Jumat, 4 April 2014 ( sumber : Tribun Batam )
Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Proses seleksi uji kepatatutan dan kelayakan (UKK) untuk Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam babak ke-2 akan digelar oleh tim seksi internal DK. Tim tersebut diharapkan harus menyelesaikan proses seleksi UKK ini selama April 2014.
"Saya berharap agar tim ini sudah harus menyeselesaikan proses seleksi UKK tersebut selama bulan April 2014," ungkap HM Sani, Ketua Dewan Kawasan (DK), ketika dimintai, Rabu (02/4) malam lalu.
Menurut Sani, tim seleksi internal imi beranggotakan Kapolda Kepri, Kejadi Kepri, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kepri, Wali Kota Batam dan Kepala Kantor Bea dan Cuka (BC) Batam. Kelima anggota tim tersebut, tandas Sani, dituntut untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka secara bertahap kepada seluruh anggota DK lainnya.
"Pokoknya kita tetap memantau hasil kerja mereka dan mereka juga selalu harus melaporkan setiap proses seleksi yang dilalui kepada anggota DK, bukan kepada Ketua DK saja. Mereka sudah berjumlah 5 orang. Karena itu, hasil kerja mereka harus dilaporkan kepada kami, 6 anggota DK lainnya," timpal Sani lagi.
Pengontrolan terhadap kerja tim UKK ini bahkan dilakukan Sani segera setelah tim tersebut dibentuk. Menurut Sani, tim itu baru mulai membahas rencana pelaksanaan proses seleksi UKK tersebut. Dia berharap, setiap minggu, tim ini harus melaporkan sejauh mana perkembangan proses seleksi UKK yang digelar mereka.
"Kita tidak mengharapkan setiap hari, mereka melaporkan hasil kerja mereka. Tentunya setiap minggu, kita bisa mendapat laporan terkait hasil kerja mereka," tandas Sani.
Kebijakan Dewan Kawasan (DK) untuk mempercepat proses uji kompetensi dan kepatutan (UKK) penerimaan Ketua BP Batam dianggap cukup tepat. Harry Azhar Aziz, Wakil Ketua XI DPR RI sendiri menilai kebijakan yang diambil DK akan bernilai sangat positir bagi
"Saya kira masalah BP Batam adalah pelajaran untuk DK. Namun, saya melihat, keputusan DK untuk menerima putusan PTUN itu adalah sebuah langkah yang bijak. Karena dengan itu, DK memperpendek masa transisi antara kepengurusan lama dan kepengurusan baru nanti," kata Harry ketika dimintai tanggapan, Rabu (2/4) malam.
Harry sendiri menilai, masa transisi adalah sebuah masa di mana Ketua Sementara BP Batam (Mustofa Wijaya_red) tidak bisa mengambil kebijakan baru. Ketua Sementara BP Batam hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ketua Definitif.
Kondisi transisi tersebut, nilai Harry, akan menyulitkan para investor untuk menanamkan modalnya di Batam. Karena itu, jika masa transisi itu terlalu lama berlangsung maka para investor akan melihat peluang investasi yang lebih baik di daerah yang tidak sedang bergolak.
"Para investor pasti akan pergi ke tempat lain. Dengan itu, kita sendiri menghilangkan peluang investasi yang sudah ada," tandas Harry lagi.
Menurut Harry, untuk memperpendek masa transisi, DK harus secepatnya menggelar proses UKK penerimaan Ketua BP Batam. Percepatan proses UKK tersebut pun mesti didukung dengan mekanisme yang memadai.
"Mekanisme seleksi penerimaan itu pun harus jelas. Artinya, semua orang yang punya kompetensi dan visi yang jelas harus diberi ruang untuk ikut dalam UKK ini. Jadi, jangan diplotkan terlebih dahulu orang tertentu untuk jadi Ketua BP Batam. Kriteria saya untuk Ketua BP Batam adalah orang yang punya kompetensi, visi dan misi yang jelas dan punya integritas," tegas Wakil Ketua XI DPR RI tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar