua Pengadilan Agama Batam, Dasril, mengaku tahun lalu, ada 1.409 kasus perkara KDRT di Batam. Diantaranya, 757 perkara diajukan ibu rumah tangga. “Sementara sekitar 420 perkara dilaporkan pria,” bebernya.
Persoalannya muncul karena banyak hal, termasuk karena ekonomi keluarga. Namun itu diakui, hanya untuk sebagian kasus saja. Bahkan ekonomi mapan hingga pejabat juga ada yang digugat cerai.
“Apa masalah ekonomi? Tidak juga. Bahkan, dokter sampai DPRD juga ada yang mengajukan perceraian. Pengusaha juga. Jadi perkara perceraian mulai dari ekonomi bawah sampai tinggi,” sambungnya.
Karena itu dia menyarankan, dalam membangun keluarga harus dilandasi keimanan. “Kita minta, agar menyadari akibat kekerasan yang terjadi di keluarga. Sekarang, kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat di Batam,” himbaunya.
Tidak hanya di Batam, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia juga diakui Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Riskiyono. “Saat ini, 50,9 persen penduduk Indonesia, perempuan. Data kekerasan terus meningkat setiap tahun,” katanya.
Sementara praktisi Hukum, Ida Zuraida Rasjidi mengaku, kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya dialami perempuan. Pria juga sudah mengalami kekerasan. “Sekarang ada juga yang suami mengalami KDRT. Saya sedang menangani itu. Tapi secara umum, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami ibu, dan itu kejahatan,” imbuhnya.(mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar