Lembaga Perekonomian Nadhatul Ulama Kepri bekerjasama dengan
Kadin Kepri akan menggelar seminar nasional tentang implementasi FTZ dan
permasalahannya, Kamis (26/4/2012) mulai pukul 13.00-17.15 di Planet
Hotel Batam.
Menurut Ketua PWNU Kepri, Gani Lasya, kegiatan seminar nasional ini bertujuan untuk membangun hubungan yang sinergis antara semua pemangku kepentingan (stakeholders) FTZ baik pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas.
Selain itu ia juga mengatakan kegiatan ini untuk engiventarisir persoalan yang telah dan atau berpontensi untuk menghambat investasi dan iklim usaha di Batam.
Seminar ini juga untuk merumuskan akar permasalahan yang biasa dijadikan laporan pengaduan ke Obbudsman Republik indonesia sekaligus membentuk tim penyusunan laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.
Masih kata Gani, diharapka pada seminar nanti bisa terkumpul tersedianya daftar masalah yang menjadi hambatan dalam berinvestasi dan berusaha di Batam. Disepakatinya permasalahan yang akan menjadi laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia. Terbentuknya tim penyusunan laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.
“Kami berharap output dari kegiatan ini ialah adanya perbaikan dan penyempurnaan hubungan timbal balik antara semua pemangku kepentingan (stakeholders) FTZ baik pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas,” kata Gani yang juga Kepala Biro Sekretariat dan Protokol BP Batam kepada wartawan kemarin.
Bertindak sebagai keynote speaker pada acara itu Gubernur Provinsi Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan. Dan menghadirkan narasumber Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kepala BP Batam Mustafa Widjaja serta Johanes Kenedy, Ketua Umum Kadin Kepri.
Di tempat sama Ketua Panitia Anda Wijaya mengatakan, seminar akan diikuti lebih kurang 100 peserta yang terdiri dari kalangan pebisnis di perusahaan yang ada di lingkungan FTZ Batam, Apindo, perorangan, profesional dan akademisi. (thr)
Menurut Ketua PWNU Kepri, Gani Lasya, kegiatan seminar nasional ini bertujuan untuk membangun hubungan yang sinergis antara semua pemangku kepentingan (stakeholders) FTZ baik pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas.
Selain itu ia juga mengatakan kegiatan ini untuk engiventarisir persoalan yang telah dan atau berpontensi untuk menghambat investasi dan iklim usaha di Batam.
Seminar ini juga untuk merumuskan akar permasalahan yang biasa dijadikan laporan pengaduan ke Obbudsman Republik indonesia sekaligus membentuk tim penyusunan laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.
Masih kata Gani, diharapka pada seminar nanti bisa terkumpul tersedianya daftar masalah yang menjadi hambatan dalam berinvestasi dan berusaha di Batam. Disepakatinya permasalahan yang akan menjadi laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia. Terbentuknya tim penyusunan laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.
“Kami berharap output dari kegiatan ini ialah adanya perbaikan dan penyempurnaan hubungan timbal balik antara semua pemangku kepentingan (stakeholders) FTZ baik pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas,” kata Gani yang juga Kepala Biro Sekretariat dan Protokol BP Batam kepada wartawan kemarin.
Bertindak sebagai keynote speaker pada acara itu Gubernur Provinsi Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan. Dan menghadirkan narasumber Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kepala BP Batam Mustafa Widjaja serta Johanes Kenedy, Ketua Umum Kadin Kepri.
Di tempat sama Ketua Panitia Anda Wijaya mengatakan, seminar akan diikuti lebih kurang 100 peserta yang terdiri dari kalangan pebisnis di perusahaan yang ada di lingkungan FTZ Batam, Apindo, perorangan, profesional dan akademisi. (thr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar